Panja Komisi V dan Pemerintah Tuntaskan RUU SDA Menuju Pengesahan

JAKARTA, theindonesiatimes  РPasca perdebatan yang cukup panjang akhirnya Panitia Kerja (Panja) DPR RI bersama dengan pemerintah menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air sepakat diputuskan selesai, (22/8). Pasal yang dinilai menjadi pasal krusial yakni di pasal 51 tentang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), akhirnya sepakat secara teknis akan dipegang sepenuhnya oleh negara.

“Ini sudah selesai. Panja sudah selesai, kita Senin raker dalam waktu dekat kita jadwalkan bahas di Bamus untuk di bawa ke paripurna. Termasuk pasal krusial di pasal 51, sepakat SPAM menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan pasal 33 UUD dan putusan MK. Jadi posisi saya dalam pengawalan ini tentu pasal 33 ayat ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” terang Ketua Panja RUU SDA Komisi V DPR RI, Lazarus, di Jakarta (22/8/2019).

Lebih jauh, Lazarus, memaparkan bagaimana implementasi pasal 33 menjadi roh dalam pasal 51 terkait SPAM, kerena dinilai SPAM menghasilkan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

“Kebutuhan pokok ini harus tanggung jawab negara, karena negara harus hadir. Kebutuhan pokok jika dibiayai dengan investasi, swasta masuk misalnya, akan berimbas pada harga. Masak kebutuhan pokok dibiayai oleh investasi. Kalau kebutuhan pokok dibiayai dengan investasi maka rakyat tidak dapat mendapatkan kebutuhan pokok dengan biaya yang murah,” paparnya.

Pemerintah Mampu Kelola Air

Terkait dengan investasi dalam pengelolaan yang nantinya akan dikendalikan oleh pemerintah, Lazarus mengatakan, negara mampu untuk mengelola SPAM. Bahkan pihaknya menegaskan kepada pemerintah terkait investasi yang harus disediakan dalam pengelolaan SPAM bagi masyarakat.

“Saya tanya ke kementerian PU, berapa kebutuhan dana untuk menyelesaikan sisa PR demi menghadirkan air bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menjawab, sekitar mendekati Rp300 Triliun. Aku bilang APBN kita sudah Rp400 triliun masa kita tidak bisa mengalokasikan anggaran Rp100 Triliun tiap tahunnya ? Selama tiga tahun, investasi ini selesai. Ini Political Will saja. Jangan pernah menganggap pemerintah tidak mampu, lalu kita hadirkan swasta yang mengahasilkan produk biaya tinggi yang akan membebankan rakyat, kita tidak mau, dan ini juga sebetulnya yang kita hindari. Di mana diputuskan di MK 85 berbunyi, dan ini yang digugat teman-teman di MK, pasal tentang keterlibatan swasta dalam mengelola SPAM yang dikomersialisasikan untuk kebutuhan masyarakat yang akhirnya masyarakat mendapatkan dengan harga yang mahal,” pungkasnya. (jay)