INVESTASI SINGKONG BODONG, GUNAKAN LAHAN HTI ILLEGAL DI RIAU

Raut kekesalan Paisal Lubis tak bisa disembunyikannya. “Ini pelanggaran hukum yang luar biasa,” ujarnya. Dia seorang advokat di Jakarta. Paisal kesal betul tentang ulah perusahaan di Pekanbaru, Riau. Perusahaan itu yang dilaporkannya ke Polda Riau, tanggal 17 April 2020 lalu. Paisal melaporkannya dengan pelanggaran tindak pidana penipuan, Pasal 378 KUHP dan tindak pidana pencucian uang. “Karena melakukan penipuan dengan kerugian sampai Rp 4,1 Miliar,” paparnya. Perusahaan yang dilaporkan ke Polda Riau itu bernama PT Sumatera Tani Mandiri.

Muasal kasus itu bermula dari kisaran Desember 2019 lalu. Dirketur utama perusahaan itu, menawarkan investasi singkong di kawasan Sorek, Pelalawan, Riau. Namanya Muhammad Yusuf Hasyim. Dalam tawarannya, dia mengaku memiliki mandat untuk mengelola lahan di kawasan itu. Dia membuat program menanam singkong unggul, yang panennya akan menghasilnya banyak keuntungan. Ditambah lagi, Yusuf menjanjikan hasil panen akan dibagikan 10 persen untuk anak yatim. Inilah yang memincut seorang pengusaha nasional menanam uangnya sebagai investor untuk proyek itu. Maka dibalutlah perjanjian kerjasama antara PT Sumatera Tani Mandiri dengan investornya, Desember 2019. Jumlah yang diinvestasikan senilai Rp. 4,1 Miliar lebih.

Eh waktu berjalan, ternyata proyek investasi singkong yang ditawarkan itu, tak sesuai perencanaan. Karena banyak kejanggalan dalam pengerjaannya. Alhasil sang investor minta uangnya dikembalikan. Tapi pihak STM tak memenuhi. Alhasil uang itu pun entah kemana. Ketika lahan singkong di kroscek di kawasan Sorek, Pelalawan, Riau, tampak memang singkong ada yang ditanami. Tapi hanya kisaran 110 hektare saja. Sementara perjanjian dengan investor tersebut, sebanyak 186 hektare. Sisanya, masih belum jelas. Sementara dari program kerja yang ditawarkan, mestinya telah ditanami keseluruhan lahan di kisaran pertengahan tahun 2020. Tapi nampak dari lokasi di lapangan, hal itu jauh panggang dari api. Disinilah gelagat penipuan mulai tercium. Alhasil laporan ke Polda Riau pun dilayangkan. “Kita berharap kasus ini bisa mendapatkan keadilan oleh aparat penegak hukum,” terang Paisal Lubis lagi.

Setelah ditelisik, ternyata pelanggaran hukumnya sangat banyak. Tak sekedar menipu dengan meraih keuntungan. PT Sumatera Tani Mandiri ternyata tak memiliki kewenangan menggarap lahan tersebut. Pasalnya lahan itu statusnya merupakan Hutan Tanaman Industri. Nah, perijinan pengelolaan pengusahaan lahan itu jatuh pada PT Arara Abadi. Bukan pada PT Sumatera Tani Mandiri. Itu dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan nomor: SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Konsesi perijinan Hak Penguasahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT Arara Abadi sebanyak 3000 hektare. Nah, kawasan HTI yang di Sorek, Pelalawan, masuk dalam distrik wilayah Nilo, Pelalawan. Makanya dikenal dengan istilah distrik Nilo.

Ketika mendapat ijin konsesi itu, PT Arara Abadi menggandeng masyarakat setempat untuk membuat proyek ‘tanaman kehidupan.’ Ini sesuai dengan ijin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI) tadi. Masyarakat pun membentuk perwakilan, yang disebut ‘Tim 15’. Lalu, untuk mempercepat protek ‘tanaman kehidupan’ itu, seolah mereka memerlukan investor. Ditunjuklah PT Sumatera Tani Mandiri tadi sebagai investor, untuk membiayai proyek tersebut. Nah, dengan dalih itulah, kemudian perusahaan itu malah mencari-cari investor lain supaya menanamkan uangnya. Alhasil PT STM banyak meraup uang dari mana-mana. Termasuk dari masyarakat kecil, yang ditawarkan program investasi singkong. “Padahal mereka hanya bermodal adanya perjanjian dengan masyarakat setempat bahwa mereka itu investor, tapi itu digunakan untuk mencari investor lain, ini jelas pelanggaran hukum,” terang Paisal.

Bukan itu saja. Sejak itu lahan itu kemudian digarap oleh PT STM. “Padahal mereka tak punya hak secara hukum, mereka tak berwenang menggarap lahan itu,” terangnya lagi. Karena, sambungnya, lahan itu tergolong sebagai wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI). Dari data yang ada, perusahaan STM sama sekali tak pernah mendapat ijin HTI dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melainkan ijinnya dimiliki oleh PT Arara Abadi. Antara PT Arara Abadi dan PT STM,  belum pernah terjadi peralihan hak penguasahaan HTI tersebut. “Jadi atas dasar apa mereka menggarap lahan itu?” tegas Paisal. Hebatnya lagi, dalam akta perjanjian kerjasama yang dibuat PT STM, mereka mematok harga biaya sewa lahan sebanyak Rp 3 juta per hektare. “Ini jelas penipuan, bagaimana mungkin mereka tak punya hak tapi kemudian mematok biaya sewa lahan,” ujarnya.

Karena memang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Penguasahaan Hutan Tanaman Industri, disebutkan dalam Pasal 7, bahwa hak pengusahaan HTI tak dapat dipindahtangankan tanpa adanya persetujuan dari Menteri. Nah, selama ini belum pernah terjadi perpindahan hak pengusahaan HTI antara PT Arara Abadi ke PT STM. Ini jelas perusahaan itu menggarap lahan HTI secara illegal.

Inilah yang membuat Paisal Lubis berang bukan kepalang. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan telah meraup untung Miliaran rupiah, dan menggunakan lahan HTI tanpa ijin. “Kita berharap Polda Riau segera bertindak demi melindungi kepentingan masyarakat, supaya tak jatuh lagi banyak korban,” teganya.