TheIndonesiaTimes - Di tengah derasnya arus informasi digital, jurnalis muda dituntut tidak sekadar mengejar viralitas. Akurasi, verifikasi fakta, dan keberpihakan pada kepentingan publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus merawat persatuan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Ketua PGRI Jawa Timur, H. Djoko Adi Waluyo atau Djoko AW, saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Jurnalistik Batch #3 yang diinisiasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya Raya bersama Rumah Literasi Digital (RLD), Jumat (16/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di The Alana Hotel Surabaya itu diikuti 28 kader dan alumni GMNI. Dalam pemaparannya, Djoko menekankan pentingnya membangun jurnalisme nasionalis yang tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui karya jurnalistik yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab.
Menurut dia, tantangan jurnalisme pada era abundance atau kelimpahan informasi bukan lagi sekadar kemampuan memproduksi berita, melainkan memastikan informasi yang disampaikan akurat, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kemudahan mengakses telepon pintar dan media sosial memang memungkinkan siapa pun memproduksi serta menyebarkan informasi. Namun, kondisi tersebut juga memperbesar risiko peredaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang disajikan tanpa konteks memadai.
“Jurnalis nasionalis bukan jurnalis yang hanya bisa meneriakkan ‘NKRI Harga Mati’ di Instagram. Jurnalis nasionalis adalah jurnalis yang merawat Indonesia dengan karyanya,” ujarnya.
Jurnalisme Bukan Alat Propaganda
Djoko mengingatkan jurnalis muda agar tidak terjebak menjadi buzzer yang hanya bertugas memuji atau menyerang pihak tertentu. Pers harus tetap berpijak pada kebenaran, independensi, dan kepentingan masyarakat.
Menurut dia, jurnalisme nasionalis bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan pemerintah. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus didasarkan pada fakta, data, dan kepentingan publik, bukan sekadar dorongan untuk menciptakan kegaduhan.
Di tengah maraknya informasi sensitif yang berpotensi memicu konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), jurnalis juga dituntut menghadirkan klarifikasi serta penjelasan yang utuh agar masyarakat tidak terjebak dalam kesimpulan yang keliru.
“Nasionalisme berarti menjaga nalar bangsa tetap waras,” tuturnya.
Djoko turut mendorong generasi muda memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), aplikasi penyuntingan video, dan berbagai platform digital untuk meningkatkan kualitas karya jurnalistik.
Namun, penguasaan teknologi harus diimbangi kemampuan berpikir kritis, terutama dalam menghadapi algoritma media sosial yang kerap mengutamakan konten sensasional dan memancing emosi.
Ia menegaskan, jumlah penonton dan popularitas tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan sebuah berita. Kisah guru honorer yang mengabdi puluhan tahun di pelosok Tuban, perjuangan petani garam di Madura, hingga prestasi anak berkebutuhan khusus juga layak mendapat ruang pemberitaan.
Cerita-cerita tersebut, menurut dia, memperlihatkan kerja keras, ketahanan, dan potensi masyarakat yang kerap luput dari perhatian di tengah dominasi isu viral.
Pegang Prinsip 3C Sebelum Menerbitkan Berita
Untuk memperkuat jurnalisme kebangsaan, Djoko memperkenalkan prinsip 3C, yakni Check, Context, dan Care. Ketiga prinsip ini menjadi pengingat bagi jurnalis agar tidak terburu-buru menerbitkan informasi tanpa pemeriksaan yang memadai.
Prinsip Check menekankan pentingnya memverifikasi fakta sebelum menulis dan menyebarkan berita. Setiap informasi harus diuji agar jurnalis tidak ikut memperluas peredaran kabar keliru.
Selanjutnya, Context mengharuskan jurnalis menyajikan informasi secara utuh. Potongan video, pernyataan, atau data yang dilepaskan dari konteksnya berpotensi memicu kesalahpahaman dan mendorong publik menghakimi seseorang secara tidak adil.
Adapun Care berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam memproduksi informasi. Jurnalis perlu mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap masyarakat tanpa mengorbankan fakta, independensi, dan prinsip jurnalistik.
Melalui prinsip tersebut, Djoko berharap jurnalis muda memiliki pegangan yang kuat dalam menghadapi derasnya arus informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap media.
Jurnalis Diminta Perluas Liputan hingga Pelosok
Selain memperkuat verifikasi, Djoko mendorong jurnalis muda memperluas jangkauan liputan. Menurut dia, realitas Indonesia tidak bisa dipahami hanya melalui peristiwa di Jakarta atau percakapan yang ramai di ruang digital.
Jurnalis perlu turun langsung ke sekolah, pelabuhan, desa, dan berbagai pusat kehidupan masyarakat untuk mendengar persoalan yang dihadapi warga.
Sekolah-sekolah PGRI di daerah, misalnya, dapat menjadi ruang untuk menggali kondisi guru, tantangan pendidikan, serta kebutuhan masyarakat. Sementara itu, kehidupan nelayan di kawasan pesisir menyimpan beragam persoalan ekonomi dan sosial yang membutuhkan perhatian media.
“Indonesia tidak hanya Jakarta. Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.
Ia menilai liputan daerah penting agar media tidak sekadar mengulang isu yang sedang ramai dibicarakan, tetapi juga menghadirkan persoalan masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Kehadiran jurnalis di lapangan memungkinkan berita dibangun melalui pengalaman langsung, wawancara dengan sumber yang relevan, dan pemeriksaan fakta secara lebih mendalam.
Angkat Potensi Bangsa tanpa Menutup Kritik
Djoko juga menekankan pentingnya membangun narasi keindonesiaan tanpa terjebak dalam pemberitaan yang hanya menonjolkan kekurangan bangsa.
Ia mendorong jurnalis mengangkat inovasi siswa SMK di Gresik, perkembangan usaha rintisan di Tuban, hingga praktik toleransi antarumat beragama di Jawa Timur.
Menurut dia, mengangkat kisah positif bukan berarti menutup mata terhadap persoalan nasional. Jurnalisme tetap harus mengungkap masalah, mengawasi kekuasaan, dan menyampaikan kritik. Namun, media juga perlu memberi ruang bagi inisiatif, solusi, dan capaian masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, media diharapkan membantu publik memahami persoalan secara lebih utuh sekaligus mengenali potensi yang dimiliki bangsa.
Jurnalis sebagai Penjaga Nalar Bangsa
Menutup pemaparannya, Djoko mengingatkan bahwa ancaman terhadap persatuan tidak hanya datang dari konflik fisik, tetapi juga dari informasi palsu dan kebencian yang berkembang di ruang publik.
Karena itu, jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang beredar tidak memperkeruh hubungan antarkelompok masyarakat.
Djoko mengibaratkan jurnalis sebagai penjaga perbatasan pikiran bangsa. Jika tentara menjaga wilayah fisik negara, jurnalis bertugas menjaga ruang publik tetap sehat melalui informasi yang akurat, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut menjadi ajakan bagi jurnalis muda untuk menempatkan profesionalisme, integritas, dan kepentingan publik sebagai landasan kerja.
Di tengah persaingan merebut perhatian di ruang digital, tantangan jurnalisme bukan sekadar menjadi yang tercepat menyampaikan kabar, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, utuh, dan bermakna.