Serikat Pekerja Pertamina Garda Terdepan Wujudkan Kedaulatan Energi Nasional

Sekjen FSPPB Dicky Firmansyah, Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas Nugeraha Junaedy, (Dok FSPPB)
Sekjen FSPPB Dicky Firmansyah, Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas Nugeraha Junaedy, (Dok FSPPB)

 

JAKARTA, theindonesiatimes – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) pasca menggelar unjuk rasa besar-besaran menolak sejumlah kebijakan pemerintah, karena dinilai merugikan secara sepihak bagi perusahaan BUMN energi tersebut. Serta bertolak belakang dengan program Nawa Cita yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo agar terciptanya kedaulatan energi nasional.

Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan, Media dan Komunikasi FSPPB Hendra Tria Saputra meminta pemerintah tidak terus-menerus melemahkan Pertamina dengan mengganti-ganti Direktur Utama serta menghapuskan direktorat gas, membuat kebijakan yang berdampak pada melemahnya eksistensi Pertamina, serta mendorong penjualan aset-aset Pertamina kepada swasta atau asing.

Untuk itu, kami tegaskan bahwa karyawan Pertamina tidak segan-segan melakukan akan mogok kerja dan menghentikan segala bentuk operasional Pertamina jika tuntutan tersebut tidak digubris oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham.

“Kami bertekad untuk membela Pertamina. Hentikan jual aset Pertamina atau kami hentikan operasi,” kepada awak media di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Lebih lanjut Ketua FSPPB Arie Gumilar mengatakan, kami juga telah meminta Kementerian ESDM sebagai perwakilan pemerintah tidak membebani Pertamina dengan kewajiban menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) premium tanpa subsidi yang sangat merugikan keuangan Pertamina.

Jika tetap ditugaskan menyediakan premium, FSPPB mendesak pemerintah agar mengembalikan subsidi BBM jenis premium atau menaikkan harga BBM sesuai keekonomian sebagai solusi. Pasalnya, dengan harga minyak yang sudah atas USD70 per barel dan kurs dolar AS yang saat ini sudah di atas Rp14.400, keuangan Pertamina tergerus untuk menjalankan penugasan tersebut.

Tak hanya itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga didesak membatalkan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Aturan yang menghilangkan keistimewaan Pertamina untuk dapat menguasai blok migas potensial yang akan habis kontraknya itu dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Atas dasar Peraturan Menteri itu disebut tidak mencerminkan amanah konstitusi karena lebih mengedepankan kepentingan kontraktor migas asing daripada Pertamina yang merupakan 100% perusahaan milik negara. Intervensi politik sangat kental dalam peraturan menteri ESDM yang senantiasa berubah karena tekanan pihak asing.

“Selain itu gugatan kami kepada menteri BUMN melalui PTUN atas terbitnya SK menteri BUMN No 39 tahun 2018, terkait pembubaran Direktorat Gas akan terus kami kawal, saat ini masuk dalam pemanggilan saksi ahli dari para pihak,” jelas Arie.

Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno beberapa waktu lalu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dengan Nomor 39/MBU/02/2018 berisi tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur, pengalihan tugas anggota direksi Pertamina.

Isi SK tersebut mencakup, memberhentikan Yenni Andayani sebagai Direktur Gas Pertamina; menghapus direktur gas; direktur pemasaran menjadi direktur pemasaran retail; menambah posisi direktur pemasaran korporat, menambah posisi direktur logistik, supply chain, dan infrastruktur. Serta menetapkan Muchamad Iskandar menjadi direktur pemasaran korporat dan merangkap sebagai pelaksana tugas direktur pemasaran retail hingga diangkat pejabat definitif. (Jay)