TheIndonesiaTimes.com – Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memperkuat ekosistem literasi di Jawa Timur dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan.
Penguatan literasi dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan koleksi buku atau pembangunan fasilitas. Perpustakaan juga dituntut mampu menjadi ruang belajar yang menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi.
Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan/Literasi Komisi X DPR RI ke Jawa Timur pada 20-22 Agustus 2026.
Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan, perubahan fungsi perpustakaan diperlukan agar keberadaannya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Perpustakaan harus kita dorong menjadi ruang belajar masyarakat. Bukan hanya menyediakan buku, tetapi juga membangun kecakapan literasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengolah informasi," kata Adela.
Ia menilai pembangunan literasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, penulis, hingga penerbit perlu mengambil peran dalam memperkuat ekosistem literasi.
Sebab, persoalan literasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bacaan. Kualitas layanan, kompetensi tenaga perpustakaan, akses masyarakat, serta keberlanjutan program juga menjadi faktor yang menentukan.
"Jangan sampai kita hanya berbicara tentang gedung perpustakaan atau jumlah koleksi. Yang lebih penting adalah bagaimana perpustakaan itu benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Dalam dokumen TOR kunjungan kerja, Jawa Timur mencatat Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) sebesar 77,15 pada 2024. Capaian itu menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional.
Namun, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Timur pada 2025 tercatat 56,29.
Adela mengatakan, kedua indikator tersebut perlu dibaca secara utuh. Tingginya minat masyarakat terhadap aktivitas membaca harus dibarengi kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara tepat.
"Angka-angka ini harus kita lihat secara utuh. Kita ingin masyarakat bukan hanya gemar membaca, tetapi juga memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup," katanya.
Komisi X DPR juga memberi perhatian khusus terhadap pemerataan layanan perpustakaan. Akses literasi perlu diperluas hingga masyarakat di wilayah 3T, kawasan pesisir, desa, serta kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan perpustakaan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi X menggali sejumlah persoalan yang dihadapi perpustakaan daerah. Masalah anggaran, sarana dan prasarana, ketersediaan koleksi, sumber daya manusia, kualitas layanan, hingga jangkauan pelayanan menjadi bagian yang dievaluasi.
Masukan dari Jawa Timur selanjutnya akan digunakan Komisi X sebagai bahan evaluasi dalam mendorong kebijakan pembangunan literasi yang lebih efektif.
"Kami ingin mendapatkan gambaran faktual dari daerah. Dari sana kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan dukungan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan," tutur Adela.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pembangunan literasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Literasi adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebijakan dan anggarannya harus dipastikan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata," pungkas Adela.
Editor : Rico