BPKP Integrasikan Data Program Strategis Pemerintah


JAKARTA, TheIndonesiaTimes – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) integrasikan data pengawasan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah di setiap program ataupun kegiatan strategis agar lebih tepat sasaran. Sebab, data menjadi hal krusial dalam setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah. 

Kepala BPKP M Yusuf Ateh menuturkan, dalam proses pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap program ataupun kegiatan pemerintah dibutuhkan data yang mumpuni di segala lini. Pasalnya, tantangan pengawasan dilakukan BPKP baik di pusat ataupun di daerah selama ini adalah perihal data. 

Mengintegrasikan data pengawasan yang sifatnya strategis agar dapat menjadi basis kuat dalam pengambilan kebijakan,” katanya dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal yang digelar di Kantor Pusat BPKP, Kamis (27/5/21). 

Ateh menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan BPKP ditemukan penerima manfaat tumpang tindih dengan program lain dan banyak yang salah sasaran seperti pada program bansos dan bantuan kepada UMKM. Untungnya, kata Ateh, BPKP mempunyai laboratorium forensik yang bisa diandalkan dalam melakukan pengawasan. 

“BPKP memiliki laboratorium forensik yang dapat digunakan untuk cleansing data sehingga data yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi,” jelasnya. 

Mantan Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB itu menyebut, ketersediaan data yang akurat dan valid akan memudahkan pimpinan negara maupun pimpinan daerah dapat menghasilkan keputusan strategis. Oleh karena itu BPKP siap berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyatukan data agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien.