theindonesiatimes.com - Jumlah petani organik di Indonesia meningkat tiga kali lipat dalam empat tahun terakhir. Perkembangan ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya praktik pertanian berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pangan nasional.
Berdasarkan laporan Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) 2025 yang dirilis Kementerian PPN/Bappenas, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), serta Aliansi Organis Indonesia (AOI), jumlah produsen organik mencapai 108.469 orang.
Sementara itu, luas lahan pertanian organik nasional mencapai 65.100 hektare pada 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 24 persen dibandingkan 2020, dengan hampir separuh lahan berada di Pulau Sumatra.
Laporan yang diluncurkan dalam kegiatan Organic Day di Jakarta, Jumat (30/10/2026), tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan pertanian organik berbasis data.
Pemerintah menargetkan proporsi komoditas pertanian organik mencapai 1,55 persen dari total produksi pada 2029. Target ini meningkat dibandingkan capaian 1,47 persen pada 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, ketersediaan data yang konsisten diperlukan untuk memperkuat perencanaan pengembangan pertanian organik.
"Melalui laporan Statistik Pertanian Organik Indonesia tahun 2025 ini, kita dapat terus memperkuat tata kelola melalui tiga parameter utama: data deret waktu yang konsisten, metodologi dan cakupan komoditas yang terstandarisasi, serta integrasi data ke dalam siklus perencanaan dan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya, Minggu (8/11/2026).
Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, menilai petani kecil perlu mendapat perhatian dalam pengembangan ekosistem pertanian organik. Menurut dia, praktik pertanian organik tanpa sertifikasi dan agroekologi tradisional juga berkontribusi terhadap perkembangan sektor tersebut.
Sementara itu, Direktur AOI Sukmi Alkausar mengingatkan bahwa peningkatan luas lahan dan jumlah petani harus diikuti penguatan kelembagaan, kapasitas produksi, sertifikasi, serta akses pasar.
"Laporan SPOI tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka statistik; sebaliknya, laporan ini harus menjadi instrumen penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan, menentukan prioritas investasi, serta menyusun program yang lebih tepat sasaran," katanya.
Selain meluncurkan laporan SPOI 2025, Bappenas, FAO, International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) juga membentuk Joint Coordination Committee (JCC) untuk Petani Keluarga.
Forum tersebut diharapkan memperkuat koordinasi kebijakan lintas sektor guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani keluarga sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian.
Penguatan pertanian organik diharapkan tidak hanya memperluas praktik produksi pangan ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
