Prof. DR. H. Supandhi, SH, M.Hum, Hakim Agung: “Hukum Harus Seperti Panta-rei”

TheIndonesiaTimes – Pagi menyapa ramah. Di gedung Mahkamah Agung (MA) yang hening, sosok Prof. Dr. Supandi, SH, M.Hum duduk tenang. Dia tampak sibuk seperti biasa. Rutinitasnya padat, baik sebagai Hakim Agung memeriksa perkara. Juga sebagai ketua muda bidang Tata Usaha Negara (TUN) MA. Lelah nampak tersirat di wajahnya. Tapi dia tetap tersenyum ramah. “Tadi habis rapat pimpinan, “ katanya ramah.

Di ruangan kerjanya, nampak sofa teronggok tenang. Di sebelah sofa ada sepaket meja kerja, lengkap dengan komputer kerja. Tapi di sebelahnya lagi, seonggok laptop tampak lelah terpakai. Laptop itu memiliki meja khusus. Tak di meja kerja, seperti biasanya. Pasalnya laptop itulah yang digunakan untuk memeriksa perkara. Posisi laptop itu juga tak bisa digeser-geser. Karena bakal dipasangkan infocus, untuk memeriksa dan sarana melakukan koreksi terhadap soft copy Putusan perkara yang ditanganinya.

Memang kini di ruangan itu pemeriksaan perkara tak lagi dengan manual. Tapi sudah dengan elektronika. Supandi kerap menggunakan infocus kala memeriksa setiap perkara. “Ini demi mengejar kecepatan dan ketepatan tetap terjaga,” tuturnya ramah. Memang dengan metode itu, perkara bisa diselesaikan dengan cepat, efektif dan efesien Sehari bisa selesai 30 perkara. Mudah-mudahan dengan cara itu problem tumpukan perkara yang selama ini dikeluhkan bisa segera diatasi, karena kita sudah berusaha beralih dengan menggunakan  jasa Informasi Communication Tecnology (ICT). 

Dinding ruangan pun dijadikan pengganti layar putih, untuk infocus tadi. Di dinding itulah perkara bisa dilihat dengan terang. Sekaligus dibahas apa masalahnya. “Ini adalah era soft copy yang tengah dikembangkan di Mahkamah Agung,” paparnya lagi.

Sosoknya memang sederhana. Walau berjas, berdasi dan sebagai pejabat tinggi negara, dia tetap ramah. Tetap sumringah, kala ketemu siapa saja. Karena Supandi bukan dari keturunan ningrat. Bukan pula dari keturunan orang berada. Dia berasal dari garis keturunan “koeli kontrak” di tanah Deli. Buyutnya adalah pekerja koeli kontrak yang diculik paksa oleh pasukan Cong Afie, pemasok tenaga kerja untuk perusahaan Hindia Belanda di Deli, Sumatera Timur dulu.

Kala itu memang koeli kontrak lagi marak. Belanda menerapkan sistem dagang tanam paksa untuk mengembangkan perkebunan tembakau. Sejumlah perusahaan dagang Belanda, yang dipelopori Verenigde Oost Indesche Compagni (VOC) mendatangkan para pekerja dari tanah Jawa untuk diboyong ke Sumatera Utara. Proses itu dibarengi dengan tindakan kekerasan.

Alhasil mirip era perbudakan. Tapi tanpa majikan. Koeli-koeli dipaksa bekerja dan dibayar murah. Ribuan para pekerja dari Jawa dan China pun dibawa Belanda ke sana. Tak heran kemudian keturunan Jawa dan China banyak menetap di Sumatera Utara kini. Bahkan sudah beberapa generasi. Itulah sejarah kelam peradaban manusia, mengawali modernisasi.

Supandi salah seorang dari generasi yang lahir dari sana. Tapi dia tak canggung. Kini dia kembali ke tanah Jawa. Tapi tak sebagai koeli. Dia menapaki profesi sebagai Hakim Agung. Medio Desember 2019 lalu, dirinya dinobatkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Saat itulah pertemuan ketiga sanak keluarganya dari Medan dan di Jawa Tengah. Dua obor tersambung kembali.

Pemikirannya dalam bidang hukum juga bukan biasa-biasa. Dia tergolong sosok hakim agung yang gemar melahap buku-buku. Pemikirannya filosofis. Jika berbicara dengannya, cenderung mampu mengurai suatu masalah dari beragam sudut. Termasuk dari area filosofisnya. Hingga lawan bicara pun bisa puas dibuatnya. Begitulah sosoknya.

Di pertengahan  bulan lalu, Irawan Santoso dari The Indonesia Times berkesempatan mewawancarainya. Berikut petikan lengkap wawancara dengan sang Hakim Agung yang sederhana itu.

Menurut anda, bagaimana situasi hukum kita sekarang? Bisa dijabarkan?

Hukum lahir karena adanya masyakarat manusia. Jadi targetnya adalah untuk menertibkan manusia- manusia agar berjalan teratur. Tapi manusia manakala keinginan hidupnya menjadi timpang pada kekuasaan, maka cita-cita ketertibannya itu akan menjadi seperti air yang dibendung . Cita-cita dan semangat hukum yang terbendung tersebut akan berusaha mencari celah-celah lemah dari bendungan (rekayasa) itu.  

Jika ada celah lemah dalam bendungan itu, maka semangat itu akan menerobos/menjebol bendungan itu. Dan jebol-lah bendungan itu, sehingga terjadinya suasana penjungkirbalikkan tatanan sosial yang sesungguhnya sebagai habitat hiduonya hukum. Jika hal itu terjadi maka masyarakat menjadi kacau, tidak tertib, tidak sopan, tidak sabar.

Barangkali kata Alm. Prof. Satjipto Raharjo hal ini telah terjadi pada bangsa kita sekitar tahun 1998 yang lalu. Karena terlalu banyak rekayasa-rekayasa dan proses hukum, ketika itulah semangat dan cita-cita hukum kita sudah cukup lama tersumbat, dengan segala konsekwensinya.

Padahal hukum itu harus seperti “Pantha-Rei”, seperti air mengalir. Demikian pepatah orang Yunani kuno dulu. Hukum harus mengalir dari hulu ke hilir, bukan sebaliknya. Itu adalah siklus yang berkesinambungan. Peradaban yang tertib adalah jika hukumnya bisa seperti “Pantha-Rei”.

Tapi terkadang hukum tak mampu mengikuti perkembangan jaman yang berubah kian cepat. Itulah yang menyebabkan ketidakpuasan manusia. Bagaimana anda menilainya?

Makanya diperlukan wawasan yang benar, jujur dan arif,  terhadap sejarah hukum kita.  Dengan cara itu, maka kita akan menjadi generasi yang cerdas dan tangkas serta mampu secara tepat menjawab tuntutan perubahan perkembangan jaman sebagai perkembangan global karena peranan Teknologi Informasi. Karena kemajuan Teknologi Informasi berakibat nilai-nilai dalam interaksi sosial menjadi berubah.

Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, adakalanya tidak bisa dipertahankan lagi pada era global. Misalnya, perilaku “alon-alon asal kelakon”. Jaman global ini apakah nilai-nilai tersebut masih bisa dipertahankan?  Di Mahkamah Agung ini tentunya prinsip itu tidak bisa lagi dipertahankan. Karena tuntutan masyarakat yang menginginkan serba cepat dan tepat. Karena masyarakat menuntut perkara bisa diselesaikan dengan cepat. Tidak bisa lagi diselesaikan bertahun-tahun. Perkara harus bisa diselesaikan dengan cepat.

Lalu apakah dengan prinsip cepat tadi tak menghindarkan dari kesalahan? Karena pemeriksaan perkara kan butuh ketelitian juga?

Lazimnya, perkara memang diperiksa dengan seksama, “alon-alon asal kelakon “tadi. Tapi tuntutan masyarakat sudah ingin cepat. Masyarakat ingin agar perkara langsung bisa di-klik, hasilnya langsung keluar. Jadi yang dibutuhkan sekarang harus cepat, tepat dan benar. Saat ini sesungguhnya Mahkamah Agung sedang berhijrah.

Disini melalui cara-cara yang kami terapkan ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, dalam satu hari kami bisa merampungkan koreksi 30 perkara yang sudah selesai diperiksa/diputus . Tidak bisa lagi berlama-lama.  Asisten menyiapkan berkas perkara dalam 3 bulan dalam bentuk soft copy. Tentang  format putusan, itu sudah ada dalam bentuk ‘templete.’ Dari “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hingga duduk perkara, itu sudah ada formatnya untuk: gugatan kabul, gugatan ditolak, gugatan tidak dapat diterima, peninjauan kembali, dll.  Jadi tidak perlu menulis dari awal seluruhnya.

Dengan begitu maka sangat mempersingkat waktu. Dan ini tidak mungkin salah. Karena ada program khusus untuk itu. Jika ada yang keliru, maka ada warna merah di program itu yang muncul. Jadi hakim agung tinggal menyiapkan pertimbangan hukumnya saja. Itulah yang sangat membantu. Jadi hijrah dari format hard copy menjadi format soft copy. Inilah yang membuat Mahkamah Agung  akan bisa menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi. Dengan model begitu, sehari bisa 30 perkara diselesaikan. Tentu diharapkan cara kerja yang baru ini akan dapat mengatasi problem tumpukan/tunggakan penyelesaian perkara.

Jadi pemahaman terhadap tanda-tanda perkembangan jaman mampu menggeser adagium “alon-alon asal kelakon” tadi menjadi ” lebih profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.”  Inilah yang membuat Mahkamah Agung bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian sesungguhnya bukan hanya di Mahkamah Agung, tetapi di masyarakat luas juga harus demikian.

Menurut hemat saya, dalam seluruh pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia secara lintas sektoral kita harus berani dan sudah waktunya kalau tidak disebut sudah terlambat untuk “hijrah” dari tradisi “hard copy” menjadi tradisi “soft copy”. Bila kita sebagai bangsa mampu melakukan proses hijrah tersebut secara benar dan ikhlas, Insya Allah bangsa Indonesia akan segera lepas dari kesulitan-kesulitannya dan akan tampil sebagai bangsa yang besar di dunia.

Apa pihak Mahkamah Agung saja yang harus berubah?

Harus semua elemen baik eksekutif, yudikatif dan legislatif juga harus hijrah dari tradisi hard copy menjadi tradisi soft copy. Kalau tidak, maka perubahan tersebut akan tetap berlangsung dengan dilakukan oleh orang luar, sementara kita akan terplanting dari proses perubahan itu (menjadi penonton), dan keadaan itu akan sangat menyakitkan kita semua. Ini juga pandangan dari Mrs. Aan Merry,Phd. Ahli Manajemen perubahan dari Sidney Australia. Menurut  beliau bahwa institusi yang paling lebih dulu dilanda oleh gelombang perubahan global tersebut adalah institusi yang sangat rawan dengan sak wasangka publik  (presepsi publik).  

Jadi wajar jika Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dibawahnya diterjang lebih dahulu  oleh gelombang perubahan global itu, karena pengadilan adalah tempatnya orang untuk bersakwa sangka. Setelah itu barulah lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lainnya. Inilah yang menuntut adanya perubahan dalam lembaga peradilan. Salah satunya dengan dilakukan hijrah dari tradisi hard copy ke soft copy tadi. (Irw)