Perjanjian Kerja Bersama Pertamina ke 7 Strategi Serikat Pekerja Mengawal Kelangsungan Bisnis Perusahaan

IMG-20190415-WA0127

JAKARTA, theindonesiatimes – Setelah melalui serangkaian kegiatan dan tahap pembahasan, PT Petamina (Persero) bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019-2021. PKB ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan FSPPB yang mendapat mandat dari 16 serikat pekerja dengan total jumlah anggota sebanyak 8.757 pekerja atau sekitar 67 persen dari total 12.930 pekerja Pertamina.

Penandatangan PKB Pertamina tersebut dilakukan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dan Presiden FSPPB, Arie Gumilar yang disaksikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang di Kantor Pusat Pertamina, Senin (15/42019).

Sementara itu, Presiden FSPPB Arie Gumilar yang mewakili para pekerja Pertamina menegaskan komitmennya  dalam menjalankan segala aturan yang tertuang dalam PKB. Arie juga berharap pihak perusahan juga konsisten melaksanakannya. “Pihak pekerja, direksi maupun Pemerintah harus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PKB ini” tegas Arie dalam kesempatan yang sama.

Arie mengungkapkan, terdapat sejumlah hal positif atau benefit yang diterima pekerja dari PKB yang penandatanganannya lebih cepat dari habisnya masa berlaku PKB ke enam yang baru akan selesai pada 24 Mei 2019. “Banyak yang lebih baik dari PKB sebelumnya. Benefitnya meningkat dari sebelumnya dalam hal yang diterima oleh pekerja. Soal aturan dalam pemberian sanksi juga lebih jelas dan rinci lagi,” ungkapnya.

Meski demikian, ada juga beberapa catatan dari pihak FSPPB atas PKB yang telah ditandatangani dan telah efektif berlaku pada hari ini, Senin, 15 April 2019 ini. Menurut Arie, masih ada aturan soal batasan usia pensiun yang ingin diperpanjang dari 56 tahun menjadi 58 tahun yang belum masuk ke dalam PKB. Demikian juga soal pembinaan pekerja yaitu aturan perbantuan pekerja dari dan ke anak perusahaan. Selama ini baru diatur perbantuan pekerja dari induk perusahaan ke anak perusahaan, padahal di anak perusahaan juga banyak pekerja yang potensial bisa ditarik ke induk perusahaan.

“Catatan ini sebenarnya masuk dalam materi perundingan tapi belum cukup data dan materil untuk bisa diselesaikan dalam proses perundingan yang kemarin sehingga dua catatan itu dikeluarkan dan akan dibahas tersendiri,” pungkasnya. (Jay)