FSGI Khawatir Mendikbud Akan Hentikan Zonasi Siswa

JAKARTA, theindonesiatimes – Ada beberapa catatan kritis Federasi Serikat Guru Indonsia (FSGI) terkait pendidikan Indonesia sepanjang 2019 yaitu FSGI Khawatir Mendikbud Nadiem Makarim Akan Menghentikan Zonasi Siswa dan FSGI mengapresiasi Keputusan MA Menolak Gugatan Uji Materi tentang Zonasi PPDB

FSGI khawatir Mendikbud Nadiem Makarim akan menghentikan kebijakan zonasi siswa pada 2020.

Padahal zonasi siswa merupakan pintu masuk perbaikan kualitas pendidikan di tanah air.

“FSGI mendukung agar Mendikbud baru, Mas Nadiem terus melanjutkan kebijakan zonasi siswa, tentu dengan perbaikan-perbaikan,” kata Sekjen FSGI Heru Purnomo di Jakarta, Selasa (10/12).

Heru mengatakan bagi FSGI prinsipnya adalah apapun model sistem zonasi PPDB nantinya, terpenting tidak merugikan siswa termasuk guru.

“Silakan saja mengubah komposisi prosentase: jarak misalnya, menurunkan menjadi 70-75%. Tetapi terpenting hak anak yang akademiknya di bawah, tak mampu secara ekonomi, dan berumah dekat sekolah untuk bersekolah di sekolah yang dekat jaraknya dari rumahnya,” ungkapnya.

Dikatakan Heru, sudah menjadi keharusan pemerintah (daerah) melengkapi sarana-prasarana sekolah, ruang kelas jika di zona tersebut kelebihan peserta didik pendaftar. Termasuk sebaran gurunya (di satu zona) karena tak berimbang dengan jumlah siswa.

Kemudian pendataan siswa harus dimulai dari sekarang. Oleh karena itu menurut Heru, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara kepala daerah (dinas). Agar PPDB dengan skema baru ini justru tidak memproduksi masalah baru yang merugikan hak calon peserta didik.

Sementara itu, FSGI juga mengapresiasi Keputusan MA menolak gugatan Uji Materil masyarakat Surabaya terkait Pemendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB (yang ada zonasi di dalamnya).

Putusan MA tersebut adalah Nomor 41 P/HUM/2019. MA memutuskan jika kebijakan zonasi PPDB tidak bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Hal tersebut disampaikan Satriwan Salim (Wasekjen FSGI).

Dijelaskannya, FSGI juga menyambut positif rencana Mendibud menghapus UN. Tetapi bagi FSGI evaluasi terhadap pembelajaran harus tetap ada, karena demikian perintah UU Sisdiknas.

Bagi FSGI, UN harus direposisi: Kedudukan, Pola, Tujuan, dan Fungsinya. Kedudukan UN selama ini apalagi dengan adanya zonasi siswa adalah sangat tidak relevan. Sebab siswa masuk alih jenjang (SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke PT) bukan berdasarkan hasil UN.

Tujuan UN harusnya untuk pemetaan capaian belajar berdasarkan karakteristik daerah, bukan alat untuk menilai siswa.

Pola UN seperti sekarang sudah sangat tertinggal dibanding negara maju.

Evaluasi pembelajaran sebagai perintah UU Sisdiknas, haruslah tetap ada tetapi polanya bisa di Kelas 4 SD, Kelas 8 SMP, dan Kelas 11 SMA. Kemudian UN jangan lagi disamakan pelaksanaannya antardaerah tiap tahun. Pemetaan tak mesti tiap tahun dan di akhir tahun sekolah. (Ivan)