The Indonesia Times - Persidangan kasus korupsi importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap pola baru dalam praktik suap, yakni penggunaan amplop berkode untuk mendistribusikan uang ke sejumlah pejabat.
Jaksa penuntut umum KPK menyebut, setiap amplop memiliki kode tertentu yang mengarah pada penerima, termasuk salah satunya diduga untuk Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budi Utama. Nilai dalam satu amplop disebut mencapai SGD 213.600.
Baca juga: Kasus Korupsi Kuota Haji, Muhadjir Effendy Ajukan Penundaan Pemeriksaan
Tak hanya itu, jaksa mengungkap aliran dana tersebut diduga berlangsung berulang dalam beberapa periode. “Data yang kami miliki menunjukkan penerimaan tidak hanya sekali, melainkan terjadi berkali-kali,” ujar jaksa M. Takdir di persidangan.
Baca juga: KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Mafia Hukum Tol Cisumdawu Rp190 Miliar
Saksi dari internal DJBC mengakui dirinya turut mendistribusikan uang tersebut langsung ke ruangan pejabat terkait atas perintah pihak swasta. Fakta ini memperkuat dugaan adanya sistem pembagian yang terstruktur dalam pengurusan importasi barang.
Secara keseluruhan, nilai suap dalam perkara ini ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Jaksa menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai integritas sistem kepabeanan.
Baca juga: KPK Telusuri Uang dari Sudewo ke Staf Ahli Budi Karya dalam Kasus DJKA
KPK membuka peluang untuk menelusuri aliran dana lebih lanjut guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam jaringan suap tersebut.
Editor : Rico