LAN Adakan Kegiatan Stakeholders Meeting Kajian Dan Inovasi

JAKARTA, theindonesiatimes – RPJMN 2020-2024 mempunyai sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dan di tahun ini agenda RPJM difokuskan untuk Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, Membangun karakter bangsa, Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, Pengembangan wilayah untuk pemerataan, Infrastruktur pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dan Lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Pencapaian sasarannya pun akan sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengambilan kebijakan yang berkualitas akan mendukung pencapaian agenda RPJMN secara optimal. Suatu kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu memaksimalkan hasil dari pengkajian kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya, tentunya pengkajian kebijakan yang berdasar pada evidence-based policy. Konsep evidence-based policy didasarkan pada harapan untuk menciptakan sebuah kebijakan yang tepat dan menjadi solusi dari permasalahan publik di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut maka hari ini Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengadakan kegiatan stakeholder meeting di Jakarta, (12/2) sebagai upaya untuk mendekatkan agenda dan kegiatan riset dengan pembuatan kebijakan dalam rangka mendorong terwujudnya evidence-based policy and regulatory reform di Indonesia.

Evidence-based policy reform sendiri sejauh ini belum memperoleh perhatian yang memadai dari para pengambil kebijakan. Minat untuk melakukan riset kebijakan dalam bidang administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah. Sedangkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan administrasi (administrative reform) dan governance reform sangat besar. Keberhasilan melakukan administrative and governance reform sangat menentukan kapabilitas negara dan pemerintahnya dalam mengatasi berbagai masalah publik seperti korupsi, kemiskinan, dan kelangkaan kesempatan kerja. Selain itu, ada permasalahan lain yaitu masih sulitnya mensinergikan kajian kebijakan dalam skala nasional. Hal ini dikarenakan lemahnya jejaring kerja unit kelitbangan instansi pemerintah. Unit kelitbangan ini seolah masih berjalan sendiri-sendiri (silo mentality), sehingga tidak heran jika kerap ditemukan overlapping hasil kajian pada tema yang sama antara satu instansi dengan instansi lainnya atau duplikasi kebijakan. Sinergitas kajian kebijakan tidak hanya mengatur upaya untuk mensinkronkan pada fase perencanaan kebijakan saja, namun juga menelisik sejauh mana penataan kajian kebijakan dilakukan dan seberapa bermanfaat hasil kajian kebijakan ditinjau dari kualitas rekomendasi kebijakan dan ketepatan sasaran bagi penerima kebijakan.

Kajian kebijakan yang terintegrasi sangat diperlukan agar mekanisme komunikasi, intermediasi, kemitraan dan diseminasi program kajian dan hasil kajian kebijakan administrasi negara antara akademisi, pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat dapat berjalan optimal.

Penataan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan administrasi negara diperlukan dalam mewujudkan tata kelola kajian kebijakan administrasi negara yang efisien, efektif dan sinergis sehingga mampu mendorong kreativitas dan profesionalisme lembaga kajian dan peneliti dalam rangka penguatan dukungan sistem kebijakan nasional. Pengkajian terkait kebijakan publik sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan (pool of knowledge) bagi policy maker. Peran penting kegiatan pengkajian kebijakan tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian kebijakan publik dapat berjalan lancar. Lembaga kajian kebijakan publik dituntut dapat berkontribusi maksimal dalam penyelesaian masalah-masalah kebijakan aktual yang dihadapi bangsa, dan berbagai permasalahan kebijakan lainnya yang memerlukan rekomendasi yang bersifat ilmiah untuk penyelesaiannya. Kemudian untuk menjadikan sebagai think tank pengkajian kebijakan, harus mampu mentransformasikan pool of knowledge menjadi rekomendasi kebijakan yang tepat.

Dan LAN sebagai institusi yang diberi mandat oleh pemerintah untuk membina pemegang jabatan analis kebijakan tentu sangat berkepentingan dengan terciptanya hubungan dan linkages antara para pelaku yang terlibat dalam kelitbangan, para pemerhati, pelaksana, dan pembuat kebijakan.  Dengan komunikasi yang semakin efektif dan linkages yang semakin kuat maka kegiatan kelitbangan dalam bidang administrasi negara dan governance akan menjadi semakin relevan dan produktif.

Melalui acara Stakeholders Meeting ini diharapkan dapat memfasilitasi para peneliti, agen pelaksana, pemerhati, dan pembuat kebijakan untuk membangun shared understanding tentang isu dan masalah kebijakan dalam reformasi administrasi dan birokrasi, merumuskan agenda riset, dan meningkatkan utilisasi dari riset dalam proses kebijakan. Stakeholders Meeting ini bertujuan untuk menjalin dan memperkuat jejaring dengan stakeholders, mengidentifikasi kebutuhan stakeholders atas kajian kebijakan, kajian manajemen ASN, peningkatan pembinaan analis kebijakan, peningkatan inovasi administrasi negara, dan inovasi manajemen ASN.  Karena dengan cara ini diharapkan kualitas kebijakan dan regulasi dalam reformasi administrasi akan menjadi semakin baik dan mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara di Indonesia. Pertemuan seperti ini dapat menjadi tradisi baru untuk memperkuat pengembangan evidence-based policy reform di Indonesia. Dalam forum ini Lembaga Administrasi Negara mengajak para peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, para pemerhati, pengambil kebijakan dan mitra pembangunan untuk mengembangkan jejaring untuk mempromosikan penerapan evidence-based policy dan regulatory reform di Indonesia. (Danur Santi)