Jalan Panjang Berliku Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

JAKARTA, theindonesiatimes – Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia.

Menurut Guru Besar Universitas Hasanudin Prof. Dr. Marthen Napang, SH, MH, MSi, kepada TheIndonesiaTimes.com akhir pekan lalu. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum.

Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka.

Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada ’birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan

feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang. Saat digulirkannya reformasi, bangsa Indonesia pada awalnya memiliki suatu harapan adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi yang telah berlangsung.

Namun, kenyataannya, hingga detik ini wujud tindakan pemberantasan korupsi belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Bahkan, tindakan korupsi terlihat makin menyebar tidak saja di kalangan Pusat tetapi telah sampai pula di tingkat Daerah.

Korupsi Meningkat

Perkembangan tindak pidana korupsi, makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra – ordinary crimes). Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra – ordinary crimes), maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Namun, kenyataannya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani korupsi selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung memposisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara biasa pula. Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi.

Seharusnya tindakan korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi kenyataan yang ada justru tidak berubah, dan bahkan makin menjadi-jadi. Saat ini, masyarakat sudah demikian skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah.

Kenyataan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama dalam mengadili koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah selalu menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindakan hukum terhadap kasus korupsi.

Harapan masyarakat agar para pelaku tindak pidana korupsi mendapat ganjaran hukuman yang setimpal telah banyak dilontarkan. antara lain : mengkriminalisasikan korupsi sama dengan pencurian dan perampokan; pelakunya dapat dikenai pidana maksimal berupa potong tangan, dan kalau meninggal dianjurkan tidak perlu disholati.

Selain itu, harapan agar pemberian hukuman dalam jumlah maksimal seperti pidana penjara seumur hidup lainnya sesuai berat ringannya kesalahan pelaku kasus-kasus korupsi dimaksudkan pula

Pertama untuk memberikan shock therapy (efek kejut) secara berulang-ulang sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku maupun calon-calon pelaku korupsi.

Kedua, memutus stelsel dan mekanisme korupsi yang sudah berurat berakar. Pelaksanaan hukuman secara maksimal (lama) diharapkan dapat memotong jalur-jalur korupsi yang telah terbangun bersama tokoh-tokoh yang dikenai pidana itu.

Strategi penghukuman yang keras sangat diperlukan, karena korupsi bukan merupakan penyimpangan perilaku (deviant behavior). Korupsi adalah tindakan yang direncanakan penuh perhitungan untung rugi (benefit-cost ratio) oleh pelanggar hukum yang memiliki status terhormat. Mereka tidak saja pandai menghindari jeratan hukum dengan jalan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri.

Pengerahan segenap kemampuan dan kewenangan diperhitungkan secermat mungkin, sehingga orang lain hanya bisa merasakan aroma korupsi, namun tidak berdaya bila harus membuktikan hal tersebut. Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan.

Alasan mengapa korupsi dianggap merupakan persoalan sosial karena korupsi telah mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi pun harus dianggap sebagai persoalan psikologi sosial, karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.

Tegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi  

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya.

Pemerintah menyadari bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2019 – 2024, dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, maka kebijakan penyelenggaraan negara 2019 – 2024 diarahkan untuk menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara :

1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan.

2. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

4. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, professional, produktif dan bertanggung jawab.

5. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

6. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.