The Indonesia Times - Potensi krisis pangan mulai menjadi sorotan seiring menguatnya fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 2027. Intensitas yang disebut mencapai 98 persen memicu kekhawatiran serius terhadap ketahanan air dan produksi pertanian, terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, menilai ancaman utama bukan hanya pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga pada terganggunya siklus produksi pangan nasional. Ia menekankan bahwa keterlambatan respons pemerintah dapat memperbesar risiko gagal panen di berbagai daerah sentra pertanian.
Menurut Usman, daerah dengan curah hujan rendah harus menjadi prioritas penanganan sejak dini. Ketersediaan air bersih dan irigasi disebut sebagai faktor krusial yang menentukan keberlangsungan produksi pangan di tengah musim kering berkepanjangan. Sebagai langkah antisipasi, ia mendorong percepatan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan guna mengisi waduk dan embung sebelum puncak kekeringan terjadi.
Selain itu, pembangunan jaringan distribusi air darurat dinilai penting untuk menjaga suplai air ke lahan pertanian yang mulai terdampak. “Jika tidak diantisipasi, bukan hanya petani yang dirugikan, tetapi juga masyarakat luas melalui lonjakan harga pangan,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Peringatan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa dampak El Nino tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah merambah ke sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa mitigasi cepat dan terkoordinasi, tekanan terhadap stabilitas pangan nasional berpotensi semakin besar dalam dua tahun ke depan.
