The Indonesia Times - Tekanan terhadap Kementerian Pertahanan kian menguat setelah jatuhnya korban dalam program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026. Pendekatan semi-militer dalam program sipil kini dipertanyakan, menyusul meninggalnya lima calon manajer koperasi desa.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menilai insiden ini bukan sekadar kecelakaan pelatihan, melainkan indikasi kegagalan desain program. Ia mendesak penghentian sementara Latsarmil guna mencegah risiko lanjutan sekaligus membuka ruang evaluasi menyeluruh.
Baca juga: Dugaan State Capture di Balik Impor 105 Ribu Pikap dari India, KPK Diminta Bertindak
“Ini bukan angka statistik. Lima nyawa melayang dalam program yang seharusnya menyiapkan SDM sipil. Artinya ada yang keliru secara sistemik,” tegasnya, Minggu (28/6/2026).
Program Latsarmil yang diikuti calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan awalnya dirancang untuk membangun disiplin dan kepemimpinan. Namun, DPR menilai pendekatan fisik ala militer tidak relevan bagi peserta berlatar belakang sipil. Sorotan tajam juga diarahkan pada standar keselamatan dan pengawasan selama pelatihan.
Rangkaian kematian peserta dalam kurun waktu singkat—termasuk korban terbaru Nola Dya Sari—memperkuat dugaan adanya beban latihan yang tidak proporsional.
Menurut Oleh, tujuan utama program SPPI adalah penguatan ekonomi desa melalui manajemen koperasi, bukan pembentukan kemampuan tempur. Karena itu, ia menekankan perlunya pergeseran pendekatan pelatihan ke arah manajerial, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Jika orientasinya ekonomi desa, maka pelatihannya harus berbasis kompetensi sipil, bukan fisik ekstrem. Keselamatan peserta adalah prioritas utama,” ujarnya.
DPR juga meminta investigasi transparan terkait penyebab kematian para peserta. Hasil evaluasi diharapkan tidak hanya menjawab penyebab insiden, tetapi juga menjadi dasar reformasi total sistem pelatihan program nasional berbasis masyarakat.
Editor : Rico