Forum Seniman Tegaskan Moratorium Revitalisasi TIM Ke Komisi X DPR

JAKARTA, theindonesiatimes – Seniman, budayawan dan pekerja budaya yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) akan menyambangi Komisi X DPR RI. Mereka akan menggelar rapat dengar pendapat umum di Gedung Nusantara 1 pada Senin, 17 Februari 2020, pukul 10.00 WIB dini hari.

Juru bicara Forum Seniman Peduli TIM Tatan Daniel menyatakan, forum seniman ini akan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dengan pembongkaran TIM yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

“Moratorium seluruh pembangunan/pembongkaran TIM oleh Pemda DKI yang dilaksanakan PT Jakpro atas nama program revitalisasi TIM,” sebut Tatan Daniel melalui keterangan pers yang diterima theindonesiatimes, Minggu malam (16/2/2020).

Tatan mengaku forum seniman peduli TIM sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, diskusi dan mediasi oleh DPRD dengan Pemprov DKI dan PT Jakpro, selaku yang akan mengelola TIM. Namun, upaya tersebut hingga saat ini tak juga menyurutkan aktifitas PT Jakpro melakukan pembongkaran dan revitalisasi seluruh area, termasuk bangunan-bangunan utama bersejarah di TIM.

‘Rapat (DPR RI) tersebut merupakan kelanjutan dari upaya mempertahankan marwah Taman Ismail Marzuki,” kata Tatan.

Kedatangan Forum Seniman Peduli TIM ke DPR RI ini juga akan diwarnai dengan pertunjukan seni yang dikoordinir oleh Mogan Pasaribu dan Exan Zen.

Selain Tatan Daniel, juru bicara lainnya yang akan turut hadir adalah Radhar Panca Dahana, Noorca M. Massardi, dan Jhohanes Marbun.

“Hal paling penting yang akan disampaikan adalah pembacaan dan penyerahan tuntutan Forum Seniman Peduli TIM ke Komisi X DPR RI,” kata Tatan.

Perlu untuk diketahui, sudah berbulan-bulan lamanya para seniman melakukan aksi “silent movement” sebagai bentuk penolakan terhadap PT Jakpro yang akan mengelola TIM selama 28 tahun setelah revitalisasi (Pergub DKI 63 tahun 2019).

Bahkan para seniman dan budayawan di beberapa daerah Indonesia bahkan WNI yang berada di luar negeri (Belanda, Belgia, Jerman, Austria, Canbera Australia, Portugal, Amerika, Inggris, Swedia, Malaysia dan Taiwan) turut menolak rencana berdirinya hotel di Pusat Kesenian TIM tersebut, dan mereka juga memberikan dukungan terhadap gerakan #saveTIM dari Forum Seniman Peduli TIM.

WNI yang berada di luar negeri itu mengirimkan video, foto-foto dengan slogan maupun foto menutup sebelah mata dengan tangan sebagai simbol perlawanan agar kesenian dan kebudayaan jangan dipandang sebelah mata.

“Ini menunjukkan bahwa Taman Ismail Marzuki bukan hanya milik seniman Jakarta saja, tapi sudah menjadi milik seluruh warga negara Indonesia yang patut dijaga kelestariannya sebagai situs cagar budaya,” kata Tatan.

Menurutnya, revitalisasi TIM merupakan penghancuran ruang kebudayaan dan ruang kreatif bagi seniman. Hal semacam ini adalah “Genosida Kebudayaan”.

Salah satu aksi monumental yang telah dilakukan oleh Forum Seniman Peduli TIM adalah pertunjukan terakhir di atas puing reruntuhan bangunan bersejarah Gedung Teater Graha Bhakti Budaya, pada Jumat, 14 Februari 2020 lalu.

Berikut ini adalah pernyataan sikap tegas Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki :

Kami Seniman, Budayawan dan Pekerja Budaya yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM, yang bekerja dan berkreasi di dalam kompleks Taman Ismail Marzuki sepanjang usianya, berdasar pada :

  1. Tetap dipaksakannya pelaksanaan pembongkaran/pembangunan TIM yang didasarkan pada desain “Revitalisasi” dari Pemda DKI Jakarta walau sudah kami tolak dengan keras.
  2. Tetap berlakunya ketentuan dalam Pergub 63 Tahun 2019 yang memberi wewenang pada Jakpro sebagai pengelola TIM selama 28 tahun mendatang.
  3. Dinafikannya maksud dan misi dari Alm. Ali Sadikin, Gubernur DKI sejak 28 April 1966 – Juli 1977, pada saat mendirikan TIM sebagai “Rumah Ekspresi Seniman/Budayawan”.
  4. Dikhianatinya konstitusi kita, UUD ’45 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi : ”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Maka dengan ini, kami menuntut dengan keras :

a. Moratorium seluruh pembangunan/pembongkaran TIM oleh Pemda DKI yang dilaksanakan Jakpro atas nama program “Revitalisasi TIM”.

b. Mencabut segera ketentuan tentang pemberian wewenang pada Jakpro sebagai pengelola TIM berapapun kurun waktunya.

c. Menghentikan segala bentuk revitalisasi – apapun terminologi yang digunakan – sebelum ada pembicaraan yang komprehensif dengan seniman/budayawan/pekerja budaya sebagai pemangku kepentingan.

d. Para pejabat negara/publik, baik di Pusat maupun Daerah, terutama DKI Jakarta, mengubah cara pandang mereka yang keliru dan menyesatkan tentang makna, peran dan fungsi Seni dan Kebudayaan dalam sejarah bangsa ini.

e. Memosisikan kembali kebudayaan sebagai pondasi dari pembangunan bangsa dan negara di seluruh dimensinya dan membangun infrastruktur yang dibutuhkannya sebagai obligasi konstitusional sekaligus sebagai investor bangsa. (EDO)