Mensos Dan Mendikbud Solidkan Koordinasi Pengelolaan Data

Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Ivan)

JAKARTA, theindoesiatimes – Menteri Sosial Juliari P. Batubara menerima kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, hari ini. Pertemuan terutama untuk menyolidkan koordinasi kedua kementerian, selain juga untuk meningkatkan kerja sama pengelolaan data untuk mendukung program bantuan bagi warga pra-sejahtera.

“Intinya, ini sebagai pertemuan awal untuk meningkatkan sinergi ke depan. Sesuai arahan Presiden, para menteri agar dapat bekerja dalam satu tim, tidak sendiri-sendiri. Selain itu, kami juga mengkoordinasikan berbagai hal termasuk terkait penggunaan data,” kata Mensos Juliari P. Batubara, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (14/11).

Hadir mendampingi Mensos, Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibitas Sosial Sonny W Manalu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Said Mirza Pahlevi dan Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono.

Selain sebagai interaksi awal, kata Mensos, pertemuan ini juga dalam rangka mengimplementasikan visi Presiden Joko Wdodo yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan Indonesia maju.

Untuk memperkuat pelaksananannya, kata Mensos, program ini perlu didukung dengan basis data terpercaya. “Dalam hal ini, Kementerian Sosial kan menjadi leading sector untuk menyediakan basis data bagi semua program yang terkait agenda pembangunan kesejahteraan sosial,” tutur Mensos.

Di kedua kementerian masing-masing memiliki program meningkatkan kesejahteraan warga pra-sejahtera. Di Kemendikbud, dikenal dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang membantu warga pra-sejahtera mengakses pendidikan. Di Kementerian Sosial dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan sosial (bansos) PKH memiliki keterkaitan erat dengan program KIP. Dimana dalam PKH terdapat beberapa komponen seperti anak SD, SMP, dan SMA yang menjadi sasaran program KIP.

Menurut Mensos, dalam pertemuan itu, keduanya sepakat lebih memastikan siapa saja yang layak menerima KIP, dan apakah mereka yang layak menerima ini sudah benar-benar menerima KIP.

“Kami berdua ingin memastikan komponen pelajar dalam PKH yang mendapatkan KIP. Kami ingin mendapatkan lebih jelas lagi tentang sejumlah hal, misalnya, tentang siapa KPM yang layak menerima KIP tapi belum dapat,” katanya.

Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, Mensos dan Mendikbud sepakat mengutus pejabat di level bawah menteri untuk memadankan data terkait KIP. “Saya sudah menugaskan Kapusdatin untuk menindaklanjuti masalah ini. Targetnya dua minggu selesai,” kata Mensos.

Mendikbud sepakat dengan gagasan Mensos. “Selain soal substansinya, penting pula memperkuat pola kerja antar-kementerian sama di level bawah menteri agar bisa berkolaborasi dan bisa bergerak dalam satu gerakan. Biar lebih cepat dan ringkas,” kata Mendikbud, Nadiem Makarim.

Sejalan dengan itu, Mensos juga menekankan hal sama. “Kalau sasarannya sama-sama warga pra-sejahtera, saya kira akan sangat baik kalau ada integrasi data,” ujar Mensos Juliari P. Batubara. (Ivan)