Ajukan 3 Orang Saksi Fakta, Persidangan Hanura Di PTUN Makin Panas

Situasi di ruangan persidangan saat ketiga saksi fakta dihadirkan oleh pihak pengugat di hadapan Majelis Hakim PTUN. Dan ruang sidang Kartika dipenuhi oleh massa dari kedua kubu. (Foto: Santi)
Situasi di ruangan persidangan saat ketiga saksi fakta dihadirkan oleh pihak pengugat di hadapan Majelis Hakim PTUN. Dan ruang sidang Kartika dipenuhi oleh massa dari kedua kubu. (Foto: Santi)

 

JAKARTA, theindonesiatimes – Usai menggelar acara Rapimnas di Bambu Apus pada minggu lalu, siang ini persidangan Hanura kubu Daryatmo di PTUN memasuki babak baru.

Pada persidangan kali ini Adi Warman selaku Wakil Ketum bidang Hukum DPP Hanura kubu Daryatmo mengajukan 3 orang kader partainya untuk menjadi saksi fakta dihadapan Majelis Hakim.

“Alasan kenapa saya mengajukan saksi fakta (Beni, Solihin dan Didi) adalah karena menurut saya mereka mengetahui betul duduk perkara yang sebenarnya dan itu terkait dengan beberapa persoalan yang saat ini dialami oleh Hanura. Yang pertama, mereka mengetahui adanya konflik internal partai sebelum SK Nomor 01 itu keluar dan seharusnya tidak diterbitkan oleh menteri begitu dia tau ada konflik di Hanura. Yang kedua, saksi mengetahui tindakan dan proses di lapangannya itu seperti apa sebelum dan sesudah pasca putusan penundaan sela yang kemarin kita dapatkan dari Hakim, dll,” jelas Adi.

Kehadiran 3 orang saksi fakta yang diajukan oleh Adi Warman dipersidangan hari ini tampaknya membuat suasana di ruang sidang Kartika terlihat semakin memanas. Dan hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat I Kemenkuham dan Tergugat II Intervensi (OSO) kepada saksi fakta pertama dari Hanura kubu Daryatmo yang duduk ditengah-tengah ruang persidangan di PTUN.

“Yang tadi saya lihat di persidangan, pengugat sedang berusaha membuktikan bahwa memang ada konflik di internal partai. Dan seharusnya kalau memang mereka merasa di partai ada konflik hal itu bisa diselesaikan terlebih dahulu di kalangan internal partai bukan langsung mengadukan hal ini ke Kemenkuham. Mereka langsung ke Kemenkuham karena ingin memotong saja ambil jalur cepat sedangkan pak Menterinya dia orang yang taat azas,” ucap Ketum bidang Hukum DPP Hanura kubu OSO Petrus Seletinus saat ditemui Theindonesiatimes usai menjalani sidang bagian pertama di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (12/3).

Sidang sesi pertama yang dimulai pada pukul 10.00 WIB dan ruangan dipenuhi oleh massa Hanura dari kedua kubu yang memakai seragam partai ramai-ramai mengikuti jalannya persidangan. Dan pada saat proses persidangan berlangsung tim kuasa hukum dari pihak Tergugat II Intervensi OSO selain mengajukan banyak pertanyaan kepada saksi fakta mereka juga sempat mengatakan di dalam ruang persidangan bahwa pernyataan yang diucapkan oleh saksi fakta pertama dari Hanura kubu Daryatmo bersifat subyektif dan merasa keberatan dengan saksi tersebut. Namun Adi Warman pun membantah hal tersebut.

“Saksi fakta dibenarkan oleh Undang-Undang. Dan tidak alasan untuk menolak kehadiran mereka di persidangan. Tidak mendasar karena tidak ada pasalnya jika pihak dari tergugat mengatakan ini subyektif dan mereka keberatan. Masing-masing saksi fakta yang kita hadirkan hari ini menguatkan 16 barang bukti yang kita miliki,” jelas Adi.

Sementara itu ditemui ditempat yang sama, Ismet mengungkapkan kronologis tentang surat yang diterima oleh pihaknya sebagai Kemenkuham.

“Jadi begini suratnya pak Oso itu sudah diterima oleh pak Menteri tanggal 14 jauh sebelum Sudding mengirim suratnya ke kita. Sementara tanggal 16 surat dari pihak Sudding baru diterima dan dibaca pak Menteri. Dan begitu SK Nomor 01 itu terbit tanggal 17, pihak pengugat baru mengadakan Munaslubnya tanggal 18. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pak Menkuham tidak salah karena telah sesuai dengan UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 23 dan Permen Nomor 37 Tahun 2015,” jelas Kuasa Hukum Tergugat I Kemenkuham. (Danur Santi)