theindonesiatimes.com - Kontrak jasa pendampingan hukum senilai Rp 7,925 miliar antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm) menjadi sorotan dalam persidangan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Fakta tersebut terungkap setelah mantan Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso Bondan, membenarkan nilai kontrak yang tercatat dalam dokumen pemeriksaan saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi adanya sejumlah surat perintah kerja (SPK) antara LPEI dan DR Law Firm selama periode 28 April hingga 28 September 2021. Total nilai kontrak dari rangkaian pekerjaan tersebut mencapai Rp 7,925 miliar.
Rijani membenarkan data tersebut merupakan rekapitulasi yang disusun Divisi Legal LPEI sejak awal penunjukan kantor hukum hingga proses penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP).
"Itu adalah rekapitulasi yang disusun dari divisi legal, mulai dari awal penunjukan law firm DR sampai dengan proses penyusunan BAP," kata Rijani di hadapan majelis hakim.
Meski membenarkan nilai kontrak, Rijani menegaskan tidak terlibat dalam proses pemilihan maupun negosiasi dengan DR Law Firm. Saat kontrak tersebut dibuat pada 2021, posisinya masih sebagai anggota Dewan Direktur LPEI.
"Pada saat itu saya masih berstatus sebagai anggota Dewan Direktur. Sehingga data-data ataupun yang tadi disampaikan pada periode tahun 2021, saya tidak terlibat secara intens dalam konteks penunjukan maupun semua yang terkait dengan pemeriksaan," ujarnya.
Ia juga mengaku tidak pernah bertemu langsung ataupun melakukan pembicaraan bisnis dengan Don Ritto terkait kontrak tersebut.
"Saya tidak pernah bertemu, tidak pernah bernegosiasi," tegasnya.
Penunjukan Pengacara Melalui Evaluasi
Dalam kesaksiannya, Rijani menjelaskan LPEI memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih kantor hukum untuk memberikan pendampingan. Prosesnya diawali dengan evaluasi oleh Divisi Legal sebelum calon kantor hukum diajukan kepada komite direksi dan direksi.
Menurut dia, terdapat beberapa kantor hukum yang dapat dipertimbangkan dalam proses tersebut, biasanya berkisar dua hingga empat kandidat.
Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan efisiensi biaya. Namun, Rijani mengaku tidak mengetahui secara terperinci tahapan pemilihan DR Law Firm maupun proses pendampingan yang dijalankan pada 2021.
Ia baru mengetahui penunjukan kantor hukum tersebut setelah menjabat sebagai Direktur Eksekutif LPEI pada 2022. Saat itu, ia menerima laporan bahwa proses pemilihan telah dilakukan sesuai ketentuan dan melalui perbandingan dengan kantor hukum lainnya.
Rijani juga menjelaskan bahwa pendampingan hukum bagi pegawai dan pengurus merupakan fasilitas yang diatur perusahaan. Biayanya dapat ditanggung LPEI, tetapi bisa dimintakan pengembalian apabila pihak yang didampingi dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Terkait Perkara TPPU Febrie Adriansyah
Keterangan Rijani menjadi bagian dari pembuktian perkara TPPU yang melibatkan tiga terdakwa, yakni mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.
Dalam dakwaan, Febrie disebut menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan total Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS. Jaksa menduga penerimaan tersebut berlangsung sejak 2020 hingga Juli 2026, ketika Febrie menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus hingga Jampidsus.
Salah satu penerimaan yang diuraikan jaksa adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Uang tersebut diduga berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Selain itu, Febrie didakwa menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, uang Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi, serta uang Rp 60 miliar berikut tanah dan bangunan dari Andy Chandra Tan dan Heri Janto.
Jaksa juga menguraikan dugaan penerimaan lain senilai Rp 203,4 miliar dari sejumlah pihak yang disebut berkaitan dengan perkara korupsi yang ditangani Febrie.
Uang dan aset tersebut diduga disamarkan melalui sejumlah rekening, penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, serta pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.
Atas dugaan perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Seluruh dugaan penerimaan tersebut masih menjadi materi dakwaan jaksa yang harus dibuktikan dalam proses persidangan.
