Penilaian berlangsung sejak November 2025 hingga Januari 2026 dan menjadi salah satu indikator penting bagi investor dalam menilai komitmen perusahaan terhadap bisnis berkelanjutan.

Direktur sekaligus Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, mengatakan hasil tersebut memperkuat arah transformasi perusahaan setelah proses merger yang selesai pada April 2025.

“Penilaian dari Sustainable Fitch memberi gambaran objektif tentang langkah yang kami ambil dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Setelah merger, kami memperkuat integrasi ESG dalam strategi perusahaan, mulai dari operasional hingga tata kelola,” kata Merza, Minggu (9/3/2026).

Ia menambahkan, pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan pertumbuhan perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dalam laporan penilaiannya, Sustainable Fitch melihat bahwa model bisnis XLSMART memiliki kontribusi sosial yang kuat, terutama melalui penyediaan jaringan telekomunikasi yang lebih efisien energi serta pengembangan akses digital di berbagai daerah.

Ekspansi jaringan dinilai membantu memperluas konektivitas, termasuk di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau layanan telekomunikasi secara optimal.

Peran tersebut membuat perusahaan digolongkan sebagai “social pure player”, yaitu entitas bisnis yang memberikan manfaat sosial secara langsung melalui produk dan layanan yang dihasilkan.

Akses komunikasi yang lebih luas dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta membuka peluang baru di sektor digital.

Selain dampak sosial, aspek lingkungan juga menjadi bagian penting dalam penilaian. XLSMART dinilai memiliki tingkat transparansi yang baik dalam pelaporan emisi karbon, termasuk kategori Scope 1, Scope 2, dan Scope 3.

Perusahaan juga melaporkan penggunaan energi, air, serta pengelolaan limbah operasional dalam laporan keberlanjutan mereka.

Merza menjelaskan bahwa perusahaan telah menetapkan sejumlah target lingkungan untuk menekan dampak operasional jaringan telekomunikasi terhadap lingkungan.

“Kami juga menerapkan prinsip keberlanjutan dalam berbagai kegiatan perusahaan. Contohnya pada penyelenggaraan AXIS Nation Cup 2025, di mana kami menerapkan konsep Zero Waste Landfill dan berhasil mengelola sekitar 4.200 kilogram sampah agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir,” ujarnya.

Prinsip yang sama juga diterapkan dalam acara Ultraverse Festival yang digelar pada awal tahun 2026.

Ke depan, perusahaan berencana memperkuat implementasi ESG sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Menurut Merza, integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak lagi dipandang sebagai program tambahan, tetapi menjadi bagian dari arah pengembangan perusahaan.

“Kami ingin memastikan pertumbuhan perusahaan berjalan selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Implementasi ESG akan terus diperkuat secara terukur,” katanya.

Sustainable Fitch sendiri merupakan lembaga pemeringkat global yang memberikan analisis terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan. Sistem pemeringkatan menggunakan skala 1 hingga 5, dengan peringkat 1 sebagai yang tertinggi, serta skor numerik 0 sampai 100.

Penilaian tersebut kerap menjadi referensi bagi investor dan komunitas keuangan dalam menilai komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.

Bagi XLSMART, hasil pemeringkatan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa strategi keberlanjutan yang dijalankan pasca merger mulai memperoleh pengakuan di tingkat internasional.

Tersangka yang sempat masuk daftar buron internasional itu ditangkap di Malaysia setelah berbulan-bulan menghindari proses hukum di Indonesia.

Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui Sekretariat NCB Interpol Indonesia menyatakan Jimmy Lie berhasil diamankan otoritas Imigrasi Malaysia pada 8 Maret 2026. Buronan tersebut sebelumnya telah masuk daftar red notice sejak 22 September 2025.

Kabag Jiantra Set NCB Interpol Divhubinter Polri, Kombes Ricky Purnama, menjelaskan penangkapan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara kepolisian Indonesia dan otoritas Malaysia.

“Koordinasi dengan Imigrasi Putrajaya dilakukan sejak 3 Maret 2026 untuk membahas operasi penangkapan dan pemulangan terhadap subjek yang masuk red notice,” kata Ricky dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Setelah berhasil diamankan, Jimmy Lie langsung diproses untuk dipulangkan ke Indonesia dengan pengawalan aparat. Karena tidak tersedia penerbangan langsung dari Penang menuju Jakarta, tersangka diterbangkan melalui rute Penang–Medan.

Ia tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, sekitar pukul 17.30 WIB. Pada saat yang sama, tim Divhubinter Polri bersama penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota telah bertolak dari Jakarta menuju Medan untuk melakukan serah terima dan penjemputan resmi terhadap tersangka.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak terbang, Jimmy Lie kemudian diterbangkan kembali ke Jakarta pada Minggu malam pukul 20.00 WIB. Ia mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 22.30 WIB.

Jimmy Lie merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap hampir Rp1 miliar terkait pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL di Kabupaten Tangerang. Dalam proses penyidikan sebelumnya, ia diduga melarikan diri ke luar negeri hingga akhirnya diterbitkan red notice oleh Interpol pada September 2025.

Kasus ini kembali menyoroti celah korupsi dalam program PTSL yang sejatinya dirancang pemerintah untuk mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Namun dalam praktiknya, sejumlah pihak diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi melalui praktik suap dan pungutan ilegal.

Penangkapan Jimmy Lie menjadi langkah penting untuk mengungkap lebih jauh dugaan praktik mafia tanah yang kerap memboncengi proses pengurusan sertifikat tanah.

Aparat penegak hukum kini didorong tidak hanya berhenti pada satu tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan praktik suap tersebut.

“Peristiwa ini alarm keras bagi pemerintah. Persoalan sampah di Indonesia sudah masuk tahap darurat dan membutuhkan reformasi total dalam tata kelola,” kata Elpisina di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menyampaikan duka cita atas meninggalnya empat korban dalam insiden tersebut. Namun di sisi lain, ia menilai tragedi itu tidak bisa dipandang sebagai kecelakaan semata, melainkan konsekuensi dari sistem pengelolaan sampah yang selama ini masih bergantung pada metode penumpukan di tempat pembuangan akhir (TPA).

Menurutnya, pola lama “kumpul–angkut–buang” yang masih dominan dipakai pemerintah daerah telah menciptakan gunungan sampah yang rawan longsor dan membahayakan masyarakat di sekitarnya.

“Seluas apa pun TPA, kalau sistemnya masih tradisional, pada akhirnya akan penuh dan berpotensi menjadi bom waktu,” ujarnya.

Elpisina juga menyoroti data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang menunjukkan produksi sampah nasional mencapai sekitar 25,1 juta ton per tahun. Ironisnya, sekitar 63,97 persen pengelolaannya masih menggunakan metode open dumping atau pembuangan terbuka.

Metode tersebut dinilai sangat berisiko karena membuat tumpukan sampah tidak stabil serta menghasilkan cairan lindi yang berpotensi mencemari air tanah.

“Selain mengancam keselamatan manusia, pengelolaan yang buruk juga berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar TPA. Pencemaran air tanah akibat lindi menjadi ancaman serius yang selama ini kurang mendapat perhatian,” tegasnya.

Padahal, Indonesia telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun menurut Elpisina, implementasi regulasi tersebut masih jauh dari optimal, terutama di tingkat pemerintah daerah yang masih minim fasilitas pengolahan sampah modern.

Ia menilai peningkatan volume sampah yang terus terjadi setiap tahun tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur pengolahan, seperti fasilitas pemilahan, daur ulang, maupun teknologi pengolahan sampah menjadi energi. “Implementasi aturan tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi dan mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah yang modern dari hulu hingga hilir,” katanya.

Elpisina menegaskan reformasi tata kelola sampah tidak boleh lagi ditunda. Menurutnya, keselamatan warga dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar memindahkan masalah dari kota ke TPA. “Negara harus hadir memastikan pengelolaan sampah tidak lagi menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Alih-alih menunggu waktu berbuka dengan kegiatan santai, para peserta justru mencoba keterampilan baru: merajut tas chunky yang tengah digemari pasar kerajinan tangan.

Dalam sesi tersebut, pengrajin rajut Nadia Putri Nilamsari membimbing peserta memahami teknik dasar merajut menggunakan tangan. Benang tebal dirangkai tanpa bantuan alat, metode yang dikenal sebagai hand knitting. 

Teknik tersebut cukup sederhana sehingga dapat dipelajari siapa saja, termasuk peserta yang baru pertama kali mencoba merajut.

Nadia mengakui tahap awal kerap membuat pemula merasa kesulitan. Arah putaran benang harus tepat agar bentuk rajutan tetap seimbang.

“Di awal memang terasa menantang karena harus menyesuaikan bentuk rajutan. Jika salah putaran, bentuknya bisa berubah,” ujarnya.

Setelah peserta memahami pola dasar, proses merajut biasanya berjalan lebih lancar. Produk sederhana seperti boneka rajut bahkan bisa diselesaikan dalam waktu satu hingga dua jam.

Pada pelatihan tersebut, Nadia bersama beberapa rekannya mampu menghasilkan empat boneka rajut dalam sehari. Pengalaman tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keterampilan merajut dapat berkembang menjadi kegiatan produktif.

Menurutnya, kerajinan rajut memiliki peluang ekonomi yang cukup terbuka. Produk seperti tas rajut atau boneka handmade memiliki pasar tersendiri, terutama di kalangan pencinta kerajinan unik.

“Kerajinan rajut bukan sekadar hobi. Banyak produk yang bisa dipasarkan, mulai dari tas hingga boneka,” katanya.

Ke depan, Nadia berencana memperluas kegiatan pelatihan dengan membuka kelas merajut di berbagai tempat, mulai dari sekolah, komunitas, hingga perkantoran. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mempelajari keterampilan tersebut.

Pihak EXCOTEL Surabaya turut menyambut positif kolaborasi tersebut. Marketing Communications EXCOTEL Surabaya, Pinky Monica, melihat kegiatan kreatif semacam itu sebagai ruang pertemuan antara komunitas dan pelaku usaha kecil.

“Kami senang bisa mendukung workshop Chunky Bag. Kolaborasi dengan pelaku UMKM memberi kesempatan untuk berkembang bersama sekaligus membantu menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta tidak hanya mengisi waktu Ramadan dengan aktivitas kreatif. Mereka juga membawa pulang keterampilan baru yang berpotensi menjadi produk usaha bagi pelaku UMKM di Surabaya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Halim Iskandar, menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membatasi usia akses platform digital merupakan upaya penting dalam melindungi anak dari berbagai risiko di ruang siber.

“Langkah pemerintah ini patut kita dukung sebagai bentuk tanggung jawab negara memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak dan remaja,” kata Halim di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Meski demikian, pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengingatkan bahwa tantangan terbesar kebijakan tersebut terletak pada implementasi. Menurut dia, regulasi tanpa sistem pengawasan yang kuat berpotensi tidak efektif.

“Yang paling penting adalah implementasinya. Jangan sampai aturan ini hanya bagus di atas kertas tetapi lemah di lapangan. Pemerintah harus memastikan ada sistem verifikasi usia yang efektif, pengawasan yang konsisten, serta sanksi yang jelas bagi platform yang tidak mematuhi,” ujarnya.

Ia menilai perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Platform digital, orang tua, hingga lembaga pendidikan harus terlibat dalam pengawasan dan edukasi penggunaan internet secara sehat.

“Platform harus bertanggung jawab terhadap konten dan sistemnya. Orang tua juga perlu dibekali literasi digital agar mampu mendampingi anak ketika menggunakan internet,” katanya.

Halim juga mendorong pemerintah memperkuat program literasi digital nasional agar kebijakan pembatasan akses tersebut tidak sekadar menjadi simbol regulasi, melainkan benar-benar mampu melindungi anak dari paparan konten berbahaya, kekerasan daring, hingga eksploitasi digital.

“Regulasi penting, tetapi literasi digital masyarakat juga harus diperkuat. Tanpa itu, anak-anak tetap rentan meskipun aturan sudah dibuat,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan pembatasan usia akses digital dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman, sekaligus memastikan generasi muda tumbuh dalam lingkungan teknologi yang sehat dan produktif.

MODI menawarkan enam pilihan proteksi berbasis aktivitas, dengan masa pertanggungan harian hingga tahunan dan uang pertanggungan sampai Rp100 juta. Skema ini menyasar kebutuhan masyarakat yang menginginkan perlindungan fleksibel, praktis, dan tidak berbelit.

Direktur Pemasaran BRI Life, Sutadi, menyebut kehadiran produk digital menjadi respons atas perubahan perilaku konsumen. “Masyarakat kini terbiasa dengan layanan serba cepat. Kami ingin menghadirkan proteksi yang mudah diakses, namun tetap mengedepankan transparansi dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Dalam ajang Indonesia Enterprise Risk Management Award 2026, Bank Jakarta meraih predikat The Best Indonesia Enterprises Risk Management Gold Award (B) Excellent (4 Star) untuk kategori Regional Development Company dengan aset di atas Rp90 triliun. Penghargaan ini diberikan atas konsistensi perseroan dalam menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi dan memperkuat sistem pengendalian internal di tengah dinamika industri perbankan.

Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai, menyebut penghargaan tersebut merupakan refleksi dari upaya kolektif perusahaan dalam memperkuat fondasi bisnis. “Pertumbuhan yang sehat harus ditopang tata kelola yang kuat dan manajemen risiko yang disiplin. Budaya sadar risiko terus kami dorong agar setiap kebijakan dan strategi tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta regulasi yang berlaku,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Proses penilaian IERMA 2026 dilakukan melalui evaluasi dokumen publik seperti laporan tahunan, profil perusahaan, serta data pendukung lainnya. Dewan juri menilai berbagai aspek mulai dari lingkungan pengendalian internal, identifikasi dan mitigasi risiko, hingga efektivitas pengawasan berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di bidang manajemen risiko dan independensi fungsi audit internal juga menjadi bagian penting dalam penilaian.

Pada hari yang sama, Direktur Keuangan & Strategi Bank Jakarta, Basaria Martha Juliana, turut menerima penghargaan Indonesia Best CFO Awards 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas kepemimpinan strategis dalam menjaga kinerja keuangan yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, mengatakan raihan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas tata kelola. “Penguatan manajemen risiko dan kepemimpinan keuangan yang akuntabel adalah fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik. Kami akan terus mendorong inovasi dan kolaborasi agar transformasi perusahaan berjalan konsisten,” katanya.

Dengan dua penghargaan tersebut, Bank Jakarta optimistis dapat melanjutkan agenda transformasi, memperkuat daya saing, serta menghadirkan layanan perbankan yang adaptif dan berkelanjutan di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Informasi mengenai terpilihnya Mojtaba, Rabu (4/3/2026) diungkapkan sumber yang mengetahui proses tersebut kepada Iran International. Sumber itu menyebutkan pemilihan Mojtaba tidak lepas dari tekanan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), institusi militer elite Iran yang memiliki pengaruh besar dalam struktur kekuasaan negara tersebut.

Mojtaba Khamenei diketahui pernah bertugas di IRGC dan selama kepemimpinan ayahnya disebut memiliki kendali signifikan terhadap institusi tersebut. Faktor kedekatan dengan IRGC dinilai menjadi salah satu alasan utama dukungan terhadapnya menguat di internal Majelis Pakar.

Laporan Iran International itu diperkuat pemberitaan The New York Times yang menyebut Mojtaba sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan ayahnya sebagai kepala Republik Islam Iran berikutnya. Mengutip pejabat Iran yang mengetahui pembahasan internal, surat kabar tersebut menyebut pengumuman resmi dapat dilakukan paling cepat pada Rabu pagi waktu setempat.

Meski demikian, laporan itu juga menyebut adanya keberatan dari sejumlah ulama di Majelis Pakar. Mereka khawatir penunjukan Mojtaba dapat meningkatkan risiko dirinya menjadi sasaran Amerika Serikat dan Israel, mengingat posisinya yang strategis dan profil politiknya yang keras.

Disebutkan pula bahwa para ulama menggelar dua pertemuan virtual pada Selasa untuk membahas isu suksesi tersebut. Di saat yang sama, media Iran melaporkan sebuah gedung di Kota Qom dalam kondisi kosong ketika militer Israel mengumumkan rencana serangan udara yang menargetkan Majelis Pakar—lembaga yang secara resmi bertugas memilih dan mengawasi Pemimpin Tertinggi Iran.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dari 11 orang yang diamankan terdapat unsur aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta. Salah satu pejabat penting yang ikut dibawa adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar.

“Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut ada dari unsur ASN dan juga ada unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan,” ujar Budi.

Seluruh pihak yang terjaring OTT langsung diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa malam untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK menegaskan, keterangan dari masing-masing pihak dibutuhkan untuk menguatkan bukti awal yang telah dikumpulkan dalam tahap penyelidikan tertutup.

“Tentu nanti akan dilakukan pemeriksaan, karena memang keterangan dari setiap pihak yang diamankan itu dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti awal yang sudah dikumpulkan,” kata Budi.

Sebelumnya, KPK lebih dulu menangkap Fadia Arafiq pada Selasa dini hari di Semarang, Jawa Tengah. Ia diamankan bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Penangkapan tersebut dilakukan secara senyap sebelum kemudian dikembangkan dengan pemeriksaan paralel terhadap sejumlah pihak lain.

KPK menyebut OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek outsourcing (alih daya) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Praktik tersebut diduga melibatkan beberapa dinas, membuka indikasi adanya pola sistemik dalam pengelolaan anggaran.

“Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di Pemkab Pekalongan. Jadi, ini diduga ada di beberapa dinas,” ujarnya.

Program bertajuk NGOPLING (Ngobrol Penting) itu dilaksanakan pada Februari 2026 dengan tema “Panduan KPR Terbaru: Kiat Dapat Cicilan Ringan, Keuangan Aman”. Kegiatan ini menjangkau peserta dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Sumatera Utara.

Langkah tersebut merespons data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam survei itu, indeks literasi keuangan nasional tercatat berada di kisaran 66 persen, sementara tingkat inklusi keuangan di wilayah pedesaan masih sekitar 59,6 persen.

Dalam sesi edukasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme KPR, risiko suku bunga mengambang (floating rate), hingga strategi pengelolaan cicilan melalui skema take over. Business Development & Mortgage Strategist Ringkas, Devie Fibtarica, mengatakan skema tersebut dapat menjadi opsi bagi debitur untuk menyesuaikan kembali beban cicilan ketika memasuki fase bunga mengambang.

“Saat memasuki fase floating rate, debitur dapat mempertimbangkan KPR take over untuk mendapatkan skema bunga yang lebih sesuai dengan kondisi finansial,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Brand Manager JULO, Poppy Rosari, menekankan pentingnya literasi dalam pengelolaan kredit jangka panjang. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai struktur bunga dan tenor kredit akan membantu masyarakat menjaga kesehatan keuangan.

Sebagai perusahaan fintech lending yang berizin dan diawasi OJK, JULO menyatakan komitmennya untuk terus mendorong edukasi keuangan melalui kolaborasi lintas ekosistem. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat tidak hanya mengakses pembiayaan, tetapi juga mengelolanya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.