TheIndonesiaTimes - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peningkatan status Perum Bulog menjadi lembaga setara kementerian merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pangan nasional.
Menurutnya, transformasi kelembagaan tersebut akan memastikan Indonesia memiliki sistem pangan yang lebih tangguh, mandiri, dan tahan terhadap gejolak pasar global. “Selama Bulog masih berbentuk badan usaha, ruang geraknya terbatas untuk menjalankan fungsi negara di sektor pangan,” ujar Firman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Cegah Keracunan dan Kontaminasi, Banten Terapkan Standar Baru Keamanan Pangan
Ia menilai, Bulog memiliki peran vital sebagai penyangga stok dan harga pangan nasional. Karena itu, penguatan posisi Bulog akan membuat negara lebih efektif dalam menjaga kestabilan harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
“Gagasan untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai buffer stock nasional sangat penting agar negara bisa mengendalikan harga dan pasokan pangan dengan lebih baik,” katanya.
Baca juga: Senator Stefa Fasilitasi Pasar Murah, DPD RI Dapat Apresiasi dari Pemda dan Warga
Firman menilai, langkah ini semakin relevan di tengah ketidakpastian rantai pasok global, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dunia yang menyebabkan harga pangan internasional mudah berfluktuasi. “Krisis pangan global bukan lagi ancaman jauh. Banyak negara mulai membatasi ekspor bahan pangan. Kalau Bulog tetap hanya diposisikan sebagai BUMN logistik, kemampuan negara melindungi rakyat akan terbatas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Firman mengusulkan beberapa langkah konkret dalam memperkuat Bulog. Pertama, meningkatkan kapasitas dan infrastruktur agar pengelolaan stok pangan lebih efisien. Kedua, memperluas pengadaan dari petani lokal untuk menekan impor. Ketiga, menjadikan Bulog sebagai instrumen utama stabilisasi harga di pasar.
Baca juga: 10.000 Petugas SPPG Dibekali Kompetensi Keamanan Pangan oleh BGN
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga. “Kalau Bulog punya kedudukan setara kementerian, koordinasi lintas sektor — mulai dari pertanian, perdagangan, hingga keuangan — akan jauh lebih solid,” ucap politisi Partai Golkar itu.
Firman menekankan, kedaulatan pangan tidak hanya diukur dari seberapa banyak stok beras di gudang, tetapi juga dari sejauh mana bangsa mampu mengendalikan nasibnya sendiri. “Bulog harus menjadi instrumen utama negara dalam menjamin ketersediaan pangan, bukan sekadar operator logistik. Ini investasi strategis untuk masa depan bangsa,” tegasnya.
Editor : Rico