Sapuhi Tegaskan Menolak Perekaman Biometric Dinilai Rugikan Pengurusan Visa Umroh

Ketua Umum SAPUHI Syam Resfiadi beserta jajarannya. (Foto: Ojay)
Ketua Umum SAPUHI Syam Resfiadi beserta jajarannya. (Foto: Ojay)

JAKARTA, theindonesiatimes – Polemik dalam  penerapan rekam biometric sebagai proses kepengurusan visa umroh, yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi melalui pihak KBSA (Kedutaan Besar Saudi Arabia) telah menunjuk langsung VFS Tasheel sebagai operator perekaman biometric untuk Indonesia.

Hingga saat ini banyak pihak yang menilai perekaman biometric oleh VFS Tasheel justru memperlambat dan mempersulit kepengurusan visa para jamaah, salah satunya disampaikan SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia) yang secara tegas mengkritik serta menolak perekaman biometric VFS Tasheel. Sejak diberlakukan Oktober 2018 silam.

Ketua Umum SAPUHI Syam Resfiadi beserta jajarannya menyampaikan penolakan atas pemberlakuan rekam biometric oleh VFS Tasheel dengan beberapa alasan. Dalam jumpa pers yang digelar siang tadi (Kamis 7/2/2019) di Kantor Pusat SAPUHI, di kawasab Jakarta Selatan,

“Kami tegas menyatakan penolakan terhadap penerapan rekam biometric oleh pihak VFS Tasheel, tentunya dengan berbagai alasan yang kami temukan di lapangan, serta keluhan dari para calon jemaah” jelas Syam.

Lebih lanjut Syam menjelaskan, sejumlah alasan yang mendasari penolakan pihaknya (SAPUHI) tersebut diantaranya, pertama dari segi lokasi, sarana prasarana, peralatan, SDM, sistem Kerja dan infrastruktur.

Dari segi lokasi, pertama lokasinya tidak strategis dan sulit dijangkau, kedua kantor VFS Tasheel hanya tersedia dibeberapa daerah saja di Indonesia atau belum merata, dan terakhir struktur wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari pulau-pulau menyebabkan kendala tersendiri penerapan rekam biometric tersebut.

“Saran dari pihak kami, sebaiknya VFS Tasheel akan tetap beroperasi di Indonesia, maka hanya perlu satu office operational, yakni di bandara internasional. Dengan kata lain, rekam biometric ini bukan menjadi salah satu persyaratan penerbitan visa umrah dan diambil setelah terbitnya visa umroh,” jelas Syam.

Tak hanya segi lokasi, minimnya sarana dan prasarana, peralatan, serta tenaga SDM yang mumpuni juga menjadi masalah bagi pelayanan kepengurusan visa jamaah, tambah Syam.

“Hal-hal yang lain yang menurut kami sangat mendesak dan perlu diperhatikan pihak VFS Tasheel dan butuh perbaikan diantaranya :

Jumlah antrian yang panjang dan memakan waktu dalam proses perekaman, kemudian adanya perubahan USER ID yang dilakukan tanpa kordinasi dan lambatnya respon staff VFS Tasheel, dan terakhir sistem appointment VFS yang sering kali terjadi gangguan,” pungkas Syam. (Jay)