Soal Sistem Zonasi PPDB, LAN Tawarkan Rekomendasi

JAKARTA, theindonesiatimes – Tahun ajaran baru bagi siswa SD, SMP dan SMA sebentar lagi akan dimulai. Dan sistem zonasi PPDB yang sudah diterapkan oleh pemerintah selalu menjadi momok yang menakutkan bagi para orang tua murid dimana pun. Hal inilah yang menjadi perhatian Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyoal sistem zonasi PPDB yang diberlakukan oleh Kemendikbud, agar ke depannya kekacauan terjadi di seluruh propinsi di Indonesia tidak lagi terjadi dan bisa diantisipasi.

“PPDB memang bermasalah  dan yang menjadi masalah utamanya adalah ketersediaan akses pendidikan terutama soal daya tampung sekolah negeri baik itu SD, SMP dan SMA jumlahnya masih sedikit sehingga tidak bisa menampung anak-anak untuk bersekolah. Lalu masalah jumlah kuota, sekarang 80 persen untuk zonasi dan 20 persennya prestasi. Kemudian sosialisasi ke pemda dan orang tua murid juga kurang, banyak wali murid pada ribut seperti yang terjadi di Surabaya, padahal sistem ini sudah berjalan 2-3 tahun. Fokus pemerintah hanya pada sekolah negeri saja dan tidak melibatkan sekolah swasta agar dapat juga berperan untuk membuka akses pendidikan. Soal standarisasinya hampir setengah sekolah-sekolah yang ada nilainya dibawah A dan Komitmen pembangunan sekolah-sekolah rendah pada pemda,” papar Rizal PK2AN LAN dan  Donny BSMP Kemendikbud.

Bertemakan ‘Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB’ acara diskusi LAN bersama dengan awak media dan beberapa narasumber seperti Rizal PK2AN LAN, Donny BSMP Kemendikbud dan Yusuf Litbang Kompas memang dibahas secara lebih mendalam mengenai kerugian dan keuntungan dari sistem zonasi PPDB yang saat ini tengah diberlakukan. Karena pasalnya Permendikbud nomor 17 tahun 2017 yang menjadi titik tolak penerapan sistem zonasi PPDB mengalami banyak sekalk revisi hingga revisi yang terakhir Permendikbud nomor 20 Tahun 2019 inipun masih belum juga mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Selain banyaknya kekurangan yang ada dalam sistem zonasi, keuntungan yang di dapat oleh para orang tua murid dan guru dari penerapan sistem zonasi PPDB juga ada kayak lokasi sekolah yang dekat dari rumah hal itu bisa mengurangi penyakit degeneratif pada anak akibat karena jajan sembarangan. Kemudian dalam 1 ruang kelas, anak muridnya bisa lebih heterogen dan bukan homogen. Bisa meningkatkan kualitas anak-anak yang tidak mampu agar bisa ikut sekolah. Dan tujuan sebenarnya dari sistem ini adalah negara sedang mencari lulusan terbaik,” kata Donny BSMP Kemendikbud dan Yusuf Litbang Kompas di Kantor Lembaga Administrasi Negara di Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Berikut beberapa rekomendasi yang ditawarkan oleh LAN untuk pemerintah:

– Pemerintah harus menerbitkan Perpres untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemda dalam mendukung sistem zonasi dalam PPDB yang diikuti dengan ketentuan pemberian sanksi bagi daerah apabila tidak menjalankannya, serta optimalisasi pemanfaatan tehnologi Informasi dalam sinergi antar kementerian/lembaga terkait.

– Presentasi kuota jalur zonasi agar dapat diterapkan oleh pemda karena harus menyesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Dan terkait implementasi kebijakan, penguatan sosialisasi menjadi hal yang penting dan pemda wajib menerbitkan petunjuk teknis yang jelas.

– Penguatan koordinasi terkait data kependudukan agar ke depan semakin tertib dan pelibatan sekolah swasta dalam sistem zonasi juga dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampung.

-Pemberlakuan zonasi secara bertahap perjenjang juga dapat menjadi solusi sembari pemda memperbaiki sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan dana pendidikan. Dan untuk memastikan zonasi PPDB dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka diperlukan evaluasi secara berkelanjutan.  (Danur Santi)