The Indonesia Times - Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai penolakan. Rencana tersebut dinilai berisiko mengancam kelangsungan hidup satwa langka yang populasinya sangat terbatas.
Di tengah rencana tersebut, muncul persoalan lain yang menjadi sorotan, yakni penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang disebut-sebut mencakup sebagian perairan di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Baca juga: Tambang Emas Ilegal 200 Hektare di Lampung Dibongkar, Negara Diduga Rugi Rp1,3 Triliun
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar pemindahan badak Jawa sekaligus memastikan tidak ada kepentingan eksploitasi sumber daya alam di balik kebijakan yang berpotensi mengubah kondisi kawasan konservasi tersebut.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan urgensi pemindahan badak Jawa yang sebelumnya diwacanakan Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Menurut Umi, keputusan memindahkan satwa yang terancam punah tidak boleh hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi bencana alam, termasuk ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
"Belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak untuk mendukung keberlangsungan hidup populasinya. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu memperkuat perlindungan habitat dan mitigasi bencana," ujar Umi dalam keterangannya, Rabu (17/11/2026).
Dia juga mempertanyakan kapasitas dan kewenangan Hashim dalam mengusulkan pemindahan satwa dilindungi tersebut. Menurutnya, kebijakan konservasi harus diputuskan pemerintah melalui kementerian terkait berdasarkan kajian ilmiah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
WALHI mengingatkan, pemindahan badak Jawa bukan perkara sederhana. Proses translokasi memiliki risiko terhadap keselamatan satwa, terutama jika dilakukan ke kawasan dengan karakteristik ekosistem berbeda.
Salah satu pengalaman yang menjadi perhatian adalah kematian badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meskipun pemindahan tersebut masih berlangsung di dalam kawasan Ujung Kulon.
"Jangan menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini," tegas Umi.
Selain risiko terhadap badak, rencana pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberadaan satwa lain, seperti banteng Jawa dan macan tutul Jawa.
Kajian ekologis diperlukan untuk memastikan kehadiran badak Jawa tidak menimbulkan persaingan habitat, mengganggu keseimbangan ekosistem, maupun menciptakan tekanan baru terhadap spesies yang lebih dahulu menghuni kawasan tersebut.
WALHI Soroti Wilayah Tambang Emas di Sekitar Ujung Kulon
Baca juga: 19 Penambang Tewas, DPR Tagih Ketegasan Pemerintah Berantas Tambang Liar
Di luar persoalan konservasi, WALHI menyoroti keberadaan aktivitas pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada di perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Perusahaan tersebut diketahui telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.
Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan Antam, izin perusahaan tersebut berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai status perizinan dan kelanjutan aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi tersebut.
Sorotan WALHI semakin menguat setelah terbitnya keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada Februari 2026.
Berdasarkan penelusuran WALHI terhadap peta lampiran keputusan tersebut, terdapat indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Temuan tersebut dinilai perlu diklarifikasi pemerintah karena kawasan Ujung Kulon tidak hanya memiliki ekosistem daratan, tetapi juga perairan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Umi menilai terdapat persoalan yang harus dijelaskan pemerintah terkait arah kebijakan konservasi dan penetapan wilayah pertambangan tersebut.
Baca juga: Badak Jawa Seberat Satu Ton Berhasil Diselamatkan!
"Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi. Namun, di sisi lain, terdapat penetapan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK," katanya.
WALHI khawatir aktivitas pertambangan di sekitar kawasan tersebut dapat memicu pencemaran air, sedimentasi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hingga mengancam keutuhan habitat satwa liar.
Organisasi lingkungan itu juga meminta pemerintah membuka peta spasial penetapan wilayah pertambangan agar publik dapat mengetahui secara jelas batas wilayah pertambangan dan keterkaitannya dengan kawasan konservasi Ujung Kulon.
WALHI mendesak pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah independen yang menjelaskan urgensi, risiko, serta dampak ekologis dari rencana tersebut.
Pemerintah juga diminta menjelaskan status perizinan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon dan memastikan tidak ada aktivitas eksploitasi yang mengancam kawasan konservasi.
Bagi WALHI, penyelamatan badak Jawa tidak cukup dilakukan dengan memindahkan satwa dari habitat asalnya. Perlindungan ekosistem Ujung Kulon, pengawasan aktivitas pertambangan, serta mitigasi bencana harus menjadi prioritas agar ancaman terhadap spesies langka tersebut tidak semakin besar.
Editor : Rico