INDEF Nilai Pemerintah Dan BUMN Masih Butuh Waktu Di Industri 4.0

JAKARTA, theindonesiatimes – Memasuki era industri 4.0 dimana hal tersebut sudah mulai diterapkan di Jerman kemudian menyusul Cina, Jepang dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia menurut pengamat ekonomi Indef Bima Yudhistira, pemerintah dan BUMN belum siap secara matang.

“Menurut saya masih butuh waktu buat pemerintah dan BUMN dalam menghadapi industri 4.0. Negara kita butuh waktu 10-20 tahun ke depan untuk mempersiapkan Industri 4.0. Dan saat ini yang lebih penting untuk dilakukan adalah melakukan konsolidasi bersama antara pemerintah dan BUMN sehingga bisa saling bersinergi untuk mendukung berjalannya industri 4.0,” jawab Bima.

Di era Industri 4.0 yang identik dengan penggunaan tehnologi di semua sektor dikatakan Bima bahwa BUMN harus banyak belajar dari negara lain terhadap tantangan perubahan tehnologi yang ada saat ini. Selain itu di sisi lain juga tidak serta merta akan membuat angka penganguran bertambah banyak melainkan justru akan membuka lapangan kerja baru dan mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan di BUMN.

“Melalui acara ini perwakilan-perwakilan dari BUMN mereka harus bisa membuka mata terkait dengan strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan oleh BUMN untuk mencapai industri 4.0 dengan banyak belajar dari pengalaman negara-negara lainnya sehingga harapannya strategi BUMN ke depannya bisa lebih fokus dalam menjawab tantangan perubahan tehnologi. Ketakutan akan membludaknya penganguran karena adanya industri 4.0 faktanya di Jerman sendiri tingkat pengangurannya paling rendah di dunia karena muncul jenis pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan skill-skill baru. Meningkatkan industri 4.0 berarti kemampuan sdm kita juga harus meningkat, jangan lagi ada di tangan asing tapi jestru harus ada di tangan anak bangsa,” kata Pengamat Ekonomi INDEF Bima Yudhistira kepada redaksi Theindonesiatimes.Com saat ditemui usai acara Seminar Nasional BUMN dgn tema Menakar Kesiapan Perusahaan BUMN Menapaki Era Industri 40 dan Peleburan Bisnis Sampingan BUMN di Jakarta, Rabu (5/2).

“Menurut saya acara ini memberikan wawasan baru tentang gimana sih BUMN dalam menghadapi industri 4.0 yang biasanya kan lebih ke start up tapi inikan ke BUMN jadi lebih kayak terbuka lagi aja sebenarnya apa sih regulasinya boleh dan enggak bolehnya dan bagaimana dari kacamata BUMN-BUMN lainnya dari beda sektor kayak bank, kontraktor dll. Di Jasa Marga justru membuka lapangan kerja baru karena memanfaatkan tehnologi untuk memudahkan pekerjaan kita jadi lebih efektif dan efisien. Seperti S.O.P rest areanya kita yang tadinya manual sekarang bisa lebih cepat karena sudah digital lalu penggunaan e-money juga mempermudah masyarakat untuk bayar tol,” ucap Manajemen Trainee Jasa Marga Adinda Kariz Putri kepada redaksi saat ditemui disela-sela acara berlangsung.

Belum siapnya pemerintah dalam menghadapi industri 4.0 membuat banyak BUMN mengalami kendala dan begitu pun dengan persepsi yang terjadi selama ini di lapangan juga ikut menjadi salah kaprah.

“Salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMN memang berkaitan dengan kebijakan-kebijakam pemerintah dan insentif-insentifnya. Yang dimaksud dengan industri 4.0 adalah membangun industrinya dengan tehnologi bukan servicesnya yang dibangun, jangan kebalik. Dan ini yang selama ini terjadi di negara kita. Harapan saya agar ke depannya BUMN bisa lebih profesional yang kemudian juga bisa menyimbangkan antara harus melayani masyarakat dengan PSO nya dan fungsi untuk meningkatkn profitabilitas,” tutur Bima.

“Kalau dari Jasa Marga sekarang kita lagi fokus ngembangin lab iyoti yang baru di Jakarta-Tangerang dimana dalam lab tersebut punya 14 inovasi yang akan kita kembangkan buat ke depannya. Lab iyoti itu sebagai inkubator pengembangan dari ide inovasi di jalan tol misalnya mau pakai VR atau ER percontohannya bisa di iyoti dulu. Yang dirasakan selama ini mungkin kayak regulator di industri 4.0 harus disiapin benar-benar matang dan fokus, jadi BUMN-BUMN bisa langsung eksekusi karena regulatornya ada. Jangan nanti kita sudah eksekusi tapi regulatornya dari pemerintah belum siap jadinya kita juga bingung mau ngelangkah lebih lanjut. Kalau sudah jadi kan kita jadi tau ke depannya mau ngapain,” tutup Adinda. (Danur Santi)