theindonesiatimes.com - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mendalami laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede. Selain mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi, kepolisian menyiapkan pendampingan medis serta psikologis untuk memastikan kondisi korban tetap terlindungi.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal setelah menerima laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.
Baca juga: Gerindra Ancam Pecat Bupati Kupang Jika Tuduhan Pemerkosaan Terbukti
Penyidik telah meminta visum et repertum (VER), memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis.
"Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban," kata Nova kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Perlindungan korban juga dilakukan melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT. Kepolisian bahkan menyiapkan fasilitas rumah aman apabila korban membutuhkan tempat perlindungan.
Baca juga: Ibu Mahasiswi Laporkan Bupati Kupang Yosef Lede ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan
Sementara itu, proses penyelidikan masih terus berjalan. Penyidik akan mengumpulkan alat bukti tambahan, meminta keterangan saksi lainnya, serta melakukan klarifikasi terhadap Yosef Lede sebagai pihak terlapor.
Setelah seluruh bahan penyelidikan terkumpul, kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Bertemu GPN 08, Ketua DPD RI Siap Kawal Presiden Terpilih Prabowo Perkuat Pancasila
Nova menegaskan, penanganan perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada pengungkapan dugaan tindak pidana, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra meminta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kepolisian memastikan perkara ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Editor : Rico