Guru di Ujung Kamera

Reporter : Qalbi TIT
Ilustrasi guru sedang mengajar di sekolah

Bayangkan seorang guru yang telah puluhan tahun mengabdi, berdiri di depan kelas dengan suara bergetar, sementara seorang murid mengejek dan merendahkannya. Yang menyayat bukan hanya ejekan itu, melainkan wajah-wajah di sekelilingnya, teman sekelas yang tidak menolong, tidak melerai, tetapi mengangkat ponsel dan merekam.

Adegan seperti ini bukan rekaan. Pada 2019, video seorang siswa SMP di Gresik yang menantang gurunya di depan kelas menyebar luas dan dalam hitungan jam menjadi perbincangan nasional. Setahun sebelumnya, di Sampang, guru honorer Ahmad Budi Cahyanto meninggal dunia setelah dianiaya muridnya sendiri.

Baca juga: Pendidikan Daerah Tersandera Aturan Tumpang Tindih, DPD RI Siapkan Rekomendasi

Ruang kelas yang kita pahami sebagai tempat pembentukan moral, di sejumlah titik telah bergeser menjadi panggung pertunjukan. Pertanyaannya bukan lagi sekadar mengapa siswa berani melawan gurunya, melainkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan: mengapa kekerasan semacam itu dianggap layak tonton, layak viral, bahkan layak ditertawakan?

Ketika Validasi Digital Mengalahkan Rasa Takut
Agresi siswa masa kini tidak selalu lahir dari luapan emosi sesaat. Tindakan itu kerap bersifat performatif, sengaja dipentaskan untuk kamera. Bagi sebagian siswa, tanda suka, bagikan ulang, dan sensasi menjadi “terkenal” terasa jauh lebih nyata daripada ancaman sanksi sekolah.

Teguran, panggilan orangtua, bahkan skorsing kehilangan daya cegahnya di hadapan godaan popularitas instan. Ironisnya, siswa yang merekam dan menyebarkan video nyaris tidak pernah dianggap ikut bersalah, padahal merekalah yang mengubah sebuah insiden menjadi tontonan.

Reaksi publik memperparah keadaan. Kolom komentar yang semestinya menjadi ruang keprihatinan kerap berubah menjadi panggung hiburan: guru korban dijadikan meme, dan videonya dikemas ulang sebagai konten lucu. Tanpa sadar, publik ikut menormalisasi kekerasan dan menegaskan pada pelaku bahwa perbuatannya, alih-alih dikutuk, justru mendatangkan panggung.

Perlu diingat pula, siswa pelaku dalam video itu tidak luput dirugikan. Jejak digitalnya melekat bertahun-tahun, dan tidak sedikit yang kemudian menjadi sasaran caci maki warganet. Budaya tontonan ini, pada akhirnya, melukai semua orang yang terekam di dalamnya.

Ketika Guru Ragu Bertindak
Di sisi lain layar, ada realitas yang jarang terekspos: guru yang perlahan kehilangan keberanian mendisiplinkan siswanya. Kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan yang pada 2024 dilaporkan ke polisi atas tuduhan memukul murid hingga harus duduk di kursi terdakwa sebelum akhirnya divonis bebas, menunjukkan betapa mudahnya perselisihan di sekolah berujung di ruang sidang.

Padahal, Mahkamah Agung sudah lama memberi sinyal jelas. Dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid/2013, MA membebaskan seorang guru di Majalengka yang dipidanakan karena memotong rambut siswanya, dengan pertimbangan bahwa tindakan itu bagian dari tugas mendidik. Namun putusan semacam ini tidak serta-merta menghapus rasa takut di ruang guru.

Namun, perlu diakui pula bahwa kekerasan oleh oknum guru terhadap siswa juga masih terjadi, dan dalam kasus seperti itu laporan orangtua adalah hak yang sah. Persoalannya, tanpa mekanisme penyaringan yang jelas, laporan yang beralasan dan yang tidak beralasan diperlakukan sama, sehingga semua pihak sama-sama dirugikan.

Yang tumbuh adalah semacam “habitus ketakutan”. Guru memilih jalan aman: diam, membiarkan, menghindar. Sikap defensif ini justru membuka ruang lebih lebar bagi insiden serupa, dan perlahan mengikis otoritas moral yang semestinya melekat pada profesi pendidik.

Menyeimbangkan Dua Perlindungan
Kebijakan Sekolah Ramah Anak lahir dari niat mulia melindungi hak dan martabat siswa, dan keberadaannya patut terus dijaga. Persoalannya bukan pada perlindungan anak itu sendiri, melainkan pada belum seimbangnya perlindungan bagi guru yang mendampingi mereka setiap hari.

Secara hukum, guru sebenarnya sudah memiliki landasan perlindungan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjamin hak guru atas perlindungan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bahkan menegaskan guru berwenang memberi sanksi kepada siswa yang melanggar aturan, dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 merinci perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan kerja bagi pendidik.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X Dukung Kenaikan Insentif Guru Honorer Jadi Rp400 Ribu per Bulan

Namun aturan itu belum sepenuhnya terasa ketika dibutuhkan. Belum ada mekanisme baku yang bekerja saat seorang guru dilaporkan, sehingga guru kerap menghadapi proses hukum seorang diri. Karena itu, yang dibutuhkan bukan mengurangi perlindungan bagi anak, melainkan menghadirkan perlindungan yang setara bagi guru, agar hak siswa dan rasa aman pendidik dapat berjalan beriringan.

Lima Langkah Memutus Rantai Normalisasi
Persoalan sekompleks ini menuntut respons sistemik, bukan sekadar himbauan moral. Ada lima langkah yang bisa dijalankan dengan satu prinsip yang sama: adil bagi guru, siswa, dan orang tua.

Pertama, penyelesaian yang adil sebelum jalur pidana. Setiap laporan terhadap guru yang berkaitan dengan tindakan disiplin semestinya diperiksa lebih dulu oleh dewan kehormatan guru bersama pihak netral, sebagaimana amanat UU Guru dan Dosen. Mekanisme ini tidak menutup hak orangtua menempuh jalur hukum, tetapi memastikan laporan yang beralasan ditindaklanjuti dan yang tidak beralasan tidak menjerat guru.

Kesepakatan ini perlu dikukuhkan antara kementerian, kepolisian, dan organisasi profesi agar berlaku seragam di seluruh daerah.

Kedua, garis batas yang tegas antara disiplin dan kekerasan. Pemerintah perlu menerbitkan pedoman nasional tentang tindakan disiplin edukatif yang sah: teguran, tugas tambahan, pembinaan, hingga pemanggilan orangtua, tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Guru yang bertindak dalam batas itu mendapat perlindungan penuh; yang melampauinya tetap bertanggung jawab. Kepastian inilah yang membuat perlindungan guru tidak berubah menjadi kekebalan tanpa batas.

Ketiga, optimalkan perangkat yang sudah ada. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini harus secara eksplisit menangani kekerasan terhadap guru, melibatkan pihak ketiga yang netral, dan menyelesaikan konflik secara restoratif sebelum meluas ke ranah hukum atau menjadi viral.

Keempat, perekam dan penyebar ikut bertanggung jawab. Tata tertib sekolah perlu menyatakan bahwa merekam dan menyebarkan kekerasan adalah pelanggaran, bukan sekadar menonton. Sanksinya pun sebaiknya bersifat mendidik, sebab siswa pelaku dan perekam tetaplah anak yang sedang belajar. Sekolah juga memerlukan protokol cepat saat video viral: meminta penurunan konten kepada platform, mendampingi guru korban, dan menyampaikan sikap resmi agar narasi tidak dikuasai kolom komentar. Media massa pun dapat berperan dengan tidak menayangkan ulang wajah guru maupun identitas siswa yang terlibat.

Kelima, pemulihan bagi semua pihak dan keterlibatan orangtua. Pemerintah daerah dan organisasi profesi perlu menyediakan bantuan hukum gratis dan layanan psikologis bagi guru korban kekerasan maupun kriminalisasi. Siswa pelaku pun perlu mendapat pendampingan konseling agar perilakunya benar-benar berubah, bukan sekadar jera. Di saat yang sama, etika digital harus menjadi bagian nyata pembelajaran, disertai kesepakatan tertulis antara sekolah dan orangtua tentang penggunaan ponsel di kelas dan cara menyelesaikan keberatan terhadap guru.

Mengembalikan Kelas kepada Pemiliknya
Setiap kali video kekerasan terhadap guru menjadi viral, kita sesungguhnya sedang menatap cermin retak dunia pendidikan kita. Melindungi anak dan melindungi guru bukan dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari tujuan yang sama: kelas yang aman, bermartabat, dan mendidik.

Dalam setiap video viral, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Guru kehilangan martabatnya, siswa menanggung jejak digital yang sulit dihapus, orangtua terseret konflik, dan sekolah kehilangan kepercayaan publik. Karena itu, setiap pihak memegang perannya: pembuat kebijakan menghadirkan aturan yang adil, sekolah membangun mekanisme yang bekerja, orangtua menjadi mitra alih-alih lawan, media menahan diri dari sensasi, dan publik berhenti menjadikan kekerasan sebagai hiburan.

Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua, pembuat kebijakan, sekolah, orangtua, media, dan masyarakat luas. Akankah ruang kelas terus kita biarkan menjadi panggung tontonan digital, ataukah kita bersedia mengembalikannya sebagai ruang yang layak dihormati, tempat guru dan siswa sama-sama aman untuk belajar dan mendidik?

Haerul Al Aziz, B.A, M. Krim
Guru/Pendidik
PhD Candidate di International Islamic University Malaysia

 

Editor : Qalbi TIT

Nasional
Berita Populer
Berita Terbaru