Alutsista vs Food Estate, Mana Yang Lebih Prioritas?

Ilustrasi Food Estate (Dok)

Oleh: Dr. Dani Lukman Hakim*)

TheIndonesiaTimes – Pandemi Covid-19 sudah melewati masa satu tahun, namun demikian serangannya masih sangat masif di beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia. Beberapa negara mengalami krisis penanganan pandemi karena lonjakan yang tidak dapat dikontrol seperti halnya terjadi di India, dan baru-baru ini Malaysia kembali menerapkan lockdown total secara nasional.

Di Indonesia, meskipun memiliki tendensi penurunan kasus baru pada beberapa bulan terakhir, namun secara lokal di beberapa daerah mengalami lonjakan yang tinggi bahkan harus menerapkan pembatasan sosial terbatas.

Implementasi upaya pencegahan melalui inovasi vaksin kekebalan tubuh menjadi gamang sejak munculnya varian virus baru, sehingga muncul keraguan dalam aplikasinya, selain itu sosialisasi dan edukasi program vaksinasi yang tidak komprehensif, menimbulkan rasa takut pada beberapa kalangan masyarakat.

Secara global, pandemi Covid-19 meruntuhkan adidaya ekonomi dengan tiba-tiba pada negara-negara dunia pertama dan kedua yang diindikasikan dengan nilai negatif pada angka pertumbuhan ekonominya, sudah dapat dipastikan apa yang terjadi pada negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia.

Inflasi yang tinggi, meningkatnya pengangguran, dan meluasnya kemiskinan, menjadi tantangan hampir di semua negara, indikator inilah membedakan kesiapan masing-masing negara dalam menghadapi serangan pandemi ini.

Secara garis besar, situasi geopolitik dunia relatif lebih kondusif sepanjang pandemi Covid-19, situasi politik dan konflik global menjadi relatif mendingin pada awal pandemi Covid-19, meskipun beberapa bulan terakhir suhu panas terjadi di wilayah langganan konflik Jalur Gaza yang sifatnya hanya reaktif-insidental.

Hal ini disebabkan karena semua negara masih berfokus pada urusan internal dalam negeri untuk melawan serangan pandemi Covid-19 dan berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi. Seluruh negara mengalami serangan yang sama, seluruh pemerintahan apapun bentuknya menghadapi beban yang sama, dan kali pertama dalam sejarah dunia negara-negara dipaksa memiliki empati global untuk melawan serangan pandemi Covid-19 secara bersama-sama.

Kondusifitas politik dunia pada masa pandemi Covid-19, dan beban berat dalam menghadapi serangan pandemi ini, ternyata tidak berdampak signifikan terhadap anggaran pertahanan di beberapa negara, walaupun di beberapa negara lain tidak menunjukkan fenomena serupa, hal ini merujuk pada fakta berdasarkan laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), bahwa belanja militer global pada tahun 2020 naik 2,6% dari tahun 2019.

Di Korea Selatan dan Chile, pemerintah menggeser sebagian anggaran pertahanan untuk membiayai penanggulangan pandemi. Sementara negara lain, seperti Brasil dan Rusia, membelanjakan lebih sedikit dari yang dianggarkan pada tahun 2020.

Secara data dan angka fenomena ini juga terjadi di Indonesia, terjadi kenaikan anggaran pertahanan sekitar 16-17%, pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya pada 2019, dan naik sekitar 7-8% pada 2021 dibandingkan tahun 2020, bahkan Indonesia melalui Kementerian Pertahanan memiliki rencana pengadaan alutsista sampai tahun 2024, sebesar kurang lebih 1.760 triliun.

Ditinjau dari sudut pandang politik militer, pemenuhan kebutuhan negara untuk melakukan peremajaan dan modernisasi persenjataan tentu penting dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun bagaimana konstelasinya terhadap upaya negara dalam rangka pemulihan ekonomi terlebih wacana belanja alutsista tersebut akan menggunakan dana pinjaman dari luar negeri dan hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar alutsista merupakan produk yang dibeli dari luar negeri (impor).

Bagaimana implikasinya terhadap nilai PDB (Produk Domestik Bruto) nasional, jika pembelanjaan sebesar ini dilakukan, dan lebih jauh lagi bagaimana angka pertumbuhan ekonomi kita disaat kita sedang berjuang untuk mendongkraknya setelah terpuruk di masa pandemi Covid-19 ini.

Dr. Dani Lukman Hakim

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2020 menunjukkan nilai minus sebesar -2,19%, dan BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2021, mengalami kontraksi menjadi sebesar -0,74%.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan dari nilai tahun sebelumnya, nilai minus angka pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi resesi ekonomi sedang terjadi.

Masih negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tak lepas dari dampak negatif pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya pembatasan pergerakan orang dan pergerakan barang sehingga ikut menghambat produksi, dan distribusi, serta masih tingginya defisit ekspor terhadap impor pada neraca perdagangan Indonesia.

Pertanyaan besar selanjutnya apa yang akan terjadi apabila realisasi anggaran alutsista tersebut dilakukan, jika hal ini krusial demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, maka harapan kita tentunya alokasi anggaran ini justru akan membantu peningkatan angka pertumbuhan ekonomi melalui pengadaan alutsista mandiri hasil produksi dalam negeri.

Hal yang paling krusial di tengah polemik ini adalah ancaman krisis pangan membayangi negara kita dan harus dimitigasi sejak dini. Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberikan peringatan kepada seluruh negara di dunia akan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Peringatan dari FAO tentang krisis pangan yang berhubungan dengan pandemi adalah menurunnya daya beli masyarakat, terganggunya sistem logistik, dan banyak orang kehilangan pekerjaan akibat beberapa sektor usaha harus berhenti karena bertabrakan dengan kebijakan pencegahan pandemi Covid-19.

Di Indonesia, hal ini diperburuk dengan terjadinya bencana di beberapa wilayah tanah air, mulai dari gempa bumi hingga banjir sehingga terganggunya supply dan demand produk pangan. Bencana Banjir di lahan-lahan pertanian produktif yang menyebabkan kegagalan panen menimbulkan phobia terhadap krisis ketahanan pangan nasional.

Ancaman terhadap ketahanan pangan inilah yang justru akan melemahkan posisi Indonesia terhadap negara lain dalam konteks geopolitik, karena kita masih memiliki ketergantungan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Kebijakan pembangunan food estate adalah sebuah solusi tepat yang seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk mencegah terjadinya krisis pangan dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara lain, lebih daripada itu produksi pangan melalui pembangunan food estate ini diharapkan dapat berfungsi sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara dan sekaligus sebagai pusat produksi cadangan pangan, penyimpanan dan distribusi cadangan pangan ke seluruh Indonesia.

Anggaran ketahanan pangan di tahun 2021 sebesar 104,2 triliun harus menjadi pondasi dasar bagi terciptanya kedaulatan pangan di negara ini. Pelaksanaan inisiasi program food estate di beberapa wilayah di Kalimantan harus menjadi pusat percontohan dan pusat keunggulan dalam menghasilkan pangan berkualitas dan cukup secara kuantitas, dan program ini harus dapat diduplikasi di wilayah lain, sehingga pemerataan distribusi pangan secara nasional dapat tercapai secara berkeadilan.

Pelaksanaan program ini sudah tentu memerlukan waktu cukup lama dan konsistensi kebijakan politik yang kuat dalam merealisasikannya, serta membutuhkan kesadaran rasional akan pentingnya pemenuhan pangan secara mandiri oleh negara.

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang  pangan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia serta memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, terlepas saat ini kita menghadapi pandemi Covid-19 yang memberikan ancaman nyata terhadap krisis pangan nasional.

Pertimbangan berdasarkan skala prioritas tentu selalu dilakukan oleh pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan program-program nasional, atas evaluasi dan pertimbangan mitra legislatif, sehingga kita sebagai masyarakat tentu meyakini bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya mempertimbangkan aspek politis tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis.

*) Dosen dan Peneliti Universitas Galuh