PT Hasjrat Abadi Tolak Putusan Hakim PN Jakarta Pusat, Malah Gugat Balik Karyawan yang di PHK Sepihak

 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Ist)
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Ist)

JAKARTA, theindonesiatimes – Kisah sedih masih berlanjut yang dialami salah seorang karyawan terbaik sebuah main dealer otomotif terkemuka PT Hasjrat Abadi. Dengan posisi terakhir Wakil Kepala Divisi IT, Ignatius Christman telah mengabdi selama 9 tahun sejak 15 Agustus 2008. Dirinya harus menelan pil pahit pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa prosedur yang berlanjut di Pengadilan.

“Saya tidak tahu apa kesalahan saya ketika ditanyakan kepada direksi, namun mereka tidak dapat menjawab sejak atasan mengusir saya pada tahun 2013. Sejak itu saya mengalami tekanan dalam bekerja hingga berdampak pada kesehatan fisik, apalagi manajemen langsung memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP 3). Manajemen PT Hasjrat Abadi saya nilai arogan serta tidak mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dalam memenuhi kewajibannya kepada karyawannya,” jelas Ignatius Christman kepada theindonesiatimes, di kantor dinas ketenagakerjaan, Walikota Jakarta Pusat, Kamis (18/10).

Pasca mendapat SP tiga kemudian manajemen terus melakukan penekanan agar Christman menyerahkan source program Manajamen Dashboard ciptaannya kepada perusahaan. Namun Christman menolak dengan alasan program itu diciptakan untuk hak pakai bukan untuk diserahkan seutuhnya kepada perusahaan.

Akibatnya perusahaan melayangkan surat PHK yang diterima Christman pada Mei 2018 lalu, dampaknya membuat kehidupan pribadi dan keluarganya semakin terguncang. Pengabdian dan integritasnya kepada perusahaan selama ini tidak dihargai sama sekali, berbagai upaya musyawarah antara Christman dengan manejemen tidak membuahkan hasil yang positif. Christman memutuskan menunjuk seorang penasehat hukum dari firma hukum Dolfie Rompas & Partners.

“Kami sebagai kuasa hukum menilai kasus PHK yang menimpa klien saya banyak kejanggalan, meskipun klien saya sudah ditawari pesangon pihak manajemen namun tidak seusai UU Ketenagakerjaan no 10 tahun 2003. Sehingga kami mendesak untuk mengadakan musyawarah kepada para pihak yang melibatkan pemerintah khususnya Kepala dinas ketenagakerjaan Jakarta Pusat. Sejatinya pihak perusahaan wajib mematuhi peraturan Undang-Undang ketenagakerjaan untuk dapat memenuhi hak-hak karyawannya,” jelas Dolfie Rompas.

Menolak Putusan Pengadilan

Pasca musyawarah tripartit para pihak yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat, memberikan rekomendasi pihak PT Hasjrat Abadi untuk mempekerjakan kembali Ignatius Christman sebagai karyawannya. Sejatinya PT Hasjrat Abadi tidak beritikad baik atas putusan tersebut. Melalui kuasa hukum diketahui hanya bersedia memberikan yang pisah/pesangon senilai Rp. 41 juta.

Bahkan PT Hasjrat Abadi tidak mematuhi aturan hukum yang direkomendasi Disnaker Jakarta Pusat,  untuk mempekerjakan kembali Christman. Faktanya bukannya menjalankan rekomendasi  malah menggugat balik Christman ke Pengadilan Hubungan Industri, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam persidangan yang telah digelar PN Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst, yang mulai digelar sejak 3 Januari 2019. Melalui persidangan tersebut Majelis Hakim PN Jakarta Pusat akhirnya  memutuskan pada Senin 13 Mei 2019. Antara lain:

1. Menolak gugatan PT Hasjrat Abadi untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, upah penggantian hak, dan upah proses PHK kepada tergugat sebesar Rp. 601.325.000,-

PT Hasjrat Abadi hingga saat ini menyatakan kasasi atas putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat. Padahal sejatinya Christman berharap dapat diselesaikan secara musyawarah serta hak-haknya dipenuhi sesuai putusan Majelis Hakim. (Jay)