The Indonesia Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pembayaran cukai perusahaan rokok PT Djarum telah berlangsung sejak 2010. Penyidik kini menelusuri dokumen transaksi dan administrasi kepabeanan untuk mengungkap rentang waktu serta pola dugaan penyimpangan tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membenarkan bahwa perkara dugaan korupsi cukai PT Djarum berkaitan dengan periode sejak 2010. Namun, KPK belum membeberkan secara terperinci periode kejadian maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik menemukan indikasi adanya pengaturan pembayaran cukai agar kewajiban perusahaan tidak dibayarkan sesuai ketentuan. Praktik tersebut diduga menyebabkan nilai pembayaran cukai menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.
“Jadi, yang seharusnya dibayar sekian misalnya, tetapi kemudian dilakukan pengaturan sehingga pembayarannya tidak sesuai dengan semestinya,” kata Budi, Senin (2/11/2026).
Menurut Budi, dugaan praktik tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan telah berlangsung selama beberapa tahun. Karena itu, penyidik menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan periode terjadinya perkara.
Penggeledahan dilakukan KPK di dua lokasi, yakni kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyasar dokumen yang dinilai berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembayaran cukai.
Budi mengatakan, penelusuran dokumen dilakukan untuk mencocokkan data dengan rentang waktu atau tempus perkara yang sedang disidik.
Perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK menerbitkan surat perintah penyidikan umum pada Oktober 2026 untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam pembayaran cukai tersebut.
Hingga kini, KPK masih mengumpulkan bukti dan menelusuri mekanisme pembayaran cukai serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Lembaga antirasuah belum menyampaikan secara lengkap konstruksi perkara maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.