Putusan Kasasi Super Kilat, Hakim MA Diadukan ke Komisi Yudisial

Gedung Mahkamah Agung (Its)
Gedung Mahkamah Agung (Its)

 

JAKARTA, theindonesiatimes –  Kasus hukum perdata pertanahan yang diduga melibatkan para mafia tanah serta oknum pejabat kepala daerah terkait kerap terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya adalah pemberian izin kuasa pengelolahan lahan yang tumpang tindih hingga berujung sengketa penguasaan lahan.

Salah satunya dialami perusahaan pengembang swasta PT Libros Derap Abadi yang telah mengatongi surat izin penguasaan dan pengolahan lahan seluas 49 Hektar, di kawasan Cisauk, Tigaraksa, Tangerang, Banten.Surat tersebut didapat dari kepala daerah setempat dan Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang (BPN-ATR) beberapa tahun silam. Dalam perencanaannya PT Libros Derap Abadi akan membangun ratusan unit rumah bagi warga Tangerang yang terkena program perluasan Bandara Internasional Soekarno Hatta di kawasan tersebut.

“Dikemudian hari tanpa sepengetahuan klien kami, munculah pengembang lain atas nama PT Bhandawawibawa Asih, yang memiliki surat izin penguasaan dan pengelolaan diatas lahan yang dikuasai lebih dahulu oleh PT Libros Derap Abadi tersebut. Sejak itu kasus tersebut menuai pertikaian di kedua belah pihak. Karena pihak klien kami dirugikan secara moril dan materiil senilai lebih dari 50 miliar, hingga berujung ke meja hijau dan telah memasuki tahapan kasasi di Mahkamah Agung RI,” ujar kuasa hukum PT Libros Derap Abadi, M. Solihin HD, S.H. kepada theindonesiatimes di Jakarta, Jumat malam (3/8/2018).

Adapun surat kasasi tertanggal 6 April 2017 nomor: 200/PDT.G/2015/PN.TNG terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Februari 2017 Nomor: 151/PDT2016/PT.BTN. Jo Putusan Negeri Tangerang tgl 25 Mei 2016 Nomor: 200 /PDT.G/2015/PN.TNG. Melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Langgar Kode Etik

“Kami sangat terkejut dengan putusan kasasi yang diberikan para hakim MA dalam kasus klien kami ini, hanya berselang waktu dua hari sejak di distribusikan dokumen kasasi yang kami sampaikan. Sangat aneh dan diluar logika siapa pun, majelis hakim sangat cepat menjatuhkan putusan dalam kasus perdata dengan puluhan dokumen pelengkapnya. Dugaan kami adanya sebuah konspirasi dalam penanganan kasus tersebut,” jelas M. Solihin HD, S.H.

Surat pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim MA kepada Komisi Yudisial (KY) yang dilayangkan oleh pengacara Muhammad Solihin HD, SH dari kantor hukum M. Solihin HD dan Rekan, sebagai kuasa hukum dari PT Libros Derap Abadi pemegang kuasa atas lahandi kawasan Cisauk, Tigaraksa, Tangerang, Banten. Melawan PT Bhandawawibawa Asih, Tergugat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang, Banten dan Pemerintah RI, Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Banten  Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tangerang, sebagai pihak turut tergugat.

Dalam surat pengaduan kepada Komisi Yudisial atas dugaan pelangggaran kode etik Hakim Mahkamah Agung RI yang dilakukan oleh : 1. Sudrajad Dimyati, S.H. M.H  2. H. Panji Widagdo, S.H. M.H dan 3. Sultoni Mohdally, S.H M.H dari Tim Yudisial T2 Sebagai majelis Tingkat Kasasi yang menangani dan memutus Perkara Nomor : 3373 K/PDT/2017 Tanggal 22 Desember 2017.

“Harapan kami adalah mendapatkan keputusan serta keadilan atas kasus yang dialami oleh klien kami, bukan masalah menang atau kalah. Sebagai upaya demi penegakkan hukum di republik ini, tanpa keberpihakan meskipun kami harus menerima kenyataan pahit,” pungkas M. Solihin HD, S.H. (Jay)