theindonesiatimes.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka proses pergantian kepemimpinan di tingkat nasional. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini bersiap menjalankan mekanisme konstitusional untuk menentukan sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan 2024-2029.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Penyerahan berlangsung sekitar pukul 11.20 WIB setelah Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB.
Baca juga: Gibran Ingin Mundur dari Wapres, Ini Sikap Prabowo
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Menurutnya, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Surat yang sama juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo," kata Muzani kepada wartawan.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Dia menyebut keputusan itu diambil dengan kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, Muzani mengatakan tidak terdapat penjelasan mengenai alasan pengunduran diri dalam surat tersebut.
Setelah menerima surat itu, MPR mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.
Mekanismenya, Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, kedua kandidat tersebut akan mengikuti proses pemilihan dalam sidang MPR.
Dengan demikian, pengganti Gibran tidak dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat, melainkan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Baca juga: Raja Juli Antoni Mundur dari Sekjen PSI, Kaesang Pangarep: Ingin Mengabdi Kepada Negara
Muzani mengatakan pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ada empat agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru.
Kedua, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Ketiga, membentuk tim verifikasi berkas calon yang diajukan presiden.
Keempat, membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait proses pemilihan wakil presiden.
Muzani juga menyampaikan akan bertemu Presiden Prabowo di kompleks Istana Negara untuk berkonsultasi mengenai tahapan dan penyesuaian jadwal proses pergantian tersebut.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan dirinya juga dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo pada Kamis siang.
"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden," ujar Yusril.
Proses pengisian jabatan wakil presiden ini menjadi perhatian karena merupakan peristiwa langka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. MPR kini memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelenggarakan sidang dan menentukan wakil presiden definitif pengganti Gibran.
Editor : Rico