JAKARTA, TheIndonesiaTimes – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2023 bersama seluruh jajarannya. Menteri Hadi mengingatkan jajarannya untuk selalu bersikap rendah hati dan merakyat.
“Seperti yang disampaikan Pak Presiden, saya ingin mengingatkan bahwa kita semua adalah pelayan masyarakat. Bersikaplah rendah hati dan selalu merakyat,” ujar Menteri Hadi dalam sambutannya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Dalam arahannya tersebut, Menteri Hadi menyampaikan peringatan Presiden Jokowi terkait pejabat pamer kekayaan dan kekuasaan. Hadi meminta hal itu untuk menjadi perhatian segenap jajarannya.
Di sisi lain, Menteri Hadi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan secara transformasi digital, agar lebih mempermudah akses pelayanan masyarakat juga berdampak pada pengurangan anggaran.
“Kemudahan dan bisa mengakses kemana saja. Dan, ada anggaran yang bisa kita kurangi di sana. Dulu sebelum menggunakan elektronik, menggunakan kertas untuk pendaftaran itu, kita bisa mengurangi Rp 40 miliar per tahun untuk beli kertas,” jelas Menteri Hadi.
Program Tujuh Layanan Prioritas
Menteri Hadi mengatakan, ada program tujuh layanan prioritas yang diluncurkan pada tahun ini. Layanan prioritas itu yakni, pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), hak tanggungan elektronik, roya manual dan roya elektronik, peralihan, pendaftaran SK, serta perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor.
Hotline Pengaduan 0811-1068-0000 Diminati Masyarakat
Menteri Hadi mengatakan, layanan hotline pengaduan pusat bagi masyarakat telah terintegrasi dengan kantor BPN di seluruh Indonesia.
“Hotline Pengaduan Pusat telah menerima 24.745 percakapan. Hal ini menunjukkan masyarakat membutuhkan kanal pengaduan,” ungkap Menteri Hadi.
Sebelumnya layanan pengaduan ini mengalami kendala pada waktu respons pengaduan, dikarenakan membutuhkan konfirmasi dan pendalaman data dari berbagai Kantor Wilayah (Kanwil).
Namun demikian, saat ini Hotline Pengaduan Pusat diklaim menjadi lebih cepat, karena sudah terintegrasi dengan seluruh Kanwil.
Setelah diluncurkan pada tahun lalu di pusat, hotline pengaduan 0811-1068-0000 merupakan kanal yang diminati oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan pelayanan Kementerian ATR/BPN.
Pada 2023 ini hotline pengaduan tersebut diintegrasikan dengan 33 Kanwil se Indonesia, agar tindak lanjut pengaduan menjadi lebih cepat dengan desentralisasi.
“Dengan integrasi hotline ini, tak ada lagi jarak ruang dan waktu antara masyarakat dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Menteri Hadi.
Sebagaimana diketahui, Kementerian ATR/BPN telah melakukan persiapan integrasi hotline hingga level Kanwil ini sejak awal 2023. Kegiatan ini ditandai dengan pembentukan admin hotline per Kanwil pada Januari 2023 dan pelatihannya dilakukan Februari 2023.
Ke depannya rencana integrasi hotline ini akan sampai pada level Kantor Pertanahan. Diharapkan, semakin rendah level integrasi hotline, maka semakin cepat pengaduan masyarakat untuk mendapat tindaklanjut.
Peresmian Hotline Pengaduan Pusat ini dilakukan dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN 2023. Turut hadir mendampingi Menteri Hadi, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni. (EDO)
