TheIndonesiaTimes.Com – Saat menjabat Wali Kota Bekasi (10 Maret 2008 – 3 Mei 2012), Mochtar Mohamad biasa disapa M2 terbukti memberi intensif rutin ketua RT dan RW se-Kota Bekasi setiap tiga bulan sekali. Ketua RW mendapatkan Rp 200 ribu per bulannya, sedangkan ketua RT mendapatkan Rp 100 ribu. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana sekitar Rp 10 miliar untuk total penerima honor 6.637 Ketua RT dan 964 Ketua RW.
Program pemberian intensif rutin tersebut akan ditingkatkan kepada Ketua RT ( Rp 2 juta) dan Ketua RW (Rp 3 juta) di pemilihan wali kota (Pilwalkot) Bekasi periode 2024 – 2029. M2 sudah mendaftar pencalonannya melalui DPD PDIP Jawa Barat.
Majunya M2 sebagai Calon Wali Kota Bekasi, sudah ada di daerah lain, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Elly Lasut Bupati Kepulauan Talaud (2009—2012) dan (2020 – November 2024).
Terkait 10 janji lainnya ;
1. Pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi
2. Hibah ke koperasi RW Rp100 juta pertahun
3. Ambulan untuk klinik RW
4. Honor kader posyandu Rp 300 perbulan
5. Modal usaha Rp 5 juta per KK (bertahap)
6. BPJS kesehatan gratis
7. Beasiswa yatim piatu
8. Umroh gratis pimpinan ponpes, DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), Marbot, Majelis Taklim (bertahap)
9. Pengentasan banjir dan perbaikan PDAM
10. Intensifikasi atau ekstensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Terkait pencalonan Mochtar Mohamad, pengamat politik yang juga Dekan Fisip Universitas Bung Karno (UBK) Franky Roring, ketika dihubungi TheIndonesiaTimes.com, via telepon genggamnya, Minggu malam (19/5/2024) menyatakan. “Mochtar Mohamad memiliki kans yang besar, sekalipun saingan tidak hanya dari partai lain. Bahkan datang dari rekan separtainya.
Peluang Mochtar sangat besar mengingat masyarakat masih mengenal beliau, menguasai masalah dan mengakar kuat kebawah, disisi lain pergantian Presiden kedepan kepemimpinanan dibutuhkan kepemimpinan daerah kuat dari kalangan PDIP, orang lama yang loyalitasnya dan totalitasnya sudah teruji kepada pimpinan PDIP, terutama pada Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri, sehingga mampu mengimbangi kekuasaan penguasa, ketika memutuskan sebagai oposisi, atau memutuskan diri sebagai bagian dari pemerintahan,” tegasnya.
