Pernyataan Resmi Ketua Umum HMS Indonesia Terkait Soal Tuduhan Basarah Terhadap HM. Soeharto

Ketua HMS Indonesia Beri Pernyataan Resminya Kepada wartawan terkait pernyataan  Ahmad Basarah soal HM. Soeharto.  (Foto: Istimewa)
Ketua HMS Indonesia berikan pernyataan resminya kepada media terkait pernyataan Ahmad Basarah soal HM. Soeharto beberapa hari yang lalu. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, theindonesiatimes – Menanggapi pernyataan dari juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Basarah saat menghadiri acara diskusi di Megawati Institute, Rabu (28/11) dengan mengatakan “Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo,” sebuah pernyataan lantaran dirinya merespons pidato dari capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di sebuah forum internasional di Singapura yang mengatakan “Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4″, tampaknya hal tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Umum HMS Indonesia, Giyanto Hadi Prayitno.

Berikut pernyataan resmi dari Ketua Umum HMS Indonesia Giyanto Prayitno yang diterima redaksi Theindonesiatimes malam ini secara tertulis melalui pesan singkatnya di Jakarta, Sabtu (1/12).

TUDUHAN AHMAD BASARAH TERHADAP HM.SOEHARTO YANG SANGAT MELUKAI HATI SELURUH ANAK BANGSA

Jakarta, Sungguh sangat menyakitkan perkataan yang diucapkan oleh seorang politisi senior dari Partai PDIP Ahmad Basarah, yang mengatakan Soeharto adalah bapak koruptor dengan mengutip TAP MPR XI tahun 1998 sebagai dasar landasan sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sulit dipercaya seorang politisi kawakan yang menjabat sebagai wasekjen DPP PDIP dan sekaligus sebagai anggota MPR RI dapat melakukan tindakan yang sangat tidak elegan dan mencederai nilai-nilai etika politik dan hukum. 

Bagaimana mungkin seorang anggota dewan yang terhormat dapat berbicara tanpa pertimbangan dan etika seperti itu, dengan menuduh mantan Presiden RI 2 itu sebagai bapak koruptor hanya dengan acuan TAP MPR XI 1998, sungguh sebuah sifat yang tak patut untuk ditiru.

Tuduhan tanpa dasar tersebut sangat mencederai etika hukum dan politik tanah air, dan juga yang mengundang protes serta emosi para pengagum mantan Presiden RI Ke 2 itu dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia, yang mana hal ini dapat dikategorikan sebagai hasutan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang bersifat provokator yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara.

HM.Soeharto adalah pemimpin negara yang kharismatik, bijaksana, bersahaja dan penuh kesederhanaan dalam masa hidupnya, bahkan dihari tua nya beliau hidup dalam keprihatinan dan tanpa perhatian dari pemerintah.

Kenyataan tersebut pernah diceritakan Yusril Ihza Mahendra mantan Mensesneg era presiden Sby saat diwawancarai oleh CNN medio 25 Mei 2004.

Dalam kutipan pembicaraan Yusril dengan pak Harto saat itu:

“Dia bilang, Ril lihat tuh rumah bocor-bocor,”.

“Pak Harto bilang saya sudah enggak punya duit,”. 

Demikian cuplikan percakapan mereka yang membuat Yusril yang kala itu menjabat sebagai Mensesneg begitu terharu, karena bagaimana mungkin seorang mantan Presiden RI hidup dalam keprihatinan dan tanpa perhatian dari pemerintahan selanjutnya.

Dan mengenai landasan Ahmad Basarah dalam statementnya yaitu TAP MPR XI 1998, tidak sedikitpun tertulis secara eksplisit tentang nama Soeharto, tapi TAP MPR XI 1998 tersebut berlaku juga kepada Presiden dan atau mantan Presiden serta pimpinan dan pejabat negara lainnya selain pak Harto, itu artinya rakyat bisa menanyakan dan meminta kejelasan tentang kasus-kasus Korupsi atau terindikasi Korupsi lainnya seperti tentang penjualan atau lepasnya Indosat, pulau Sipadan dan Ligitan atau kejelasan tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia /BLBI serta kasus-kasus lainnya yang menyangkut keuangan negara maupun kedaulatan negara dsb yang terindikasi KKN, seperti apa yang dikatakan Prof Mahfud MD dalam clossing statement nya di forum ILC beberapa waktu yang lalu: 

“Apakah kita merasa tidak berdosa kepada pak Harto karena telah melengserkannya dengan alasan korupsi, sementara korupsi yang terjadi saat ini setelah reformasi justru lebih parah”

Marilah kita mencoba bersikap cerdas dan proporsional dalam menyikapi segala permasalah bangsaa ini dengan arif dan bijaksana sebagaimana yang dicerminkan Bapak HM.Soeharto.  (Danur Santi)