Aplikasi Halo Advokat Resmi Diluncurkan

Aplikasi Halo Advokat resmi diluncurkan. Berbasis android aplikasi ini memiliki berbagai fitur bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.  (Foto: Santi)
Aplikasi Halo Advokat resmi diluncurkan. Berbasis android aplikasi ini memiliki berbagai fitur bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. (Foto: Santi)

JAKARTA, theindonesiatimes – Hari ini Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) bersama dengan Sabela Gayo dan Partners (SGP) telah resmi meluncurkan sebuah aplikasi berbasis android bernama Halo Advokat.

Halo Advokat adalah sebuah platform elektronik yang berisikan jasa konsultansi dan asistensi hukum yang bersifat profesional dan berbayar. Aplikasi yang hadir sebagai bagian dalam rangka memberikan kemudahan akses terhadap jasa konsultansi dan asistensi hukum bagi masyarakat Indonesia.

“Fitur-fitur yang ditawarkan oleh Halo Advokat sangat beragam mulai dari fitur seperti Konsultansi Hukum, Pengacara Pengadaan, Ahli Hukum Kontrak Pengadaan, Arbiter, Mediator, Ahli Pengadaan Barang/Jasa, Pemberi Keterangan Ahli, hingga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa tersedia di aplikasi ini. Dan dalam jangka panjang, HALO ADVOKAT akan mengembangkan fitur-fitur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum Indonesia,” tutur Sabela.

Banyaknya fitur yang dimiliki oleh aplikasi Halo Advokat, sebagai tahap awal diungkap Sabela selaku CEO dari Sabela Gayo dan Partner (SGP) aplikasi ini akan berfokus kepada pemberiaan layanan jasa konsultansi hukum dan asistensi hukum berbayar di sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Swasta. Karena menurutnya sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Swasta merupakan sektor yang paling rentan terjadinya potensi pelanggaran administratif, gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Selama ini saya melihat masih belum maksimalnya perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan dimana ketika terjadi perkara tipikor maka pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan/PPHP/PjPHP) bertanggung jawab secara pribadi padahal yang bersangkutan melaksanakan tugas atas perintah pimpinan. Dengan adanya aplikasi Halo Advokat maka pelaku pengadaan dapat menyediakan perlindungan hukum bagi dirinya sendiri secara pribadi dengan cara membeli paket pendampingan hukum tsb,” ungkap CEO Halo Advokat Sabela Gayo kepada Theindonesiatimes.Com dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (12/4).

Sebagai aplikasi android yang mudah, sederhana dan terjangkau dari sisi biaya Halo Advokat memiliki beberapa paket konsultansi hukum. Dan saat ini 50 pengacara sudah bergabung di dalam Halo Advokat.

“Ada beberapa paket konsultansi hukum di kami yaitu paket Bronze, Silver, Gold, Diamond dan Platinum yang harganya mulai dari Rp. 250 ribu (harian) sampai dengan 7.5 juta (12 bulan). Bentuk konsultasi yaitu via chatting atau phone call. Untuk paket bronze 8 jam (1 hari). Untuk paket Silver, Gold, Diamond & Platinum bisa setiap hari kerja tapi dibatasi hanya 4 jam per hari. Kedepannya Halo Advokat akan menyediakan layanan kosultansi hukum melalui webinar. Saat ada 50 Advokat/Pengacara Pengadaan/Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang sudah bergabung tersebar di 32 propinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Babel, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sultra, Sulsel, Sulteng, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat,” sambungnya.

Dengan membeli paket jasa konsultansi dan asistensi hukum di aplikasi Halo Advokat maka akan diberikan buku saku dan Kartu Indonesia Hukum (KIH) kepada pembeli paket jasa konsultansi hukum dan asistensi hukum sektor Pengadaan Barang/Jasa sehingga nantinya para klien dapat melakukan konsultansi secara tatap muka dengan Advokat/Pengacara Pengadaan yang profesional di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu sangat diharapkan setiap klien HALO ADVOKAT memberikan informasi nama dan alamat yang benar pada saat pendaftaran aplikasi android HALO ADVOKAT sehingga pengiriman buku saku dan Kartu Indonesia Hukum (KIH) dapat berjalan lancar dan sampai ke alamat masing-masing klien HALO ADVOKAT.

“Buku Saku dan KIH berlaku selama masa perlindungan sesuai dgn paketnya masing2 yaitu 6 dan 12 bulan. Apabila ada pengembangan fitur maka akan dikirimkan buku saku revisi. Untuk tahap awal HALO ADVOKAT hanya fokus pd permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa tp dlm jangka panjang akan merambah ke sektor2 hukum lainnya seperti ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, kemaritiman, asuransi, perbankan, perpajakan, pertambangan, hak kekayaan intelektual (paten, merek, dll),” tutupnya.  (Danur Santi)