TheIndonesiaTimes – Penunjukan Dudy Purwagandi sebagai calon Menteri Perhubungan memicu gelombang kritik di kalangan pengamat politik dan sektor transportasi. Beberapa pihak menilai latar belakang Dudy tidak sesuai dengan posisi yang begitu strategis dan vital bagi infrastruktur negara. Bahkan, sejumlah tuduhan muncul bahwa penunjukan ini didasarkan pada kepentingan tertentu, termasuk dugaan bahwa Dudy merupakan “titipan” dari pengusaha ternama, Haji Isam.
Pakar hukum Dr. Djonggi M Simorangkir, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinannya terkait kurangnya pengalaman Dudy dalam bidang transportasi. “Sektor perhubungan membutuhkan kepemimpinan yang memahami masalah teknis dan strategis. Pengalaman Dudy dalam sektor ini masih sangat minim, sehingga tidak mencerminkan kemampuan yang diperlukan untuk memajukan bidang tersebut,” ujar Dr. Djonggi.
Lebih jauh lagi, Dr. Djonggi menyoroti dugaan keterlibatan Haji Isam dalam penunjukan Dudy. Haji Isam diketahui tengah mengerjakan proyek besar di Merauke, yang semakin memperkuat spekulasi bahwa penunjukan ini memiliki nuansa politis. “Jika benar Dudy adalah titipan dari pengusaha, ini akan sangat membahayakan integritas pemerintahan dan membuat sektor transportasi menjadi alat kepentingan pihak tertentu,” tambahnya.
Salah satu kritik utama lainnya adalah fakta bahwa Dudy saat ini menjabat sebagai Komisaris di PLN, yang notabene tidak berkaitan langsung dengan sektor transportasi. Ini semakin menambah keraguan apakah Dudy dapat mengemban tanggung jawab besar sebagai Menteri Perhubungan. “Kita butuh sosok yang benar-benar memahami seluk-beluk transportasi, bukan sekadar pejabat yang memiliki jabatan politik,” tegas Dr. Djonggi.
Lebih ironis lagi, menurut Dr. Djonggi, penunjukan Dudy seolah bertentangan dengan komitmen Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang sebelumnya berjanji akan memilih menteri berdasarkan profesionalisme dan keahlian. “Jika Presiden benar-benar berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas, maka penunjukan ini harus ditinjau ulang. Banyak profesional yang lebih layak untuk posisi ini, namun seolah-olah mereka diabaikan,” tuturnya.
Gelombang kritik ini diperkirakan akan terus berlanjut jika tidak ada tindakan cepat dari pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan penunjukan menteri, demi menjaga integritas pemerintahan dan memenuhi janji reformasi yang telah disampaikan pada rakyat.
