TheIndonesiaTimes - Langkah Presiden Prabowo Subianto merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sekitar 1.000 menjadi 240 mendapat sambutan luas. Banyak pihak menilai, kebijakan ini bukan sekadar efisiensi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mencegah praktik korupsi di perusahaan negara.
Pengamat BUMN Okky Setiawan Kamarga menilai kebijakan tersebut akan membuat BUMN lebih fokus dan produktif. “Dengan jumlah yang lebih ramping, kinerja BUMN bisa lebih tajam dan terukur. Negara pun diuntungkan karena hasil usaha bisa maksimal,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Baca juga: Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar Hasil Penjualan Aset PTPN I dari Kasus Korupsi
Okky menambahkan, penyederhanaan struktur BUMN juga bisa menekan potensi penyimpangan keuangan. Ia mencontohkan sejumlah kasus dugaan korupsi di sektor energi yang melibatkan BUMN besar seperti PLN dan Pertamina.
“Selama ini, kompleksitas dan jumlah BUMN yang terlalu banyak justru membuka celah penyalahgunaan,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperbarui jajaran manajemen agar lebih segar dan akuntabel. “Direksi yang terlalu lama menjabat perlu dievaluasi. Penyegaran manajemen penting untuk meningkatkan integritas dan performa,” tambahnya.
Baca juga: Kharisma Presiden Prabowo Subianto Jadi Sorotan di HUT ke-80 TNI
Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan arah reformasi BUMN sebagai bagian dari strategi besar memperkuat daya saing ekonomi nasional.
“Saya sudah meminta manajemen Danantara untuk merasionalisasi semuanya. Kita ingin BUMN efisien dan hasil usahanya jelas,” tegas Prabowo.
Kepala Negara juga menekankan pentingnya standar bisnis internasional di seluruh BUMN. “Gunakan talenta terbaik. Jalankan BUMN secara profesional seperti perusahaan global,” ucapnya.
Baca juga: DPR Bahas Revisi UU, BUMN Bisa Kembali Diperiksa KPK!
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Nevi Zuairina, anggota Komisi VI DPR RI. Ia menilai, pengurangan jumlah BUMN harus disertai fokus pada sektor-sektor yang benar-benar strategis. “Negara cukup mempertahankan BUMN yang bergerak di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital,” ujar legislator asal PKS itu.
Menurut Nevi, langkah rasionalisasi ini bisa menjadikan BUMN lebih efisien dan memberi manfaat langsung bagi rakyat. “Yang penting bukan jumlahnya, tapi kinerjanya. BUMN harus jadi motor pembangunan, bukan beban keuangan negara,” tandasnya.
Editor : Rico