Merasa Diperas, Oknum Jaksa Penyidik Kejati Jawa Tengah Dilaporkan ke Koordinator Jaksa

Pengusaha Agus Hartono didampingi kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, saat mendatangi BPKP Jawa Tengah, Kamis (24/11/2022). Ist

SEMARANG, TheIndonesiaTimes – Pengusaha asal Kota Semarang, Agus Hartono, melaporkan oknum jaksa penyidik pada Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah ke Koordinator Jaksa di Kejati Jateng. Pasalnya, oknum jaksa penyidik tersebut diduga melakukan pemerasan terhadap Agus sebesar Rp 10 miliar.

“Yang bersangkutan (jaksa penyidik) menyampaikan bahwa ada permintaan uang sebesar Rp 5 miliar per-SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan–red). Permintaan itu atas perintah Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) yang saat itu dijabat Andi Herman,” ungkap Agus Hartono, Kamis (24/11/2022).

Agus menerangkan bahwa permintaan uang tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BRI Agroniaga, dan Bank BJB Cabang Semarang ke PT Citra Guna Perkasa, pada 2016 silam.

Ketika pemeriksaan dirinya sebagai saksi pada Juli 2022 lalu, ia ditemui secara empat mata oleh oknum jaksa penyidik di ruang pemeriksaan lantai 1 gedung Kejati Jawa Tengah.

Dalam penanganan perkara tersebut, pihak Kejati Jawa Tengah telah mengeluarkan dua SPDP, dan menetapkan dirinya sebagai tersangka dua kali berturut-turut.

Pertama, berdasarkan SPDP yang dikeluarkan Kepala Kejati Jawa Tengah Nomor: PRINT-07/M.3/Fd.2/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022. Kedua, SPDP Nomor: PRINT-09/M.3/Fd.2/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022.

“Dari kedua SPDP itu, saya diminta Rp 5 miliar per-SPDP. Sehingga total uang permintaan untuk kedua SPDP itu jumlahnya Rp 10 miliar,” terang Agus.

Namun, dia tidak memenuhi permintaan uang tersebut. Akibatnya, dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BRI Agroniaga dan Bank BJB Cabang Semarang ke PT CGP. Padahal, Agus hanya sebagai penjamin atau avalis saja dalam kasus tersebut.

“Bagi saya, penetapan tersangka itu sangat tidak adil, dan saya akan melaporkan perbuatan jaksa penyidik tersebut ke Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan,” ujar Agus.

Menurut dia, penetapan dua kali tersangka atas dirinya sangat tidak manusiawi, tidak Pancasilais dan tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan dirinya tidak memenuhi atau tidak menyerahkan uang permintaan sebesar Rp 5 miliar per-SPDP.

“Untuk itu, saya minta penetapan tersangka saya segera dicabut,” pinta Agus.

Surat teguran hukum tersebut telah dikirimkan kepada penyidik Pidsus Kejati Jawa Tengah dan ditembuskan ke sejumlah instansi terkait, yaitu PT Bank BJB Cabang Semarang, PT Bank BRI Agro Cabang Semarang, PT Bank Mandiri Cabang Semarang, Ombudsman, Komnas HAM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri, Mahkamah Agung, Menkopolhukam, Ketua DPR RI, hingga Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Di sini saya mencari keadilan dan perlindungan hukum atas upaya kriminalisasi yang dilakukan penyidik Kejati Jawa Tengah. Perkara ini sebenarnya sudah diputus perdata oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang menyatakan bahwa saya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata dari pihak lain dan dalam proses penyelesaian pemberesan budel pailit, namun dipaksakan untuk masuk pidana,” pungkas Agus. (EDO)