Quo Vadis Pemilu 2019, Sejumlah Gagasan Dari Tokoh Akademisi Indonesia

Para nara sumber yang hadir dalam diskusi Publik Quo Vadis Pemilu 2019, Jakarta, Jumat (5/4). (Foto: Ojay)
Para nara sumber yang hadir dalam diskusi Publik Quo Vadis Pemilu 2019, Jakarta, Jumat (5/4). (Foto: Ojay)

JAKARTA, theindonesiatimes – President University bekerja sama dengan Universitas Indonesia mengadakan diskusi publik dengan tema “Quo Vadis Pemilu 2019”, yang berlangsung di President Lounge, Menara Batavia, Jumat (5/4/2019).

Dalam forum itu turut hadir Dr. S.D. Darmono (Pendiri President University), Prof. Ari Kuncoro S.E., M.A., Ph. D, Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH, Drs. Muhammad A.S. Hikam, M.A., Ph.D, lr. Erman Suparno M.B.A, M.Si, Prof. Dr. Azyumardi Azra M.A, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rikard Bagun, serta akademisi Universitas Indonesia dan Universitas Presiden.

Founder President University Setyo Djuandi Darmono dalam konteks ekonomi sosial mengatakan bahwa calon pemimpin terpilih nantinya diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Presiden terpilih nantinya bisa bergerak cepat, terukur, dan terstruktur. Gagasan yang diharapkan bisa menjadi solusi kesenjagangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat adalah membangun kota modern di sejumlah titik di Indonesia.

“Bangun kota modern sehingga rakyat punya tempat kerja keras yang dihargai. Di dalam kota itu ada aturan ketat, namun tetap aman dan nyaman. Nantinya kota-kota itu dalam beberapa tahun ke depan mekar dan dapat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, sehingga semua provinsi maju,” kata Darmono yang merupakan Chairman Jababeka Group.

Kedua menurutnya dengan memberi kesempatan pada generasi muda, untuk melatih skill-nya di perusahaan dalam konteks magang. “Jadi lulus dari SMA atau SMK mereka sudah terdidik sesuai kebutuhan perusahaan,”pintanya

Selain soal kesenjangan sosial, diskusi ini juga membahas tentang praktik transaksional atau politik uang. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 2011-2016, Budi Susilo Soepandji mengatakan bahwa Indonesia harus lebih baik jika pemilu yang menjadi perwakilan idealisme, berjalan tanpa politik uang.

“Jika hal itu dilanggar akan berbuntut panjang secara hukum dan politik, mulai dari gugatan hukum hingga potensi gejolak di kalangan masyarakat,” kata Budi.

Padahal menurutnya, money politic atau politik menjadi hal penting karena menunjukkan kualitas sumber daya manusia di era demokrasi yang berkaitan erat dengan moral, kejujuran, dan karakter.

Tentang politik uang juga dibahas oleh Guru Besar UIN Jakarta lainnya, Komarudin Hidayat. Menurutnya budaya korupsi kian menjamur bahkan sampai ke generasi muda yang terjun ke dunia politik. Kondisi itu disebabkan karena adanya kesenjangan kesejahteraan.

Masih dalam bahasan pemilu 2019, menurut Komarudin korupsi dan politik yang menjadi lorong gelap lantaran mahalnya biaya politik. Alhasil kaum muda yang terjun ke dunia politik, ikut mengambil jalan pintas (politik uang) dalam berdemokrasi.

Meski demikian, para akademisi ini punya gagasan yang menurut mereka layak dipertimbangkan. Salah satunya manajemen sistem demokrasi yang harus diperbaiki.

“Ukurannya adalah rakyat. Apapun caranya yang menang haruslah rakyat, di mana suara rakyat diwakilkan oleh DPR/DPRD,” tandasnya. (Jay)