VICE PRESIDEN KAI: KARENA PUTUSAN YANG BERANI, PROF. SUPANDI DIJEGAL JADI KETUA MA

JAKARTA, theindonesiatimes – Mahkamah Agung menuai kritikan pedas belakangan ini. Hal itu berkaitan dengan putusan perkara No. 44/P/Hum/2019 yang menggemparkan jagat politik nasional beberapa hari belakangan. Pasalnya perkara itu berisikan putusan atas judicial review terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tidak mempengaruhi keabsahan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019. Putusan MA menyatakan, ketentuan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Putusan MA tersebut menjadi polemik setelah diunggah laman resmi website MA pada tanggal 3 Juli 2020. Sementara, putusan dibacakan pada 28 Oktober 2019 lalu, yang salah satu pemohonnya adalah Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan.

Rachmawati menggugat ketentuan Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. Pasal itu berbunyi, “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih.”

Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara itu adalah Prof. Dr. Supandi, SH, M.Hum. Beliau juga merupakan ketua kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA. Pada medio Mei 2020 lalu, MA menggelar pemilihan ketua MA menggantikan Hatta Ali yang memasuki usia pensiun. Nama Prof. Supandi ramai digadang-gadang sebagai sosok yang layak menggantikan Hatta Ali. Tapi kemudian hasilnya memutuskan lain. Supandi tak terpilih sebagai Ketua MA. Nah, dimata Junaidi, SH, MH, wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), putusan itu agaknya berpengaruh dengan tidak terpilihnya Supandi sebagai ketua MA.

“Saya menduga ada kaitannya dengan kegagalan Prof. Supandi melenggang sebagai Ketua MA,” ujarnya. Sebab, sambungnya, ternyata putusan tersebut telah diputus oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Supandi.

Dalam pandangan Junaidi yang juga advokat senior itu, putusan MA itu sama artinya bahwa dasar hukum yang dijadikan KPU untuk Penetapan KPU mengenai Pasangan Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin dapat dibatalkan atau batal demi hukum. “Putusan Supandi membawa nuansa keadilan tapi agaknya tidak menguntungkan bagi perpolitikan, alhasil dengan gejala itu mungkin dia tak dikehendaki untuk jadi Ketua MA,” papar dosen Universitas Djuanda, Bogor itu lagi.

Namun bagi Junaidi, walaupun akhirnya tidak terpilih, “Saya tetap merasa bangga hati sebagai alumni USU saya tetap merasa berbangga hati mempunyai senior se-alumni dengan beliau, yang rupanya gagal ke kursi puncak kekuasaan kehakiman, saya memandang tidaklah disebabkan faktor kemampuan personal saja, akan tetapi patut diduga juga dikarenakan persoalan politik yang sangat besar. Yang kelak mungkin oleh penguasa akan “sangat berbahaya” jika menduduki ketua MA RI sebagai puncak kekuasaan judikatif bersanding dengan puncak kekuasaan eksekutif, karena pedang keadilan yang diayunkan hakim agung puja kesuma ini terlalu independen dan susah ditebak,” ujarnya panjang lebar.