“Presiden Maladewa Mohamed Muizzu telah memutuskan memberlakukan larangan terhadap paspor Israel,” ungkap juru bicara Kantor Kepresidenan Maladewa, tanpa memberikan rincian kapan undang-undang baru tersebut akan berlaku.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel memberikan respons terkait pelarangan paspor negaranya di Maladewa. Kemlu Israel merekomendasikan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Maladewa.
“Bagi warga negara Israel yang sudah berada di negara tersebut, disarankan untuk mempertimbangkan untuk pergi, karena jika mereka merasa tertekan karena alasan apa pun, akan sulit bagi kami untuk membantu,” kata penyataan Kemlu Israel.
Selain melarang pemegang paspor Israel, kabinet Muizzu juga “memutuskan menunjuk utusan khusus untuk menilai kebutuhan Palestina” dan meluncurkan kampanye penggalangan dana “untuk membantu saudara dan saudari kita di Palestina” dengan bantuan UNRWA, badan bantuan Palestina PBB.
Awal tahun ini, sejumlah negara barat, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada dan Jerman, menangguhkan pendanaan untuk UNRWA setelah Israel menuduh 12 pegawai UNRWA terlibat dalam serangan mendadak pada 7 Oktober yang dilancarkan Hamas di Israel selatan.
Akibat tudingan tersebut, UNRWA memutus kontrak 10 pegawainya (dua orang dipastikan meninggal dunia). Enam belas negara menghentikan atau membekukan kontribusi keuangan kepada badan tersebut, yang berjumlah sekitar setengah dari anggaran tahunan badan tersebut.
Menurut Kementerian Pariwisata Maladewa, 528 orang Israel mengunjungi negara itu pada kuartal pertama tahun ini, turun 89% dari 4.644 orang pada kuartal pertama tahun 2023.
