Tidak Punya Model Penataan Kelembagaan Yang Jelas, LAN Berikan Pola Refrensi kepada Kemenpan RB

JAKARTA, theindonesiatimes – Jika selama ini di banyak kementerian-kementerian tidak memiliki model penataan yang jelas dalam hal kelembagaan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) punya pola refrensinya yang diberikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Selama ini kita tidak punya model penataan yang jelas seperti apa sehingga penataan kelembagaan itu menjadi sangat bervariasi baik dalam jumlahnya, prosesnya dan standar-standarnya yang lainnya juga sangat berbeda-beda nah itu kita temukan dari diskusi-diskusi awal dengan kementerian-kementerian. Ini kita undang kementerian-kementerian untuk menceritakan proses mereka itu bagaimana nah ternyata kemudian mereka banyak mengeluh bahwa selama ini tidak ada pola yang bisa kita jadikan refrensi maka muncullah kami untuk membuat 1 pola refrensi dalam penataan kelembagaan. Nah tujuannya sebenarnya ini adalah bagi Kemenpan sendiri ini untuk memberikan pelayanan kepada kementerian dan lembaga. Dan kementerian dan lembaga juga supaya ada kepastian sebenarnya melakukan penataan itu harus bagaimana sih. Jangan kemudian mungkin ada yang bisa dilayani dengan cepat, ada yang lambat atau merasa agak dipersulit nah itulah maka kita gunakan pola yang tadi. Jadi dengan demikian harapannya kelembagaan pemerintah ke depan itu lebih sesuai dengan kebutuhan, lebih berbasis pada kinerja dan kemudian bisa meningkatkan  efektifitas dan efesiensi dari penggunaan sumber daya,” jawab Tri Widodo.

Acara Ekspose Hasil Kajian bertemakan “Membangun Organisasi Pemerintah yang Responsif dan Berorientasi Pelayanan” yang diselenggarakan LAN RI bersama dengan narasumber Asisten Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kemenpan RB dan Dekan FIA Universitas Indonesia, menurut LAN ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan refrensi dalam menyusun pola penataan kelembagaan sehingga ada kepastian dan standar.

“Pertama kita harus ada analisis teknokratis. Analisis teknokratis itu adalah bagaimana kita mendahului penataan kelembagaan itu dengn dokumen-dokumen hasil evaluasi kelembagaan maupun juga analisis kebutuhan. Dan yang kedua adalah proses yang harus dilalui. Nah selama inikan prosesnya juga bolak balik, internal eksternal internal eksternal. Maka kita atur supaya lebih mudah, lebih trstruktur. Selesaikan dulu internal, matangkan dulu, baru kemudian bawa ke external sehingga external itu ketika sudah pada tahap rapat konsolidasi sudah hampir matang maka cepat bisa diambil keputusan. Nah selama inikan banyak rapat kemudian dikembalikan lagi, diperbaiki lalu rapat lagi itu sangat buang-buang waktu. Sangat tidak efesien,” ucap Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara LAN RI Dr Tri Widodo Wahyu Utomo di Kantor LAN, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Dan menurut Tri Widodo hasil kajian LAN hari ini untuk Kemenpan adalah ia menyarankan untuk penataan kelembagaan jangan dalam bentuk permenpan tapi perpres. Dan respon dari pihak Kemenpan RB soal hal ini dikatakan Tri relatif positif karena sebenarnya target waktu penataan kelembagaan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta situasi kondisi yang ada.

“Hasil kajian ini kita rekomendasikan ke Kemenpan. Karena sebenarnya tanggung jawab penataan kelembagaan itu kan ada di Kemenpan. Hanya saja kalau kita sarankan sih sebenarnya jangan dalam bentuk permenpan kalau bisa perpres tapi pengusulnya tetap dari permenpan. Karena kalau kita LAN sebagai lembaga fill tank yang tugasnya memberikan feedback kebijakan kepada Kemenpan. Responnya relatif positif meskipun mereka juga mengatakan sudah ada Perpres 68 tahun 2019 tapi belum selengkap apa yang kita sampaikan. Perpres itu hanya mengatur yang sifatnya umum yang selama ini sudah ada misalnya apa sih unsur-unsur organisasi, unsur pelaksana itu siapa? Dirjen, Jumlah Dirjen berapa?, unsur pendukung itu apa? Badan. Itu diatur disana tapi tidak mngatur tentang bagaimana melakukan analisis organisasinya dan tidak mengatur tentang prosedurnya. Nah oleh karena itu yang ingin kita lakukan ini adalah sebagai pelengkap terhadap perpres itu. Tadikan dari Menpan mengatakan kalau nanti ada perpres baru maka perpres yang ini sifatnya sebagai peraturan yang lebih khusus terhadap peraturan yang sudah ada. Tapi kalau pun tidak bisa perpres karena alasan waktu dll juga bisa dituangkan dalam permenpan. Penataan kelembagaan itu sebenarnya berlangsungnya sesuai kebutuhan, dan berkesinambungan. Jadi di sesuaikan dengan sikonnya,” tutupnya.  (Danur Santi)