BKKBN Gelar Coaching Audit Kasus Stunting, Ciptakan Pemahaman dan Perkuat Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Kepala BKKBN Dr. (H.C) Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

JAKARTA, TheIndonesiaTimes – BKKBN menyelenggarakan Coaching Audit Kasus Stunting, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam melaksanakan audit kasus stunting.

Pada kesempatan coaching ini diharapkan terjadi komunikasi dua arah antara provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat pusat dan tim pakar dari organisasi profesi yang terdiri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sehingga pelaksanaan audit kasus stunting dapat dilaksanakan sesuai dengan panduan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Agar coaching dapat berjalan secara efektif, pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) regional pada tanggal 23-24 Mei 2022, sebagai berikut: Regional I terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/Kota : Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumbar, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta; Regional II terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/Kota : Sulbar, Sulteng, Sulsel, Gorontalo, Sulut, Sultra, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat; dan Regional III terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/Kota : Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Bali, NTB, NTT. Pada akhirnya pelaksanaan audit kasus stunting diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya percepatan penurunan angka stunting Indonesia.

Deputi Bidang Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti, S.E., M.T menjelaskan, ada tiga tujuan atas terselenggaranya kegiatan ini : (1) menciptakan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan audit kasus stunting sampai tahapan evaluasi rencana tindak lanjut; (2) memperkuat konvergensi pelayanan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan/desa/kelurahan; dan (3) membuka ruang konsultasi kasus antara tim pakar dan tim teknis”, jelas Nopian saat menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Dr. (H.C) Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) juga menyampaikan, “Kelembagaan tim percepatan penurunan stunting telah terbentuk di tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan, tim ini dilengkapi pula dengan satuan tugas yang memiliki jalur komando tidak terputus dari pusat sampai dengan tim pendamping keluarga untuk memastikan konvergensi kebijakan dan strategi dalam bentuk paket layanan diterima oleh kelompok sasaran keluarga berisiko stunting. Kendaraan kelembagaan ini merupakan kekuatan dalam memastikan audit kasus stunting dapat terlaksana dengan baik,” ucap dokter Hasto, Senin (23/5/2022).

Lebih lanjut Hasto mengungkapkan audit kasus stunting tidak hanya fokus pada audit kasus baduta/balita stunting, fokusnya diarahkan pada upaya pencegahan lahirnya bayi stunting yang dimulai sejak audit kasus kelompok sasaran catin, ibu hamil/nifas serta baduta/balita yang berisiko stunting. Oleh karenanya sangat diperlukan surveilans data rutin yang memadai sebagai basis seleksi kasus dan kajian.

“Ceklist hal yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan misal dalam hal cakupan dan kualitas surveilans rutin, pendampingan keluarga atau pelayanan spesifik dan sensitif kepada kelompok sasaran ini harus dapat dikawal bersama ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting,” tutup dokter Hasto. (Ivan)