Jakarta, TheIndonesiaTimes – Persoalan pekerja migran Indonesia menjadi atensi penting bagi Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. Mengingat angka deportasi Pemerintah Malaysia di Tawau dan dipulangkan ke Indonesia melalui Nunukan tidak berkurang dari tahun ke tahun.
Komite III DPD RI langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan bertemu Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemarin (25/6). Dari hasil tersbut muncul beberapa poin kesepakatan, terutama terkait biaya visa.
“Dari hasil pertemuan kami mendesak BP2MI untuk melakukan percepatan penyelesaian persoalan krusial yang masih dialami para pekerja Indonesia (PMI),” jelas Hasan Basri, Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara.
Lebih lanjut Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Kaltara juga menjelaskan, terdapat tiga fokus pokok pembahasan untuk dapat melakukan percepatan optimalisasi pecapaian target, sasaran di antaranya jaminan perlindungan sosial, jaminan perlindungan hukum dan jaminan perlindungan ekonomi.
“Kami juga mendukung peningkatan program penempatan G to G di negara-negara yang memiliki potensi dan peluang bagi para PMI untuk bekerja secara prosedural. Lalu peningkatan kontribusi dan nilai tambah dari PMI bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tutur lelaki yang juga menjabat sebgaai Ketua PBSI Kaltara.
