The Indonesia Times - Tekanan ekonomi global yang meningkat dinilai tidak sepenuhnya menjadi penyebab melemahnya kinerja ekonomi nasional. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai masalah utama justru berasal dari kebijakan domestik yang belum sinkron dan kurang konsisten.
Peneliti Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengatakan ketidakpastian regulasi di dalam negeri telah memperburuk persepsi investor terhadap Indonesia. “Gejolak eksternal memang tidak terhindarkan, tetapi kerancuan kebijakan domestik adalah persoalan yang bisa diperbaiki. Investor membutuhkan kepastian, bukan kebijakan yang berubah-ubah,” ujarnya dalam diskusi di Gedung Parlemen, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: KPK Tegaskan Tak Ada Tekanan Politik dalam Kasus Korupsi BI-OJK
Menurut Tauhid, kombinasi tekanan global dan sentimen negatif domestik telah memicu arus keluar modal asing (net outflow), terutama dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap sektor riil, khususnya industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan kebijakan moneter dan pasar keuangan. Di satu sisi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen dan menawarkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 6,9 persen. Namun di sisi lain, imbal hasil SBN bertahan di kisaran 6,7 persen.
Baca juga: Kredit UMKM Turun Rp3 Triliun, BI Didesak Lebih Tegas Arahkan Perbankan ke Sektor Produktif
“Strategi ini berisiko karena dana asing hanya berputar di instrumen jangka pendek untuk mencari keuntungan cepat, sementara pembiayaan jangka panjang untuk sektor produktif justru berkurang,” jelasnya.
Dari sisi fiskal, Tauhid mengingatkan tekanan terhadap APBN semakin berat. Hingga Mei 2026, subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun atau 45,6 persen dari pagu anggaran. Angka ini berpotensi melonjak hingga Rp500 triliun hingga akhir tahun.
Baca juga: Dari Bank ke Kripto Internasional, Begini Modus Pelarian Dana Rp 200 Miliar
Di saat yang sama, defisit anggaran melebar menjadi 0,70 persen dari PDB akibat percepatan belanja program baru, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Jika belanja dipaksakan tanpa memperhatikan realisasi pendapatan, defisit berisiko menembus batas aman dan memicu penarikan utang dengan biaya tinggi,” tegas Tauhid.
INDEF pun meminta pemerintah segera memperbaiki koordinasi kebijakan antar kementerian dan menjaga disiplin fiskal. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memulihkan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global.
Editor : Rico