Pemilik Rusun Thamrin City Sambut Baik Pergub DKI Jakarta

TheIndonesiaTimes – Sejumlah pemilik rusun campuran Thamrin City baik di pusat perdagangan, hunian/apartemen maupun perkantoran menyambut baik terbitnya Pergub DKI Jakarta no 70 Tahun 2021 yang diharapkan menjadi payung hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) ke depan. Hal ini terjadi setelah dicabutnya keabsahan kepengurusan PPPSRS sebelumnya oleh pengadilan.

PPPSRS di beberapa rusun baik hunian maupun campuran yang dibentuk adalah entitas yang sah seperti yang terjadi di Thamrin City di mana pengurus-pengurusnya telah dipilih secara demokratis dalam rapat umum. Namun sering terjadi dalam perjalanan PPPSRS timbul permasalahan hukum hingga dicabutnya keabsahan karena segelintir penghuni atau pedagang melakukan gugatan.

Permasalahan rusun seperti di Thamrin City juga dialami di banyak rusun di jakarta, sekelompok pemilik rusun berserikat dan dengan modal akte notaris menggugat PPPSRS ke pengadilan dalam upayanya utk mengambil alih pengelolaan rusun.

“Pemprov DKI Jakarta juga telah mengatur pembangunan berdasarkan perda tata ruang dan termasuk perannya sebagai pembina masyarakat, serta para pembeli yang nantinya akan menjadi pemilik bersama rumah susun,” ujar Dedy Tisnamihardja salah satu pemilik dan penghuni apartmen, Jumat (8/10/21).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memahami bahwa mengelola properti sebesar Thamrin City tidaklah semudah seperti yang diperkirakan segelintir orang yang mengklaim dirinya mampu. Guna mengatasi hal tersebut Gubernur menerbitkan Pergub no 70 th 2021 tentang penyempurnaan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

“Pergub 70 akan menjadi instrumen hukum dalam menjembatani kekosongan aturan dalam pembentukan PPPSRS akibat pencabutan baik oleh dinas perumahan maupun pengadilan yang terjadi di dibeberapa Rusun baik Hunian maupun campuran,” jelas Ketua DPD REI DKI, Arvin Iskandar.

Para pemilik/pedagang Thamrin City seyogyanya memahami bahwa upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong proses pembentukan Pokja dan kemudian Panmus yang berujung pada Rapat Umum Pemilihan PPPRS yang baru, adalah dalam upaya memberikan solusi untuk penyelesaian masalah yang terjadi di Thamrin City.

Dalam kesempatan terpisah salah satu pemilik kios Dedy F Syukur menyampaikan pandangannya bahwa mengelola mal apalagi sebesar Thamrin City tidaklah mudah karena perlu didukung kemampuan manajemen kepengelolaan dan keuangan yang mumpuni apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini.

Tujuan Pemprov adalah agar supaya para pedagang berkemampuan (empowering) sehingga dapat menentukan masa depannya sendiri dengan bersatu utk bermufakat/seiya sekata dan saling menghormati selayaknya sebagai sesama pemilik Thamrin City.

“Saya berharap semua pihak yang terlibat berupaya sehingga terwujud keadilan dalam pengelolaan Thamrin City. Adil bukan berarti harus sama rata, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, proporsional sesuai kapasitasnya,” pungkas Dedy Tisnamihardja.