KEMBALI KE ‘REPUBLIK’

Oleh: Irawan Santoso Shiddiq, SH  

“…that in the present world there is simply nothing that can offer itself as a republic”

“Bahwa di dunia sekarang ini tidak ada negara yang pantas disebut republik”

(Dr. Ian Dallas, The Entire City, 2015)

Republik. Ini bukan kosakata bahasa Indonesia. Tak dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Minang, Batak, Madura, Makassar apalagi Papua. Tapi manusia nusantara banyak menggilainya. Bahkan ada yang rela mati demi-nya. Ironi.

Karena republik dari kata ‘res publica’. Ini melanglang jauh dari Plato. Lalu sempat didengungkan Cicero di masa Romawi. Kemudian dilambungkan lagi Jean Bodin di era abad pertengahan. Mereka bertiga yang pernah menyuarakan ‘republik’.

Res publica, urusan umum. Tentang tatamodel sistem pemerintahan. Kosakata ‘republik’ menjelma pada masa Romawi. Ini sebuah imperium tangguh. Dari masa pra Islam sampai setelah Islam. Masa kebesaran Eropa yang berada pada Romawi. Allah Subhanahuwataala pun meletakkannya tak biasa. Dialah imperium satu-satunya yang ada disebut dalam Al Quran: AR RUM. Bukti Romawi tak bisa sekedar dilupakan.

Romawi memiliki fase panjang. Dari sungai Tiberias, awalnya berdiri, sampai tatkala Konstantinopel ditaklukkan Utsmaniyah, 1453. Itulah sekuel melebar tentang Romawi. Imperium itu pernah mengalami masa republik, kekaisaran sampai Monarkhi. Romawi pun berkali berganti mitos. Dari pagan, lalu menjadi Nasrani, pasca Konstantin menjadi Kaisar di Konstantinopel. Tapi dari sinilah model tatapemerintahan era kini ditiru.

Masa Romawi itulah republik sempat menyala-nyala. Tapi tak semua era Romawi, republik membahana. Ada masa tatkala Romawi menjadi republik abal-abal. Melekatkan namanya pada republik, tapi sudah bukan merunut teorinya. Inilah fase yang kini juga berlangsung. Banyak state (negara) melabelkan dirinya pada republik, padahal bukan. Karena berbeda dari pondasi awal republik diciptakan.

Karena republik bukan sekedar bahasa undang-undang. Tatkala konstitusi meletakkan, tak seolah republik sudah dianggap sah. Walau tanpa makna. Karena republik itu sebutan, tatamodel pemerintahan yang ideal. Bukan sekedar sah diletakkan dalam konstitusi, lantas dinamakan ‘republik’. Persis tatkala Romawi dikendalikan Octavianus (Augustus). Fase pasca Julius Caesar disingkirkan. Fase itulah Romawi hanya melekatkan republik, tanpa lagi praktek secara benar. Fase inilah yang berlangsung kini. Jamak State menyematkan kata republik sebagai tatamodel pemerintahan, padahal bukan. Karena prakteknya jauh dari Republik yang dikonsepkan.

Melongoklah jauh ke Romawi. Masa sebelum Masehi. Era sebelum Isa Allaihisalam dilahirkan, abad 1 Masehi. Jauh sebelum Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam juga muncul ke dunia, abad 7 Masehi. Disitulah Republik membahana.

Titus Livius (Livy), 17 M, sejararawan Romawi berkisah. Dia menulis kitabnya, ‘Ab Urbe Conditia Libri’. Catatan tentang Romawi dan orang-orang Romawi. Dari situlah kisah Republik terbaca. Tereposkan tentang Romulus (753 SM), Raja pertama Romawi. Dia menyatukan rakyatnya di tepi Sungai Tiberias, Roma, dalam hukum dan agama. Tauhid menjadi kata kunci. Tapi kisah Romulus banyak dibelokkan sejarah. Seolah dia dibesarkan Srigala. Seolah dia digambarkan putera dari dewa Mars. Ini mitos untuk memelesetkan kisah Romulus yang sejatinya. 

Romulus mendirikan Romawi. Dia menjadikan sekelompok kaum cerdik pandai sebagai penasehat kegiatannya sebagai raja. Itulah senator.  Senator dari kalangan kelas tertentu, kaum kaya dan agama. Romawi kemudian membesar. Melebar dari Roma hingga belantara Eropa. Keturunan Romulus tergoda dunia. Mulailah Romawi berubah. Tak lagi Monarkhi yang ideal. Tirani kemudian membelenggu. Bak siklus Polybios berkisah. Dari Monarkhi menuju Tirani. Keturunan Romulus memerintah hingga masa Raja Lucius Tarquinius Superbus. Selepas itu, datanglah seorang kuat dari kaum patrician. Dialah Lucius Junius Brutus. Ini bukanlah Brutus yang serupa dengan yang membunuh Julius Caesar. Bukan Brutus yang itu. Karena Brutus I di era 509 BC. Pembunuh Caesar itulah keturunannya, Marcus Junius Brutus. Tapi Brutus I inilah pendiri republik Romawi.

Brutus I menyingkirkan tirani keluarga raja sebelumnya. Dia mengasingkannya. Lalu Brutus mengambil alih Romawi. Dia membuat tatamodel baru, mengikuti apa yang disebut Plato, ‘republik’. Urusan umum. Atau urusan bersama. Masa itulah Romawi pantas disebut republik. Karena Brutus menjadikan senator sebagai partner kerjanya. Kaum tribune itulah yang dilayaninya. Itulah masa Romawi mengenal ‘virtue’. Ini bahasa lain dari futtuwa atau nobility. Inilah futtuwa yang dikenal dalam Islam.

Plato (360 SM) melontarkan republik. Sama halnya dengan Aristoteles. Politeia dari kata ‘polis’. Ini artinya kota. Tentang bagaimana kota yang ideal. Max Earnst, abad 19, menterjemahkan lukisannya menjadi “The Entire City”. Kota yang utuh. Itulah dari politeia. Kota yang diurus bersama-sama. Itulah ‘res publica’. Antara Raja, senator dan tribunal saling terkait. Tak ada jejak pemisah. Masa itulah yang diperankan Romawi masa Brutus I menjadi Raja. Republik Romawi yang sesungguhnya.

Lalu seperti kata siklus Polybios, Romawi kemudian berubah. Dari Monarkhi kembali menjadi tirani. Lalu menjadi aristokrasi. Makin besar imperium Romawi, makin berubah menjadi aristokrasi. Alhasil kekuasaan kemudian berubah ditangan individu. Kaisar memerintah dengan tangan besi. Senator tak lagi dianggap peduli. Republik Romawi pun kembali mengalami kemunduran. Hingga berlangsung menjelang era kejatuhan Julius Caesar. Dia merebut kekuasaan secara tak sah. Disitulah Marcus Brutus, cucu dari Julius Brutus, membunuh sang Caesar. Drama pembunuhan itu berlangsung di depan para Senator. Inilah kisah dramatis Romawi yang terobsesi hingga kini.

Kala itulah hadir Cicero, pemikir tangguh masa Romawi. Dia menelorkan kitabnya kesohor: ‘De Re Publica”. Cicero kembali mengingatkan Romawi akan republik yang ideal. Republik yang dibangun Brutus I.

Kitab Cicero itulah yang kemudian diambil manusia abad pertengahan. Itulah ‘de re publica’ diterjemahkan menjadi ‘state’ (english), ‘staat’ (Dutch), lo stato (Italia), le’etat (France). Inilah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata: “negara”. Tentu khazanah bahasa hanya mengenal “nagara” dan “nagari” di Minangkabau. Tapi “negara” berbeda dengan “nagara” atau “nagari”. Karena “negara” itu hanya terjemahan untuk kata “state” tadi. Aslinya dari kata “statum” bahasa Latin. Artinya stabil. Mestinya tak pas disebut “negara Indonesia”. Melainkan “Stabil Indonesia”. Karena negara berasal dari kata “state” tadi.

Karena kesalahan kata dan makna inilah yang merusak bangsa. Lucius Anneus Seneca (4-65 M), penasehat Kaisar Nero, sejarawan Romawi penganut aliran Stoik, setuju dengan hal itu. Dia mengatakan, bahasa harus sesuai dengan maknanya. Salah satu jalan untuk mengembalikan virtue, melalui pengembalian bahasa. Inilah yang dikutip Ian Dallas dalam kitab-kitab politiknya.

Cicero pun berupaya mengembalikan lagi ‘republik’ Romawi. Karena pasca masa Augustus, Romawi menggila. Memang melekat label republik. Tapi Romawi tak lagi menjadi ‘urusan umum’. Melainkan Kaisar dibawah kendali sebuah institusi, yang tak dikenal dalam tatamodel penguasa. Itulah Legiun. Para tentara mengendalikan Romawi. Kaisar Romawi di bawah kendali Legiun.

Cornelius Tacitus (56-117 M), senator Romawi, menulis dua kitab kesohor: Annals dan Histories. Tacitus menceritakan tentang Romawi di bawah kontrol Legiun. Kaisar tak memerintah. Senator mandul. Tribune (rakyat) menjadi korban. Tapi para kaum passif, tak melawan kendali Legiun itu. Republik Romawi hanya nama.

Inilah yang dimaksud Ian Dallas. Dalam bukunya, ‘The Entire City’ (2015), dia menggali lagi peristiwa itu. Bak de ja vu. Sejarah kembali berulang. Orang Perancis mengatakan, ‘le histoire de repete’. Sejarah berulang. Masa Romawi kembali terjadi lagi. Tatkala Romawi dulu dikendalikan Legiun. Dulu mereka menyebutnya Republik Romawi. Kini ‘republik-republik’ di bawah kendali Bankir. Inilah Legiun bak pengendali republik. Bankir dan Legiun setali tiga uang. Inilah masa okhklokrasi. Bukan lagi demokrasi. Tatkala pemerintahan dikendalikan gerombolan perusak. Bukan lagi ‘urusan umum’ atau res publica. Karena senator sama-sama mandul. Bak kasim yang dikebiri. Ada tapi tak berfungsi. Kaisar dan Presiden atau Perdana Menteri, tak berguna. Dulu Kaisar mengabdi pada Legiun Romawi. Kini Presiden atau Perdana Menteri dari republik, hanya menjadi debitur bagi para Bankir. Merekalah pengontrol republik yang sesungguhnya. Inilah perulangan sejarah, yang ditunjukkan Ian Dallas (Shaykh Abdalqadir as Sufi) dalam kitab tetralogi politiknya.

Republik era kini tentu disambungkan Jean Bodin. Dari Plato sampai Cicero. Lalu diteruskan Bodin (1530-1596). Inilah era tatkala Eropa tengah kegelapan. Masa ketika Islam tengah terang benderang. Boding sang member of parliement di Tolouse. Dia hidup di masa Raja Louis menjadi Monarkhi. Tatkala kerajaan Perancis berubah menjadi tirani. Karena azas ‘the king can do no wrong’ membahana. Tatkala Raja dianggap tak bisa digantikan, karena dikultuskan sebagai utusan Tuhan. Kala itulah Bodin menggelontorkan “De Republica”, kitabnya. Bodin membangkitkan lagi tentang republik, urusan umum. Karena Monarkhi telah berubah menjadi Tirani di Eropa.

Bodin mengatakan, faktor manusia bisa hidup bersama, pengaruh kesatuan pemerintahannya. “Suatu negara tak memiliki ‘summa protestas’, bak pemerintah tak bertunas”, katanya. Sekali lagi, “negara” itu terjemahan dari “state”. Bodin menitikberatkan pentingnya soverignity. Ini diterjemahkan ‘kedaulatan’. Soverignity penting bagi pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan rakyat (tribune). Syarat pokok summa protestas, kata Bodin, kekuasaan membuat hukum  (legem universis ac singulis civibus dare passe). Dari sinilah sumber soverignity. Kedaulatan itu mutlak diperlukan. Dari mana sumber hukum itu? Bodin meletakkan dua hal. Dari Tuhan dan dari manusia. Soverignity dari Tuhan itulah yang berlaku valid. Hukum Tuhan. Barulah kemudian hukum manusia bisa mengikutinya. Bodin meletakkan kedaulatan Tuhan sebagai pondasi utama. Itulah bangunan dasar untuk membuat “De Republica”. Kata Bodin. Karena, Bodin mengatakan, pemerintah yang tak kuas untuk menindas pengaruh dominasi feodalisme, malah berbahaya.

Itu pula yang dihembuskan Cicero. Hukum, kata Cicero, merupakan manifestasi akal Tuhan. Disampaikan pada umat manusia melalui jiwa dan akal budi seseorang yang bijaksana. Bukan hukum yang berasal dari akal manusia (ratio). Tapi hukum yang ada dalam diri manusia dengan kekuatan yang berasal dari dirinya.

Lukisan Max Ernst, menggambarkan tentang ‘kota yang ideal’. Dikutip oleh Dr. Ian Dallas dalam buku ‘The Entire City’.

“Hukum kodrat itu tak berubah-ubah dan tidak mempunyai perbedaan dalam masyarakat yang berbeda. Setiap orang mempunyai akses kepada standart dari hukum yang tertinggi ini dengan menggunakan akal. Hukum yang tertinggi itulah pencerminan Divine Law”, Cicero berkata.

Dari Cicero sampai Bodin, unsur utama Republik tentu berada pada posisi hukum. Bodin mengatakan soverignity jadi kata kunci “de Republica” agar pemerintah bisa berdaulat penuh. Dan itu berasal dari Tuhan. Cicero mengatakan, divine law itulah kekuatan utama ‘ de republica’.

Sementara modern state membaliknya. Ratio scripta, mengutip Immanuel Kant, menjadi pondasi utama. Karena hukum rasio alias logos, inilah yang menggantikan hukum Tuhan. Inilah yang melahirkan positivisme. Inilah yang disebut hukum positif. Kontra dari hukum alam, yang dari Tuhan. Dari ratio scripta inilah muncul kekuatan liar pengendali negara-negara. Merekalah para bankir, yang memanfaatkan azas essensialisme, mengkudeta eksistensialisme. Kebenaran berlandas rasio, yang membalikkan kebenaran sejati. Martin Heideger bilang, inilah ‘kebenaran’ yang bukan kebenaran. Karena Heideger kembali membuat kebenaran ala rasio itu, filsafat, telah tamat. Dan kembali pada kebenaran ala eksistensialis. Dan itu berada pada kebenaran ala Wahyu. Itulah kebenaran Islam.

Dari fakta inilah republik era kini tak layak disebut sebagai ‘de republica’. Alias republik yang keliru. Karena tak bertumpu pada hukum fitrah. Melainkan berpondasikan pada hukum ala ratio atau sebatas daya khayal manusia belaka. Inilah yang melahirkan hukum positif, berikut dengan para perangkatnya.

Ditambah faktor lain yang menyebutkan ‘republik’ kini telah salah kaprah. Ian Dallas menyebutkan, “model republik mengharuskan para senatornya sebagai esensial dari elit kekuasaan.” Sementara kekuasaan kini tak berada pada senator. Karena senator atau politisi telah dikebiri. Bak kasim. Senator mati fungsi. Tak bisa mewakili rakyat demi kesejahteraan.

Dallas mengutip lagi Polybios sebagai karakteristik untuk menyebutkan sistem republik. Polybios menyebutkan, “peran terpenting dari Senat ialah mengatur keuangan, dalam artian bertanggungjawab untuk semua pemasukan negara dan hampir semua pengeluaran.” Maknanya, senator alias politisi memegang peran penting untuk mengontrol kendali keuangan pemerintahan. Sementara era kini, kendali pemerintahan, tak dibawah kendali Senator. Melainkan di bawah kendali Bankir, unsur diluar pemerintahan atau negara sekalipun.

Ibnu Khaldun mengkonfirmasi model Romawi sebagai model dasar dari fase Republik.

“Kekuasaan terletak pada dua pondasi yang penting: pertama, merupakan kekuasaan yang berasal dari assyabiyya, yang diekspresikan dari pasukan (tentara). Kedua, uang, yang menegakkan dan menyediakan kebutuhan dari negara. Runtuhnya pondasi negara tatkala kedua unsur ini mulai menghilang,” (Ibnu Khaldun, Mukadimmah).

Kini faktanya telah benderang. Uang, tak lagi di bawah kontrol negara. Melainkan para Bankir, yang berada diluar struktur negara. Mereka mengendalikan negara, bak Legiun di era kekaisaran Romawi. Inilah fase Neo Agustus. Kemudian assyabiyya atau brotherhood, tak lagi dimiliki oleh kekuatan negara. Para pasukan atau tentara telah kehilangan semangat kebersamaan. Karena mitos (kepercayaan) bela negara telah terkikis. Karena negara, kata Bodin, tak mewakili soverignity dari Tuhan. Melainkan dari modern state, yang mengadopsi mitos absurd. Alias kepercayaan pada positivisme, yang berasal dari rasio manusia belaka. Inilah republik yang bukan republik.

Dari gejala inilah Dallas menegaskan: “bahwa di dunia sekarang ini tidak ada negara yang pantas disebut republik”.

Lalu yang mana yang layak disebut republik? Arnold Toynbee, (1889-1975), sejarahwan Inggris yang meninggal di Amerika Serikat. Dalam kitabnya yang tersohor, ‘A Study of History, dia mengatakan:

“The Ottoman institution came perhaps as near as anything in real life could to realizing the ideal of Plato’s republic”.

“Kesultanan Utsmaniyah ialah yang pernah hadir paling mendekati menerapkan Republik Plato dalam kenyataannya.”

Maka, itulah republik. Ketika Romawi dengan pondasi Tauhid. Ketika Utsmaniyya, sebelum tanzimat (1840), menerapkannya secara ideal. Republik bermakna Tauhid sebagai dasar pijakan pemerintahan. Ini antitesis dengan modernisme. Karena modernitas, meletakkan ‘qudrah dan iradah’ berada di tangan manusia. Bukan ditangan Tuhan. Seperti Voltaire katakan, “Jika Tuhan menuntut ketundukan penuh, maka Tuhan adalah dictator. Dan dictator tak layak dipatuhi.” Ini modul dasar modernitas, yang memunculkan paham sekulerisme. Karena renaissance itulah wadah digodoknya modernitas. Filsafat sebagai dasar. Filsafat materialism, yang mengeliminasi Kebenaran Wahyu. Alhasil terjebak pada rasionalitas an sich. Ini yang melahirkan modern state, dan berujung pada positivisme. Dari sini, republic makin menjauh.

Karena modernitas meletakkan posisi Tuhan bak pembuat jam. Setelah jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Pakem ini yang menjadi landasan ‘le contract sociale’ ala Rosseau, yang dieksekusi Robbiespierre dalam Revolusi Perancis, 1789. Dari situlah modern state membahana. Puncaknya adalah kendali oligarkhi bankir, yang berkuasa dengan hasrat syahwati. Bukan lagi berpondasi pada akal. Melainkan syahwati. Modernisme inilah yang kemudian berubah liar menjadi system yang menampung segala nafsyu syahwati, menjadi legalistik. Tentu, inilah bencana peradaban. Karena ‘republik’ menjadi sekedar slogan.

Kembali ke ‘republik’, berarti Kembali pada tegaknya Tauhid. Melaksanakan system kekuasaan dengan pondasi Tauhid. Ini tak bisa merujuk pada filsafat. Karena filsafat kekuasaan, seperti dicetuskan Machiavelli, Montesquei, hingga Rosssaeu, meletakkan ‘kekuasaan’ seolah domain manusia. Bukan domain Tuhan. Itu bukan tipikal ‘republik’.

Dan tentu ilusi jika muslimin masih tersihir modernisme. Mengikuti kaum positivis yang absurd. Karena merebut kekuasaan bukan dengan jalur demokrasi, yang telah berubah menjadi okhlokrasi ini. Karena kekuasaan bukan di tangan Presiden atau state. Melainkan berada pada bankir. Presiden hanya bertugas sebagai debitur bagi bankir. Sebagai pembayar utang. Tak lebih. Tak ada cerita soverignity di sana. Ini saatnya kembali pada Divine Law, seperti kata Cicero.