Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, Muhadjir yang dijadwalkan diperiksa pada Senin (18/5/2026) meminta penundaan karena memiliki agenda lain yang telah terjadwal. “Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan mengajukan penundaan pemeriksaan,” ujar Budi.

Menurutnya, penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan karena keterangan saksi tetap dibutuhkan untuk menguatkan pembuktian perkara.

Penundaan ini terjadi di tengah pengembangan kasus korupsi kuota haji yang telah menjerat sejumlah pihak. KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz.

Dalam konstruksi perkara, penyidik menduga adanya pengaturan kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai aturan, disertai aliran dana kepada sejumlah pihak. Praktik tersebut diduga memberi keuntungan tidak sah hingga puluhan miliar rupiah kepada pihak tertentu.

KPK juga mengungkap adanya pemberian uang dalam bentuk dolar AS dan riyal Saudi kepada pejabat terkait proses pengisian kuota. Dugaan ini memperkuat indikasi praktik korupsi terstruktur dalam pengelolaan kuota haji.

Meski jadwal pemeriksaan mundur, KPK menegaskan penyidikan tetap berjalan dan pemanggilan ulang terhadap Muhadjir akan segera dilakukan.

Berdasarkan riset C9 Hotelworks, nilai pasar residensial bermerek di Indonesia mencapai Rp24,7 triliun pada 2026. Meski belum sebesar negara lain di Asia, Indonesia menonjol lewat dominasi konsep hibrida yang menggabungkan hunian dan fasilitas perhotelan dalam satu proyek.

Managing Director C9 Hotelworks, Bill Barnett, mengatakan perubahan regulasi menjadi faktor utama pergeseran minat investor.
“Kerangka kepatuhan baru mendorong investor mencari produk yang sudah terstruktur secara hukum. Hunian bermerek menawarkan itu, sehingga menjadi pilihan yang lebih aman dibanding pasar sewa informal,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Pemerintah sebelumnya menetapkan bahwa seluruh properti sewa jangka pendek wajib memenuhi legalitas dan terdaftar dalam sistem digital nasional paling lambat 31 Maret 2026. Properti yang tidak patuh berisiko dihapus dari platform pemesanan online.

Di sisi lain, aturan investasi juga makin ketat. Investor asing kini diwajibkan mendirikan PT PMA dengan modal minimal lebih dari Rp10 miliar atau bekerja sama dengan pemilik lokal.

Menurut Barnett, kondisi ini menciptakan tekanan pada pasar sewa nonformal yang selama ini tumbuh pesat.
“Model sewa kecil yang tidak terlisensi akan semakin terpinggirkan. Permintaan akan beralih ke produk yang dikelola secara profesional dan memiliki kepastian hukum,” katanya.

Dengan tren tersebut, integrasi antara hotel dan hunian diperkirakan menjadi arah baru pengembangan properti di Indonesia, seiring meningkatnya kebutuhan akan investasi yang transparan di tengah regulasi yang semakin ketat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa 1 Zulhijjah 1447 H ditetapkan pada Senin, 18 Mei 2026. “Dengan terlihatnya hilal dan telah memenuhi kriteria, maka Iduladha jatuh pada 27 Mei 2026,” ujarnya dalam konferensi pers.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah menggabungkan metode hisab dan rukyatul hilal yang dilakukan di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Salah satu laporan yang menjadi dasar penetapan berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di mana hilal dinyatakan terlihat dan telah disahkan melalui proses hukum.

Sidang Isbat turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan ormas Islam, DPR RI, hingga lembaga seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dengan penetapan ini, umat Islam di Indonesia dapat mulai menyiapkan rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa Arafah dan pelaksanaan kurban. Pemerintah juga mengajak masyarakat menjadikan Iduladha sebagai momentum memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial.

Langkah ini diperkuat dengan pengenalan dua prototipe kendaraan, yakni sedan hybrid dan SUV hybrid premium, yang menjadi gambaran arah teknologi masa depan Honda. Model-model tersebut dijadwalkan mulai dipasarkan dalam dua tahun ke depan.

Presiden dan CEO global Honda, Toshihiro Mibe, mengatakan bahwa hybrid akan menjadi solusi transisi paling realistis di tengah tantangan infrastruktur kendaraan listrik yang belum merata. “Kami ingin memastikan elektrifikasi berjalan seimbang dengan kebutuhan konsumen dan kondisi pasar global,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Honda juga mengklaim teknologi hybrid terbarunya mampu meningkatkan efisiensi energi hingga 10 persen dibanding generasi sebelumnya, dengan tetap mempertahankan performa berkendara yang responsif.

Untuk mempercepat inovasi, Honda memperkenalkan strategi pengembangan “Triple Half” yang diklaim mampu memangkas waktu dan biaya produksi hingga 50 persen.

Selain itu, sistem operasi pintar ASIMO OS juga akan mulai diterapkan pada lini kendaraan terbaru guna meningkatkan pengalaman berkendara berbasis perangkat lunak.

Dengan investasi global mencapai 6,2 triliun yen dalam tiga tahun ke depan, Honda menegaskan komitmennya menuju target netral karbon 2050, sekaligus memperkuat posisi di pasar Asia, termasuk ASEAN, sebagai wilayah pertumbuhan utama.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap treatment yang tidak hanya efektif, tetapi juga mengurangi rasa sakit serta waktu pemulihan. Inovasi terbaru dengan sistem frekuensi ganda pun mulai diperkenalkan di Indonesia, menawarkan metode pemanasan jaringan kulit yang lebih stabil dan terkontrol hingga lapisan terdalam.

Vice President idsMED Aesthetics Indonesia, Andy Rahardja, menilai tren ini sejalan dengan perubahan perilaku konsumen yang kini lebih selektif dalam memilih perawatan. “Pasien saat ini tidak hanya mencari hasil, tetapi juga pengalaman treatment yang nyaman dan minim risiko,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Teknologi ini bekerja dengan merangsang produksi kolagen baru sekaligus mengencangkan jaringan kulit secara bertahap. Pendekatan tersebut dinilai mampu memberikan hasil yang lebih natural dibanding metode konvensional yang cenderung agresif.

Head of Aesthetics Marisa Theresia menambahkan, sebelum diperkenalkan ke pasar domestik, teknologi ini telah melalui serangkaian uji dan kurasi global. “Fokusnya bukan hanya pada efektivitas, tetapi juga konsistensi hasil dan kenyamanan pasien,” katanya.

Sementara itu, praktisi estetika dr. Grace melihat tingginya minat terhadap treatment non-invasif sebagai peluang sekaligus tantangan bagi klinik kecantikan. Menurutnya, inovasi menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. “Kami melihat permintaan terhadap perawatan yang cepat pulih dan tidak mengganggu aktivitas harian semakin besar,” jelasnya.

Dengan tren yang terus meningkat, teknologi pengencangan kulit non-bedah diprediksi akan menjadi standar baru dalam industri estetika, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kulit yang aman, efektif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, museum tidak lagi sekadar tempat penyimpanan artefak, melainkan harus berkembang menjadi pusat literasi sejarah yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks ini, Museum Marsinah dinilai memiliki potensi besar sebagai medium pembelajaran berbasis pengalaman dan nilai kemanusiaan.

Ia juga mengapresiasi dukungan Prabowo Subianto terhadap pembangunan museum tersebut, yang dinilai mencerminkan perhatian negara terhadap pentingnya merawat memori kolektif bangsa, khususnya terkait perjuangan buruh perempuan.
“Museum Marsinah harus dimaknai sebagai ruang edukasi publik dan refleksi kebangsaan, yang mengingatkan bahwa hak-hak pekerja dan demokrasi lahir dari proses panjang,” ujar Jhohannes dalam keterangan resminya, Sabtu (16/5/2026).

Marsinah sendiri dikenal sebagai simbol perjuangan buruh setelah wafat pada 1993 dalam upayanya memperjuangkan hak pekerja. Kisahnya menjadi bagian penting dalam sejarah gerakan buruh dan isu hak asasi manusia di Indonesia.
MADYA menilai, pendekatan museum berbasis narasi sosial seperti ini penting untuk memperkaya perspektif publik, sekaligus mendorong kesadaran kolektif akan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

Ke depan, pengelolaan Museum Marsinah diharapkan dilakukan secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga mampu menjangkau generasi muda serta menjadi rujukan dalam pengembangan museum tematik berbasis sejarah sosial di Indonesia.

Perubahan tersebut diputuskan promotor Seven Star setelah melihat perjalanan karier Afgan yang telah mencapai 18 tahun di industri musik. Katalog lagu yang luas serta basis penggemar yang kuat dinilai layak dikemas dalam format konser besar.

“Awalnya kami ingin membuat konser intimate, tapi melihat perjalanan Afgan, ini harus jadi konser besar,” ujar perwakilan promotor, Sabtu (16/5/2026).

Dari sisi kreatif, tim produksi menyiapkan konsep pertunjukan yang tidak hanya menonjolkan musik, tetapi juga narasi perjalanan karier. Setiap lagu akan dirangkai membentuk alur cerita yang menggambarkan perkembangan musikal Afgan dari masa ke masa.

Head Creative Saptoto Prasetyo menyebut kekuatan utama konser ini terletak pada banyaknya katalog lagu yang dimiliki Afgan selama hampir dua dekade. Hal tersebut menjadi fondasi untuk menghadirkan pertunjukan yang emosional sekaligus megah.

Konser ini juga akan melibatkan sentuhan orkestra yang digarap oleh komposer Erwin Gutawa. Ia menilai seluruh lagu Afgan memiliki karakter kuat untuk diolah menjadi aransemen orkestral yang lebih dramatis.

“Orkestra akan menjadi bagian dari pertunjukan, bukan sekadar pengiring,” kata Erwin.
Selain aransemen musik, produksi panggung juga dipersiapkan secara maksimal untuk mendukung konsep “retrospektif”. Penonton nantinya akan diajak menikmati rangkaian lagu yang disusun seperti potongan jurnal perjalanan hidup Afgan.

Dengan perubahan skala ini, konser RETROSPEKTIF diproyeksikan menjadi salah satu pertunjukan musik terbesar di Jakarta pada 2026. Pihak promotor pun optimistis konser tersebut akan memberikan pengalaman berbeda dibandingkan konser Afgan sebelumnya.

Konser ini tak hanya menjadi perayaan perjalanan karier, tetapi juga penanda langkah baru Afgan dalam menghadirkan kualitas pertunjukan yang lebih matang dan berkelas di industri musik Tanah Air.

Lebih dari 250 pengasuh pondok pesantren dijadwalkan hadir dalam agenda bertajuk Gerakan Anti Kekerasan Seksual di Pesantren. Kegiatan ini menjadi respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di sejumlah daerah yang melibatkan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Ketua panitia, Nihayatul Wafiroh, menegaskan perlunya langkah kolektif untuk memastikan pesantren tetap menjadi ruang aman bagi santri.

“Kasus yang muncul di berbagai daerah menjadi alarm serius. Pesantren harus menjadi tempat yang aman, bukan sebaliknya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi juga konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah konkret pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

PKB juga akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta DPR RI dan Majelis Masyayikh.

Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang memperkuat sistem perlindungan santri, termasuk mekanisme pencegahan dan penanganan yang lebih terstruktur. Upaya ini sekaligus menjadi langkah awal membangun standar keamanan baru di lingkungan pesantren secara nasional.

Langkah ini menjadi penanda meningkatnya ketidakpercayaan terhadap penanganan kasus yang dinilai berjalan lambat. Aliansi mahasiswa bersama forum tersebut menilai indikasi pelanggaran sudah cukup jelas, terutama setelah dokumen Letter C dinyatakan palsu melalui putusan pengadilan.

Ketua forum, Muhammad Rizky Firmansyah, menegaskan bahwa pencairan dana di tengah dasar hukum yang telah gugur merupakan anomali serius dalam sistem penegakan hukum.

“Ironis, uang negara tetap cair meski dasar hukumnya sudah dipatahkan. Ini alarm bahaya bagi integritas hukum,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam tuntutannya, forum mendesak KPK segera memanggil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Hera Polosia Destiny, yang diduga terkait proses pencairan dana saat perkara masih bergulir di Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali.

Selain itu, penyidik juga diminta menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan H. Dadan Setiadi Megantara, termasuk potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pihak terdekat.

Forum memperingatkan, jika tidak ada langkah konkret dalam waktu yang ditentukan, gelombang aksi akan digelar di Gedung Merah Putih KPK hingga Istana Negara.

Kasus ini kini menjadi lebih dari sekadar sengketa hukum. Di mata publik, penanganannya mencerminkan sejauh mana keberanian aparat dalam membongkar dugaan mafia tanah di proyek strategis nasional.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional yang digelar di Jakarta, Kamis (15/5/2026), dengan melibatkan akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan untuk merumuskan arah baru pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Pendiri yayasan, Martin Hutabarat dan Master Parulian Tumanggor, menilai penghentian aktivitas industri kehutanan justru membuka peluang membangun model ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

“Wilayah eks-konsesi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agribisnis berbasis masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar perwakilan yayasan.

Kawasan eks-konsesi seluas sekitar 160 ribu hektare disebut memiliki peluang untuk dikembangkan melalui skema agroforestry, perkebunan rakyat, hingga pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan bioenergi.

Sejumlah pakar turut memberikan pandangan strategis dalam forum tersebut. Van Basten Panjaitan menekankan pentingnya kepastian hukum dalam tata kelola lahan, sementara Frans B.M. Dabuke menyoroti model agribisnis berbasis kawasan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

Adapun Herbert H.O. Siagian menilai penguatan kelembagaan usaha masyarakat menjadi kunci keberhasilan, dan Frans Meroga Surung Raja Panggabean menekankan pentingnya pengelolaan korporasi profesional guna meningkatkan daya saing sektor agribisnis.

Melalui forum ini, yayasan berharap lahir rekomendasi konkret untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di kawasan Tapanuli dan Danau Toba, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi terciptanya ekosistem ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing bagi masyarakat di wilayah tersebut.