Nasionalisme Iptek & Riset Guna Kemajuan Bangsa

JAKARTA, TheIndonesiaTimes – Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI (PA-GMNI) Ahmad Basarah menyambut baik gagasan para narasumber yang berkembang dalam Webinar dalam rangka Pra-Kongres PA GMNI.

Basarah menjelaskan benang merah pemikiran yang berkembang dalam webinar tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan peradaban bangsa, pengembangan riset dan teknologi nasional harus berbasis pada keanekaragaman hayati, geografi dan seni budaya lokal yang bersumber nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia.

“Fokus riset Indonesia ke depan pada digital, green, dan blue economy. Basisnya sumber daya lokal dan keanekaragaman hayati, geografis, serta seni budaya. Riset berperan penting dan menyokong keanekaragaman di Indonesia sehingga mempunyai nilai ekonomi,” ujar Basarah, Sabtu (8/5/2021).

Bagi suatu lembaga baru yang memimpin arah baru riset dan inovasi Indonesia, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan jika lembaga ini diarahkan untuk melakukan konsolidasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya tersebar di beberapa institusi pemerintah.

Selain itu, BRIN juga menciptakan ekosistem riset standar global yang inklusif dan kolaboratif serta diharapkan dapat menghasilkan fondasi ekonomi yang berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan.

Targetnya antara lain konsolidasi lembaga riset utama pemerintah pada 1 Januari 2022  Bagi Laksana, tantangan global bisa diatasi kalau bangsa ini mempunyai data riset berbasis ilmiah, memperkuat SDM riset dengan menarik talenta muda Indonesia dalam dan luar negeri, dan regulasi yang memberikan perlindungan kepada pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Menyikapi termarjinalkan kaum perempuan dalam penguasaaan teknologi dan akses pendidikan, Ketua Bidang Riset,Teknologi, dan Informasi DPP PA GMNI Eva Kusuma Sundari mengingatkan prinsip ajaran Bung Karno soal tidak boleh ada rakyat kelaparan, kemiskinan dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

“Adanya problem kultur tentang rendahnya perempuan yang berkiprah di bidang teknologi karena mereka sejak kecil tidak dididik sebagai risk taker yang boleh salah mengambil keputusan. Sementara laki-laki waktu kecil dididik sebagai risk taker,” imbuhnya.

Solusi mengatasi kesenjangan tersebut, menurut Eva perlunya dorongan agar pendidikan teknologi bisa diakses bagi perempuan dan anak miskin. Karena biaya pendidikan teknologi mahal, ada problem stigmatisasi terhadap perempuan dan anak miskin yang takut menjangkaunya.

“Hal ini harus diperangi agar mereka mendapatkan akses pendidikan dan teknologi yang inklusif. Kondisi ini juga terkait beban ganda yang dialami perempuan yang jatuh miskin di saat pandemi Covid-19 saat ini,” tandasnya.