Eksekusi Lahan seluas 15 Ribu Meter Tidak Memiliki Surat Pemberitahuan di Jalan Pancing II

Eksekusi Lahan seluas 15 Ribu Meter Tidak Memiliki Surat Pemberitahuan di Jalan Pancing II

Medan – The Indonesia Times

Penetapan eksekusi lahan seluas 15 ribu meter persegi di Jalan Pancing II Kecamatan Medan Labuhan pada Kamis (12/11) kemarin oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan, kuasa hukum Akhyar Idris Sagala kuasa hukum dari pihak kuasa hukum Pendi, Suriadi, dan budi Tukimin mengaku sangat kecewa pemilik lahan akan mengajukan banding.Selasa {17/11}

Akhyar Idris Sagala kuasa hukum dari pihak kuasa hukum Pendi, Suriadi, dan budi Tukimin mengaku sangat kecewa dengan sikap ketua Pengadilan Negeri Medan atas penetapann eksekusi tersebut.

Katanya kita sudah mengajukan gugatan dan sudah di tingkat banding tapi Ketua Pengadilan Negeri Medan tidak pernah menghiraukan itu, ngotot harus eksekusi makanya kita keberatan,” katanya, Selasa (17/11).

Akhyar juga mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat ke PN Medan terkait pembatalan pelaksanaan eksekusi dengan alasan sedang melakukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga.

Jadi kita merasa kecewa dan keberatan atas sikap tindakan PN Medan, kami sangat menyayangkan pelaksanaan eksekusi ini. Apalagi Sampai detik ini kita tidak terima surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi,” ujarnya.

Ungkapnya Bukti yang kita punya sertifikat hak milik yang sebelumnya tanah ini sudah pernah dimenangkan di Mahkamah Agung,” sambung Akhyar.

Kekecewaan yang sama juga dilontarkan salah seorang warga yang menjadi korban penertiban yakni Swandi mengaku tak menerima surat pemberitahuan terkait hal ini.

“Satu surat pun tak ada sama kami pak, tiba-tiba dieksekusi,” katanya.

Selain itu juga , Yuli Muliana kuasa hukum Lo Ahong mengaku eksekusi tanah ini sudah tepat.

“Status ini milik Lo Ahong berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.137/PK/2020 Perdata bahwa pelaksanaan eksekusi sudah tepat benar dan sesuai dengan hukum sebagaimana penetapan yang dikeluarkan PN Medan tanggal 17 Juli 2020,” katanya.

Yuli mengatakan perkara ini sudah berlangsung 7 tahun, tingkat I, tingkat II, Kasasi dan PK, semua persuratan sudah diperiksa dengan seksama oleh setiap jenjang pengadilan.

Eksekusi ini sesuai adanya putusan awal dari pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sesuai

dengan perintah ketua pengadilan yaitu penetapan,” tambah Diner dari PN Medan.{Binsar Simatupang}